- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat setidaknya ada 29 gempa susulan yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur (Jatim) sejak guncangan berkekuatan M 6,0 pada Kamis (8/6) dini hari WIB. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) untuk terus menyampaikan hasil update informasi terkini terkait adanya potensi bencana, dalam hal ini gempa bumi. Hal ini diperlukan sebagai upaya memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak, sehingga dapat membangun kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa susulan ataupun bencana lainnya.
B. Meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk terus memperhatikan informasi yang disampaikan oleh BMKG dan PVMBG, sebagai upaya kesiapsiagaan dalam melakukan penanganan maupun pengecekan kondisi wilayah yang terdampak ataupun yang berpotensi terkena dampak bencana. Hal ini guna memastikan tidak adanya korban jiwa maupun korban luka-luka yang tidak tertangani hingga mengecek kerugian akibat bencana gempa.
C. Meminta pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi yang belakangan sering terjadi di sejumlah wilayah, sehingga pentingnya kesiapan dan kesiagaan pihak-pihak terkait dalam meminimalisir dampak negatif pasca bencana. Salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah disamping memperkuat upaya deteksi dini dan keakuratan data/informasi.
D. Meminta pemerintah daerah setempat untuk terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap segala potensi bencana yang kapanpun bisa terjadi, khususnya apabila terjadi gempa susulan. Disamping meminta masyarakat untuk terus mengupdate informasi terkait kebencanaan juga tetap mengikuti seluruh arahan pemda setempat, khususnya yang berhubungan dengan mitigasi dan penanganan bencana.
- Harga gas bumi tertentu/HGBT untuk tujuh bidang industri dinaikkan dari sebelumnya 6 dollar AS per juta metrik british thermal unit/MMBTU menjadi lebih tinggi atau maksimal 7 dollar AS per MMBTU, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku industri karena berpotensi menggerus ketangguhan industri yang telah terbangun. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah menjelaskan dan menyosialisasikan kepada pelaku industri terkait, yakni pelaku industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, mengenai penyesuaian HGBT yang tercantum dalam lampiran di Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
B. Meminta pemerintah memberikan solusi atau tips kepada pelaku industri terkait untuk terhindar dari terjadinya deindustrialisasi, mengingat hal tersebut dikhawatirkan oleh pelaku industri sebagai imbas dari penyesuaian HGBT.
C. Meminta pemerintah mempertimbangkan masukan atau diskusi dengan para pelaku industri terkait terkait HGBT yang telah ditetapkan guna menemukan titik terang yang tidak merugikan pihak manapun, dan meminta pemerintah untuk mendukung pelaku industri dalam membangun ketangguhan industri pasca disrupsi akibat pandemi Covid-19 serta dampak konflik bersenjata Rusia-Ukraina.
D. Meminta pemerintah menyinkronkan pasokan gas bumi dengan kebutuhan industri penerima dan berkomitmen menjaga semangat dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, untuk membantu industri-industri yang perlu dibantu, serta memastikan HGBT juga disesuaikan dengan daya beli industri dalam negeri.
- Pelaksanaan dari Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB mulai dilakukan di sejumlah daerah. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah daerah atau Pemda untuk mengawasi secara langsung ke tiap sekolah dalam rangka memastikan pelaksanaan PPDB tahap pertama dapat berjalan lancar sesuai yang ditargetkan, dan melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi potensi kecurangan dalam PPDB tahun ini.
B. Meminta Pemda juga melakukan upaya pencegahan terjadinya pungutan liar/pungli selama PPDB berlangsung, baik tahap pertama maupun tahap kedua, sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang bersih dan bebas dari pungli, mengingat riskannya terjadi pungli selama PPDB berlangsung.
C. Meminta Pemda terus menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada calon peserta didik dan orang tua siswa, terkait prosedur pendaftaran PPDB yang dilakukan secara online melalui website resmi PPDB 2023 ataupun melalui aplikasi tertentu yang resmi ditentukan oleh pemerintah. MPR meminta agar calon peserta didik dan orang tua siswa tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang menawarkan kemudahan atau jalan pintas dalam PPDB.
D. Meminta Ombudsman Daerah terus mengawasi pelaksanaan PPDB guna mencegah adanya temuan mal administrasi, seperti praktik-praktik pungli, penerimaan jalur zonasi yang menyimpang, dan hal lain terkait mal administrasi. MPR berharap agar calon peserta didik percaya pada kemampuan diri dan mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat mengikuti seluruh proses PPDB.
Terimakasih.