1. Polusi udara yang kian memburuk khususnya di wilayah Jabodetabek, mengakibatkan banyaknya warga yang berobat di berbagai fasilitas kesehatan dengan mayoritas kelompok usia anak. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian/lembaga terkait lainnya, untuk benar-benar menyoroti persoalan buruknya polusi udara hingga dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karenanya, perlu langkah cepat dan tepat mulai dari melakukan monitoring daerah dengan kualitas udara atau polusi yang tinggi hingga fokus mempersiapkan bed pasien utamanya di rumah sakit apabila terjadi peningkatan kasus akibat polusi udara.
B. Meminta pemerintah untuk juga mulai mempersiapkan deteksi dini penyakit pernapasan akibat polusi udara yang kasusnya terus meningkat. Sekaligus menyiapkan rumah sakit khusus untuk menangani pasien dengan penyakit pernapasan, mulai dari asma, tuberkulosis, pneumonia, kanker paru hingga penyakit paru obstruktif kronis. Dengan begitu diharapkan penanganan hingga perawatannya dapat lebih tepat dan optimal.
C. Meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan berupa kebijakan yang tepat dan efektif utamanya yang ditujukan kepada kelompok usia anak yang menjadi korban buruknya polusi udara saat ini. Yakni dengan mempertimbangkan kembali opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ), kewajiban memakai masker, menyiapkan sarana air purifier di tiap sekolah hingga memberikan imbauan kepada orang tua untuk menghindari aktivitas diluar rumah sementara waktu. Mengingat hak kesehatan anak penting diupayakan sejak dini.
D. Meminta komitmen pemerintah untuk secara serius menangani persoalan polusi udara ini karena memberikan dampak negatif di berbagai sektor, baik dengan terus menerus menambah ruang terbuka hijau, mengembangkan hutan serta taman kota, perencanaan program pembenahan transportasi, sistem ganjil genap, hingga menggencarkan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Mengingat buruknya kualitas udara tidak hanya merusak kesehatan manusia saja, tetapi juga berdampak pada kerugian ekonomi, kehidupan sosial, pertanian, efek rumah kaca, hujan asam, hingga rusaknya lapisan ozon.
2. Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan pada tanggal 17 Agustus tiap tahunnya. Tema HUT ke-78 Kemerdekaan RI yaitu “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. Respon Ketua MPR RI:
A. Mengucapkan selamat memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat, dan menyampaikan harapan semoga Indonesia menjadi negara yang semakin kuat, maju, dan sejahtera.
B. Meminta pemerintah untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan di Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dan mengingatkan masyarakat untuk terus menjunjung tinggi identitas bangsa Indonesia dan selalu bangga dengan Tanah Air.
C. Meminta pemerintah mengajak masyarakat untuk bergerak bersama melanjutkan kemerdekaan yang telah diraih para pahlawan yang telah berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
D. Meminta agar seluruh elemen bangsa menjaga keharmonisan negara yang penuh dengan keragaman suku dan budaya yang merupakan kekayaan Ibu Pertiwi, dan menjadikan keberagaman tersebut untuk menguatkan kesatuan dan persatuan negara.
3. Indonesia masih mengalami ketimpangan literasi keuangan sementara industri jasa keuangan berkembang pesat di Tanah Air. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar masyarakat tidak mudah menjadi korban penipuan dan tindak kriminal terkait teknologi finansial, mengingat pesatnya inovasi layanan keuangan digital.
B. Meminta pemerintah menyusun program berkelanjutan untuk mendorong peningkatan literasi keuangan, terutama kepada kelompok rentan, seperti kelompok perempuan hingga kelompok masyarakat yang berpendapatan dan pendidikan rendah, untuk mencegah ketidaktahuan ataupun ketidakpedulian terhadap perkembangan produk dan jasa keuangan yang berpotensi menimbulkan biaya mahal di kemudian hari.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, memetakan penyebab masih minimnya literasi keuangan di Indonesia, sementara tingginya inklusi keuangan membuka potensi permasalahan, seperti mismanagement keuangan yang dapat mengakibatkan lilitan utang, penipuan melalui investasi bodong, penyalahgunaan robo-trading, dan lainnya, sehingga diperlukan sikap pemerintah untuk terus menekankan bahwa literasi keuangan menjadi keterampilan yang penting yang harus dimiliki individu untuk membuat dan mengelola keputusan keuangan yang baik, mulai dari soal pilihan menabung, investasi, mengajukan pinjaman, dan lainnya.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan perencanaan keuangan jangka pendek hingga jangka panjang, seperti mempersiapkan pensiun atau masa tua.
Terimakasih.