- Data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 13 Februari 2023, tercatat kenaikan angka kasus bullying sebanyak 1.138 kasus kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh bullying. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pihak-pihak terkait dalam hal ini KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyusun kurikulum yang sesuai agar anak dapat memahami arti kebersamaan dan kepedulian, MPR juga meminta lembaga fdan instansi terkait secara serius bersama menangani kasus bullying di Indonesia khususnya yang terjadi di satuan pendidikan, salah satunya dengan melakukan tindakan serta langkah konkret yang cepat, tepat dan tuntas dalam menindaklanjuti setiap laporan kasus bullying.yang masuk. Langkah konkret yang dimaksud, mulai dari pendampingan hingga perlindungan baik bagi korban maupun pelaku.
B. Meminta pemerintah melalui aparat keamanan dan kepolisian agar tetap bersikap tegas memproses semua kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis sesuai dengan peraturan disiplin sekolah yang berlaku. Sehingga dengan penegakan aturan dan disiplin sekolah serta hukum positif secara tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mampu menekan angka kasus kekerasan fisik maupun psikis atau bullying.
C. Mendorong pihak terkait antara lain pihak sekolah untuk juga mengoptimalkan upaya edukasi dan sosialisasi penanaman karakter nilai-nilai Pancasila guna menciptakan serta menguatkan karakter mulia anak agar mampu menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat dengan baik. Sehingga diharapkan dengan pemahaman yang baik, kasus bullying tidak terjadi lagi.
D. Menegaskan semua pihak bertanggung jawab mencegah perundungan baik orang tua, para pendidik dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, perlu membangun lingkungan yang ramah anak, membangun komunikasi yang positif dengan anak, hingga mengoptimalkan program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan.
- Fenomena El Nino diprediksi akan melanda Indonesia pada Agustus 2023, yang berpotensi mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia dan bisa menyebabkan terjadinya kekeringan sehingga membawa dampak besar khususnya pada sektor pertanian. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong upaya kolaboratif antara pemerintah, petani dan lembaga terkait untuk fokus pada ketersediaan pangan dalam menghadapi El Nino, sebagai salah satu upaya pemerintah adalah membeli hasil panen petani untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi terhadap pasokan pangan. Mengingat dengan adanya upaya kolaborasi yang baik tersebut, akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan selama masa El Nino dan perubahan iklim secara keseluruhan.
B. Meminta pemerintah bersama pemerintah daerah untuk mulai menyusun program bantuan pangan untuk daerah yang diperkirakan terdampak El Nino, yakni yang mencakup distribusi pangan tambahan, subsidi untuk harga pangan atau bantuan langsung kepada petani yang terdampak.
C. Meminta Kementan untuk memiliki strategi dan langkah yang tepat serta memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah aman, salah satunya dengan memaksimalkan penyerapan beras lokal guna meningkatkan ketersediaan pangan dalam menghadapi fenomena El Nino. Mengingat, tujuan peningkatan penyerapan beras lokal ini juga diperlukan untuk menganalisis dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan di berbagai wilayah yang terdampak sekaligus untuk menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut.
D. Meminta Kementan bekerjasama dengan BMKG dan TNI AU untuk melakukan rekayasa cuaca menciptakan hujan buatan, agar dapat meminimalisir dampak dari Elnino. Disamping mendorong para petani untuk juga turut bersama pemerintah mengantisipasi dampak buruk El Nino terhadap sektor pertanian, salah satunya dengan melakukan diversifikasi pertanian dengan menanam varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan atau mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
- Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil masih cukup tinggi, sementara industri tersebut merupakan salah satu industri yang kerap diandalkan untuk menyerap tenaga kerja. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk memanggil pengusaha dibidang tersebut serta meminta penjelasan termasuk memetakan dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan ancaman PHK di industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil yang masih cukup tinggi, agar dapat dicari jalan keluar terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.
B. Meminta pemerintah berupaya mendukung meningkatkan jumlah dan kualitas produksi dari industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil yang tidak kalah saing dengan produk-produk impor, khususnya dalam soal harga dan kualitas, dikarenakan sejak pandemi covid, permintaan terhadap produk mengalami penurunan dan disaingi oleh produk impor dengan harga yang lebih murah.
C. Meminta pemerintah tidak hanya memantau kebutuhan pasar yang terkait dengan sepatu serta tekstil dan produk tekstil, tetapi juga memberikan paket pelatihan, sehingga hasil produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan daya beli masyarakat.
D. Meminta pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan maupun permodalan bagi pengembangan industri padat kerja ini, diantaranya melalui aturan pengupahan minimum, insentif harga energi, dan ketegasan menangkal impor tekstil dan produk tekstil, terutama yang ilegal.
Terimakasih.