- Satu kapal tanker berbendera Gabon mengalami kebocoran di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara sehingga aspal yang dibawa kapal itu mencemari lautan hingga radius 50 kilometer. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian BUMN/Pertamina, untuk segera mengambil tindakan cepat dan tegas. Mulai dari melakukan penyelidikan mendalam hingga melakukan upaya penanggulangan pencemaran yang terjadi. Pasalnya, pencemaran itu sampai menembus ke sekitar Kawasan konservasi Perairan Toyolawa-Lahewa dan mengancam sepanjang pantai yang menjadi pendaratan penyu.
B. Meminta KLHK mendesak pihak pemilik kapal berbendera Gabon untuk dapat mempertanggungjawabkan pencemaran lingkungan akibat kebocoran tersebut, dengan mengganti seluruh kerusakan maupun kerugian yang disebabkan tumpahnya aspal, serta memberikan bantuan kepada warga terdampak khususnya yang berprofesi sebagai nelayan yang mengeluhkan tidak bisa melaut.
C. Meminta KLHK, KKP bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk terus berupaya membersihkan limbah aspal tersebut agar pencemaran yang terjadi tidak semakin parah dan meluas.
D. Meminta KLHK melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menguji sampel air yang tercemar aspal tersebut, agar dapat dilakukan kajian mendalam mengenai dampak dari tercemarnya laut akibat aspal, terutama dampak terhadap biota laut dan ekosistemnya.
E. Meminta TNI AL, Polair bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus mengawasi secara ketat wilayah perairan Indonesia yang menjadi kawasan lalu lintas kapal besar terutama kapal asing pengangkut bahan bakar minyak ataupun aspal. Hal ini guna mencegah berulangnya insiden tersebut, sekaligus mencegah adanya kesengajaan pembuangan limbah atau bahan-bahan berbahaya lainnya di laut.
- Kabupaten Garut menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas wabah difteri, setelah tujuh warga di Desa Sukahurip Garut meninggal dunia yang diduga terjangkit virus tersebut. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat untuk bergerak cepat melakukan penanganan kasus difteri, mulai dari melakukan epidemiologi, tracing kasus serupa, serta mengupayakan perawatan intensif bagi pasien positif terjangkit difteri.
B. Meminta komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya konkret dalam mempercepat penanganan difteri, agar KLB tidak meluas ke daerah lainnya.
C. Meminta Kemenkes dan Dinas Kesehatan untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi mengenai wabah difteri serta cara pencegahan penularannya. Sehingga diharapkan kasus difteri tidak semakin bertambah.
- Adanya wabah virus Marburg di Guinea, Afrika Barat, jadi kekhawatiran pandemi baru, dikarenakan kasus kematian akibat virus tersebut cukup tinggi yakni 80 persen. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes berkoordinasi dengan World Health Organization/WHO terkait perkembangan virus tersebut, guna melakukan langkah antisipasi terhadap masuknya virus tersebut ke Indonesia.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan stakeholders terkait, terus memantau potensi ‘terbawanya’ virus Marburg ke Indonesia melalui pelaku perjalanan, dan meminta diperketatnya proses screening kesehatan, utamanya bagi pelaku perjalanan yang memiliki riwayat perjalanan dari Afrika.
C. Meminta pemerintah untuk menentukan sikap dan langkah konkret guna mencegah masuknya virus Marburg ke Indonesia, dan meminta pemerintah untuk mempelajari pola masuknya sejumlah varian virus corona sebelumnya ke Indonesia, guna ditentukan strategi yang tepat untuk mencegah meluasnya dan masuknya virus Marburg sampai ke Indonesia.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai potensi penularan virus Marburg ini, guna dilakukan kehati-hatian dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk terhindar dari potensi penularan virus Marburg.
- Masih banyak petani yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan, mengevaluasi permasalahan yang dihadapi petani yang masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi, dan meminta Kementan segera memberikan solusi kepada petani tersebut agar bisa mendapatkan pupuk subsidi.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, tidak mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk subsidi, dan memberikan arahan atau pendampingan pada petani yang masih terkendala untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, termasuk memberikan pendampingan bagi petani untuk masuk ke sistem informasi manajemen penyuluh pertanian atau Simluhtan, dikarenakan tidak semua petani memahami prosedur tersebut.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, juga bergerak cepat dalam menyosialisasikan kepada petani bagaimana untuk mendapatkan akses pupuk bersubsidi, sehingga petani bisa segera mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, memperbaiki pendataan petani yang berhak menerima pupuk subsidi agar data valid dan akurat, sehingga realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat disesuaikan dengan data petani yang berhak menerima.
E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan bersama Pemerintah Daerah, memastikan penyaluran pupuk subsidi ke tiap daerah sesuai dengan kebutuhan petani setempat, dan mengawasi penyaluran pupuk subsidi ke tiap wilayah dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
F. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementen, memperbaiki kuota pupuk yang diberikan pemerintah kepada petani, dikarenakan kuota yang disalurkan untuk sejumlah daerah masih ada yang terbilang sedikit, mengingat komoditas yang dihasilkan adalah komoditas utama hajat hidup orang banyak, yakni beras.
Terimakasih.