1. Sejumlah daerah di Indonesia mengalami gagal panen padi karena terendam banjir, seperti yang terjadi lebih dari 1.300 hektar tanaman padi yang gagal panen karena terendam banjir akibat meluapnya Bengawan Solo dan Madiun pada pertengahan Maret 2024. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan, untuk dapat mengatasi kondisi gagal panen tersebut sebagai upaya mencukupi stok persediaan kebutuhan pangan nasional, dan bersama pakar pertanian melakukan terobosan dengan rekayasa pertanian yang tidak tergantung dengan musim tanam, sehingga gagal panen di Indonesia tidak terjadi kembali.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, menyusun strategi jangka panjang dalam mengoptimalkan tata kelola lahan sawah atau padi, dan mempersiapkan langkah untuk menghadapi musim hujan ketika masa panen tiba, sehingga risiko gagal panen bisa ditekan.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, bekerja sama dengan Kementerian agraria untuk memetakan potensi wilayah di Indonesia yang memiliki potensi baik sebagai lahan tanam, sehingga dapat dilakukan langkah inovasi untuk membantu para petani dalam mempersiapkan lahan sawah yang memadai untuk menanam padi yang minim risiko gagal panen, mengingat hal ini kerap terjadi berulang tiap tahunnya.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, memberikan bantuan kepada kelompok petani atau koperasi petani yang saat ini tengah mengalami gagal panen, sehingga bisa membantu meringankan beban kerugian yang dialami petani.
E. Meminta pemerintah agar selalu berpihak dan memberikan bantuan serta dukungan penuh kepada petani baik bantuan modal maupun teknologi pertanian, utamanya petani kecil, agar mereka bisa hidup sejahtera dan tetap menghasilkan pangan yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memprediksi jumlah penumpang kapal laut mencapai 588.903 orang selama masa angkutan Lebaran 2024/1445 H. Pemerintah perlu mengingatkan PT Pelni untuk mengantisipasi lonjakan pemudik via jalur laut tersebut. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mempersiapkan perencanaan yang matang dalam melayani masyarakat yang hendak mudik lebaran via jalur laut tersebut, mengingat mengelola volume angkutan laut utamanya selama masa angkutan lebaran 2024, harus dengan perencanaan yang matang dan manajemen yang baik sehingga diharapkan mampu menghindari terjadinya penumpukan penumpang pada saat arus mudik dan arus balik nantinya.
B. Meminta Kemenhub melakukan koordinasi yang intens antara petugas, instansi terkait, penyedia jasa, dan asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan laut, dengan memulai langkah-langkah konkret untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024, salah satunya dengan memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laik laut dengan melaksanakan uji kelaiklautan kapal terhadap seluruh kapal yang beroperasi di wilayah kerja masing-masing.
C. Meminta Kemenhub bekerjasama dengan penyedia jasa angkutan laut untuk dapat mengoptimalkan potensi armada pada daerahnya masing-masing, terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik untuk mengurangi penumpukan penumpang.
D. Meminta komitmen Kemenhub bersama stakeholders terkait agar mempersiapkan angkutan mudik Lebaran tahun 2024 dan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi laut. Sehingga diharapkan, dengan komitmen, koordinasi, dan integritas tersebut, penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sukses.
3. Beban jalur arus mudik Lebaran 2024 akan berada di provinsi Jawa Tengah dari arah barat maupun timur Pulau Jawa, dengan perkiraan peningkatan jumlah arus mudik tahun ini mencapai empat hingga lima persen. Respon Ketua MPR:
A. Meminta pemerintah, Kemenhub, Jasa Marga dan pihak-pihak terkait, termasuk Korlantas Polri untuk segera mempersiapkan kondisi jalur mudik di Provinsi Jateng agar siap menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Yakni dengan melakukan audit kondisi sejumlah ruas jalan yang biasa dilalui pemudik, guna memastikan kondisi jalan tidak berlubang, baik itu jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten.
B. Meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan pengecekan atau kontrol langsung ke lapangan di sepanjang jalur provinsi Jateng yang akan menjadi beban arus mudik, guna memastikan kelayakan kondisi jalan termasuk rambu-rambu dan penerangan jalan umum/PJU.
C. Meminta Korlantas Polri bersama Dishub dan pengelola jalan tol secara bersama untuk menentukan skenario atau rekayasa lalu lintas, utamanya di ruas-ruas yang akan dilalui pemudik, sekaligus memetakan jalur-jalur alternatif yang bisa digunakan atau dilalui pemudik untuk menghindari penumpukan atau kemacetan.
Terimakasih.