1. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap saat ini ada 13 perusahaan asuransi yang masuk dalam pengawasan khusus dan perlu pemeriksaan lebih lanjut karena dinilai menimbulkan kerugian untuk para nasabahnya. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta OJK mengevaluasi dan memantau kinerja 13 perusahaan asuransi yang masuk dalam katergori pengawasan khusus tersebut, juga memberikan rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, utamanya terhadap perusahaan asuransi yang disinyalir menimbulkan kerugian bagi nasabah.
B. Meminta OJK mengawasi program-program yang dilakukan oleh 13 perusahaan asuransi tersebut agar mampu mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan, dan memastikan perusahaan asuransi tersebut berjalan dengan lancar dan sehat, serta tidak merugikan nasabah.
C. Meminta OJK menginformasikan kepada masyarakat 13 perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan khusus tersebut beserta prospek kinerja yang tengah dilakukan dalam rangka pemulihan dan pembenahan perusahaan asuransi terkait, dan menginformasikan apabila sudah ada perusahaan asuransi yang sudah kembali disehatkan dan masuk ke pengawasan normal, sehingga tidak menghilangkan atau menurunkan kepercayaan masyarakat, serta juga tidak merugikan masyarakat.
D. Meminta OJK terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang ada saat ini guna dipastikan perusahaan asuransi yang ada, berjalan dengan lancar dan sehat, dan tidak ragu untuk menjadikan status pengawasan tersebut menjadi pengawasan khusus apabila didapati ada perusahaan asuransi yang tidak sehat bahkan merugikan nasabah.
2. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Sestama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai salah satu upaya pemulihan pariwisata pascapandemi agar semakin kuat dan berkelanjutan adalah dengan konsisten memperjuangkan pekerja pariwisata (tourism professional) yang berdaya saing tinggi sehingga bisa terserap tidak hanya di pasar ASEAN tapi juga global. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendukung pernyataan Sesmenparekraf/ Sestama Baparekraf tersebut, mengingat dengan keberadaan SDM pariwisata yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke destinasi wisata.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf untuk dapat mengoptimalkan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP), yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja profesional pariwisata antar anggota ASEAN, melalui pertukaran informasi mengenai best practice dalam pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi para profesional pariwisata. Sehingga diharapkan dengan MRA-TP ini, dapat meningkatkan kualitas para SDM pariwisata di tanah air.
C. Meminta komitmen Kemenparekraf/ Baparekraf untuk terus berupaya mengakselerasi beberapa program untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, disamping berupaya mempersiapkan SDM pariwisata yang unggul dan berdaya saing untuk dapat menyambut kunjungan wisatawan yang diketahui mengalami peningkatan diawal tahun 2023.
D. Menilai sektor pariwisata membutuhkan kebijakan yang tepat manfaat, tepat sasaran dan tepat waktu. Mengingat dengan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi tumpuan kedepan khususnya di era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi.
3. Pentingnya memperkuat literasi politik mendekati hajatan Pemilu 2024 agar masyarakat tidak menjadi korban politik digital dalam menyambut tahun politik. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilu untuk terus berupaya melakukan peningkatan literasi politik baik secara digital di media massa maupun media sosial, melalui pendidikan politik kepada masyarakat yang mampu menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik.
B. Meminta para elite politik dan panitia pemilu, untuk juga concern terhadap pendidikan politik bagi para pemilih pemula dan generasi muda yakni mulai dari memasifkan sosialisasi pendidikan politik hingga melibatkan mereka untuk berpartisipasi langsung dalam pemilu dan pemilihan. Sehingga diharapkan melalui pendidikan politik yang baik dapat menciptakan pribadi yang melek politik, cerdas, kritis, dan sadar akan hak dan kewajiban serta konstruktif dalam memandang politik dan kekuasaan.
C. Menilai penguatan literasi politik sangat krusial mengingat berkaca pada Pemilu 2019, sebagian kalangan memprediksi Pemilu 2024 khususnya pada masa kampanye, sebaran berita bohong (hoaks) dan disinformasi akan semakin meningkat.
Terimakasih.