RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU, 6 DESEMBER 2023
- Rasio kredit bermasalah pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merangkak naik menjelang berakhirnya masa restrukturisasi kredit Covid-19. Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) kredit UMKM selama periode tahun kalender terlihat merangkak naik hingga berada di level 3,87 persen pada September 2023. Pada akhir tahun 2022, NPL kredit UMKM berada pada level 3,41 persen dan berimbas pada keuntungan dan kinerja perbankan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuat program pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM, khususnya terkait program pemanfaatan digitalisasi pemasaran secara komprehensif, mengingat kenaikan NPL kredit UMKM tersebut diduga akibat kinerja sektor UMKM yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis, yang sudah digitalisasi. Selain itu, perlu juga pelaku UMKM diberi wawasan dan pengetahuan terkait dengan tata cara pengolahan dan pengemasan produk olahan pangan guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM.
B. Meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti infrastruktur internet yang dapat menjangkau UMKM yang berada di daerah yang belum tersedia jaringan internet.
C. Meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pencadangan perbankan untuk mengantisipasi peningkatan kredit macet, seiring dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit yang diharapkan dapat terhindar dari kerugian yang lebih besar.
D. Meminta perbankan untuk lebih selektif dan teliti dalam memilah debitur UMKM, dan pihak perbankan perlu melakukan sosialisasi terhadap para debitur UMKM mengenai berakhirnya masa restrukturisasi kredit. Mengingat kenaikan rasio kredit bermasalah akan berdampak terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sehingga akan memangkas keuntungan dan memengaruhi kinerja perbankan.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat sebanyak 1.247 warga terdampak banjir bandang setelah daerah setempat diguyur hujan lebat pada awal musim hujan akhir 2023. Respon Ketua MPR RI:
A. MPR menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah bencana yang terjadi di Dompu, NTB. MPR pun meminta BPBD setempat tetap memberikan bantuan baik kepada pengungsi maupun penyelamatan bagi warga terdampak banjir tersebut, MPR juga meminta BPBD untuk terus melakukan pemutakhiran data warga terdampak banjir bandang, disamping meminta BMKG untuk mengupdate kondisi cuaca, agar BPBD dapat mengambil langkah tepat dalam memberikan bantuan, serta bersama pemerintah daerah untuk terus mengupayakan bantuan kebutuhan yang diperlukan korban terdampak utamanya seperti shelter atau tempat pengungsian yang layak, dapur umum, air bersih, obat-obatan hingga kebutuhan logistik lainnya.
B. Mendorong pemerintah melalui Dinas Sosial untuk mengkoordinir dan memaksimalkan bantuan untuk kebutuhan warga yang mengungsi dan didistribusikan sesuai data yang telah diupdate. Sehingga diharapkan bantuan ataupun keperluan bagi warga terdampak dapat tepat sasaran juga sesuai dengan jumlah kebutuhan korban terdampak.
C. Meminta komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama BPBD, Tim SAR dan Relawan, agar tetap menjalankan program tanggap bencana sebagai upaya mitigasi bencana alam jangka panjang sehingga diharapkan dampak serta kerugiannya yang ditimbulkan tidak besar atau dapat diminimalisir.
D. Meminta pemda untuk dapat memberikan imbauan kepada masyarakat yang berada di Dompu maupun di daerah rawan bencana lainnya, agar lebih meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi musibah bencana alam yang bisa terjadi kapanpun. Utamanya saat kondisi cuaca ekstrem maupun di musim penghujan seperti yang terjadi saat ini.
- Varian Omicron EG.5 diduga menjadi pemicu kenaikan kasus Covid-19 di beberapa negara, termasuk Indonesia. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes bersama para pakar epidemiolog untuk menindaklanjuti dugaan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran genomik (genomic surveillance) terhadap kasus aktif Covid-19 yang ada. Dengan begitu dapat dipastikan dugaan yang beredar bahwa varian Omicron EG.5 sebagai pemicu utama dari kenaikan kasus Covid-19 di tanah air adalah benar.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes bersama para pakar kesehatan untuk mengkaji atau mendalami varian omicron EG.5 tersebut, agar informasi detail terkait karakteristik dari varian omicron EG.5 baik penyebaran maupun cara cara penanggulangannya, dapat segera disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaannya. Mengingat, varian baru ini diketahui memiliki kemampuan menghindar dari kekebalan tubuh/antibodi hingga mudah menginfeksi pada orang yang belum divaksinasi.
C. Meminta pemerintah untuk kembali melakukan studi Serologi Survei yang bertujuan untuk mengetahui status imunitas dari masyarakat Indonesia. Hasil dari survei Serologi nantinya, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah juga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait vaksinasi, khususnya saat terjadinya kenaikan kasus Covid-19 seperti sekarang ini.
D. Meminta pemerintah untuk mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan, serta melakukan testing apabila mengalami tanda dan gejala Covid-19. Selain itu disarankan juga untuk melakukan vaksinasi Covid-19 guna meningkatkan proteksi terhadap Covid-19. Mengingat vaksin Covid-19 masih dinilai efektif dalam melindungi dari gejala berat hingga meninggal dunia akibat varian omicron EG.5.
Terimakasih.
