Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 20 Juli 2020

Pertama : Perlu kerjasama multipihak dalam menjaga keamanan siber teknologi Pilkada 2020, mengingat pekan lalu sempat terjadi percobaan peretasan pada laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong komisi pemilihan umum (KPU) perlu mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan gugus tugas siber pemilu dengan tujuan agar keamanan siber Pilkada 2020 terjamin, dengan melibatkan ahli teknologi komunikasi dan juga meng up-grade semua peralatan teknologi yang digunakan oleh KPU maupun KPUD.
2. Mendorong KPU meningkatkan kerjasama dengan badan siber dan sandi negara (BSSN), cyber crime mabes polri dan kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga keamanan siber untuk Pemilu 2020 serta melakukan penguatan sistem keamanan di sejumlah aplikasi dan jaringan milik KPU, guna mencegah terjadinya kembali percobaan peretasan mengingat risiko keamanan siber akan terus ada sehebat apapun teknologi yang dibangun.
3. Mendorong KPU terus mempersiapkan sistem keamanan siber secara maksimal, sebab keamanan siber KPU merupakan hal yang penting untuk dijaga, mengingat hasil kerja KPU sangat mempengaruhi kredibilitas KPU sendiri dalam penyelenggaraan pemilu.

Kedua : Pembukaan destinasi wisata yang menjadi andalan pemulihan sektor pariwisata di tengah masih tingginya angka Covid-19, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata, untuk melengkapi destinasi wisata yang akan dibuka dengan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan, dan akan menerapkan sanksi tegas bagi industri wisata dan pengunjung yang melanggar atau tidak mematuhi protokol covid-19 dalam berwisata.
2. Mengingatkan kepada masyarakat agar peduli dan patuh dalam disiplin menerapkan protokol covid-19 di tempat-tempat wisata, seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, hingga menjaga jarak, dan meningkatkan kesadaran diri akan bahaya dari covid-19.
3. Mendorong Pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mensosialisasikan sanksi dan denda yang akan diberikan kepada masyarakat apabila tidak mematuhi protokol covid-19.
4. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, untuk berkomitmen dalam mengelola potensi dan kekuatan wisata domestik dengan mengadaptasikan tempat-tempat wisata tersebut dengan kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19.

Ketiga : Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,7 triliun untuk 21.000 pesantren dalam rangka antisipasi covid-19 di lingkungan pondok pesantren, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut tepat sasaran dan tepat waktu, khususnya untuk bantuan operasional pesantren maupun sarana prasarana penunjang protokol covid-19.
2. Mendorong pemerintah memberikan dukungan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga pengajar, murid, maupun seluruh pihak yang berada di lingkungan pesantren.
3. Mendorong pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga memberikan bantuan berupa perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan pesantren, seperti perbaikan tempat wudhu, fasilitas mandi cuci kakus/MCK, tempat cuci tangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Terimakasih.