- Vaksin covid-19 dari Sinovac telah tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 sebanyak 1.2 juta dosis siap suntik, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk memastikan vaksin tersebut sudah memenuhi kriteria sesuai standar kesehatan dan aman bagi pengguna, serta meminta seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan memakai masker) secara disiplin meskipun vaksin covid-19 sudah masuk ke Indonesia, karena perlu diingat bahwa vaksin bukan untuk mengobati sepenuhnya dari covid-19, melainkan untuk mencegah diri terpapar oleh virus corona.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM, untuk memeriksa keamanan vaksin tersebut, sehingga nantinya akan aman jika didistribusikan kepada masyarakat.
C. Mendorong pemerintah segera memetakan perencanaan pemberian vaksinasi kepada masyarakat dan menyampaikan sosialisasi, baik melalui media siar dan media sosial, sehingga masyarakat mendapat kepastian dan tidak bingung apakah dirinya akan mendapatkan vaksin atau tidak, dikarenakan pemberian vaksin dengan jumlah dosis yang terbatas ini harus diberikan kepada kelompok masyarakat prioritas terlebih dahulu.
D. Mendorong pemerintah menjelaskan dan mensosialisasikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan vaksin, serta menyampaikan harapan agar vaksin dapat diberikan secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, dikarenakan vaksin tersebut diperuntukkan sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai pandemi covid-19.
E. Mengingatkan masyarakat agar bersabar dan tidak resah apabila belum mendapatkan giliran untuk diberikan vaksin covid-19 dalam rangkaian 1.2 juta dosis tersebut, dikarenakan akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lagi yang akan tiba pada Januari 2021, serta juga akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin covid-19 yang akan dikirimkan dalam dua gelombang pada Januari 2021.
F. Mendorong pemerintah mengedukasi masyarakat tentang vaksin covid-19, baik melalui sosialisasi langsung ataupun melalui media cetak, media online, media sosial, maupun media siar, sehingga masyarakat dapat memahami dampak positif maupun efek samping ringan dari pemberian vaksin covid-19.
- H-2 pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada Serentak 2020, respon Ketua MPR RI:
A. Mengingatkan Komisi Pemilihan Umum/KPU agar memastikan kesiapan KPU Daerah/KPUD, baik tata cara ditempat pemungutan suara maupun kesiapan panitia pemungutan suara/PPS, untuk melaksanakan tugasnya, disamping meningkatkan kewaspadaan akan ancaman paparan covid-19, bahwa dari sebanyak 270 kabupaten dan kota yang melangsungkan Pilkada Serentak 2020 memiliki kasus positif aktif yang cukup tinggi, yaitu dengan total kasus aktif 43.377 orang, padahal cakupan tes covid-19 masih tergolong rendah.
B. Meminta pemerintah berkomitmen agar Pilkada Serentak 2020 tidak menjadikan pembentukan kluster Pilkada 2020 yang menyebabkan penularan covid-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan, dikarenakan penyelenggaraan pemungutan suara secara langsung dapat meningkatkan risiko penularan virus corona.
C. Mengingatkan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 dan juga masyarakat yang akan datang ke Tempat Pemungutan Suara/TPS untuk meningkatkan kehati-hatian dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, juga tidak berbondong-bondong, dikarenakan kemungkinan terdapat orang-orang tanpa gejala ataupun orang-orang yang berpotensi menjadi carrier virus corona.
D. Mendorong pemerintah agar pemungutan suara untuk pasien yang menjalani isolasi agar dibantu oleh petugas di rumah sakit, sehingga tidak membahayakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS dan juga tidak mengganggu perawatan pasien yang tengah menjalani isolasi.
E. Mengingatkan pemerintah dan KPU/KPUD, seluruh pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020, dan masyarakat agar benar-benar mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. MPR juga mengingatkan agar sosialisasi protokol kesehatan di TPS agar dapat segera disebarkan dan diinformasikan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
F. Meminta pendistribusian alat pelindung diri/APD untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dapat didistribusikan secara merata dan tepat waktu, sehingga ketika hari H tiba, tidak ada KPPS yang kekurangan APD atau tidak mengenakan APD lengkap.
G. Mengingatkan pemerintah bersama aparat keamanan, agar selain perihal protokol kesehatan, juga memperhatikan keamanan jelang dan hari H Pilkada Serentak 2020, serta berupaya mencegah terjadinya tindak kekerasan, pemaksaan hak pilih, hingga politik uang.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kegiatan belajar mengajar tatap muka berisiko tinggi memperburuk penularan Covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu memerhatikan masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tersebut, karena kesehatan anak yang diutamakan.
B. Mendorong Kemendikbud untuk mengkaji kembali keputusan pemberlakuan sistem pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus meningkat, dengan mempertimbangkan proporsi jumlah anak yang terpapar Covid-19 dan jumlah kematian anak akibat Covid-19.
C. Mendorong Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terlebih dahulu melakukan survei kesiapan sekolah-sekolah terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di tengah pandemi Covid-19, disamping memantau status zona penyebaran Covid-19 di setiap daerah yang akan memberlakukan KBM secara tatap muka. Mengingat keselamatan tenaga pengajar beserta siswa/i harus tetap menjadi prioritas pemerintah ketika pengambilan kebijakan.
D. Meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memaksakan sekolah melakukan KBM secara tatap muka apabila sarana prasarana, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) seperti guru dan petugas lainnya di sekolah belum memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.
E. Mendorong pemerintah daerah dan satgas penanggulangan Covid-19 dapat terus berupaya menekan angka kasus konfirmasi positif Covid-19 hingga angka penambahan kasus harian Covid-19 dapat dimimalisir dan dikendalikan, dengan begitu Kemendikbud dapat kembali mempertimbangkan pemberlakuan KBM secara tatap muka.
- Sejumlah daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat hingga ekstrem dalam sepekan ini, respon Ketua MPR RI:
A. Mengingatkan masyarakat mewaspadai bencana yang dapat ditimbulkan akibat curah hujan yang ekstrem tersebut, mengharapkan pemerintah dan pemerintah daerah bersinergi dengan badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) mengantisipasi serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk menangani potensi terjadinya bencana akibat hujan lebat hingga ekstrem, khususnya di sejumlah wilayah rawan bencana di Indonesia, mengingat penanganan bencana di tengah pandemi membutuhkan kesiapsiagaan dan persiapan yang cermat.
B. Mendorong badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG) dapat mengoptimalkan teknologi digital untuk memantau cuaca terkini, serta menginformasikan perkembangan kondisi cuaca kepada masyarakat, baik melalui media siber, cetak maupun siaran.
C. Mengimbau seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana seperti yang tinggal di dataran rendah dan bantaran kali untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya bencana akibat hujan lebat hingga ekstrem, serta terus memantau informasi cuaca dari akun resmi BMKG.
Terimakasih.