- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menemukan dua dari tiga anggota jemaah haji asal Indonesia yang dilaporkan hilang. Sementara satu jemaah lagi masih belum juga ditemukan. Respon Ketua MPR RI:
A. Mengapresiasi upaya PPIH yang telah bekerja keras mencari dan menemukan dua jemaah yang sempat dinyatakan hilang. Namun MPR berharap, PPIH tetap berkonsentrasi terus melakukan dan menyelesaikan pencarian terhadap satu jemaah Indonesia yang masih belum diketahui keberadaannya, yakni dengan terus memperluas penyisiran mulai dari setiap rumah sakit yang ada di Tanah Suci hingga kembali ke lokasi-lokasi yang dulu pernah disinggahi jemaah.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenag agar terus mengupdate informasi terkini terkait jemaah yang masih belum ditemukan tersebut kepada keluarganya, guna meredam keresahan mereka yang tengah menanti kabar ataupun keberadaan jemaah tersebut.
C. Meminta komitmen PPIH untuk terus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi dalam memaksimalkan upaya pencarian anggota jemaah haji yang masih dilaporkan hilang tersebut, sehingga diharapkan jemaah tersebut dapat ditemukan sebelum masa operasional pelayanan haji selesai, yakni sebelum tanggal 4 Agustus 2023.
- Kelangkaan elpiji 3 kilogram/kg masih terjadi dalam beberapa waktu terakhir di sejumlah wilayah Indonesia. Seperti di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Banten, dan beberapa wilayah lainnya, seiring dengan turut meningkatnya permintaan terhadap elpiji 3 kg tersebut. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah segera melakukan upaya agar kelangkaan tabung elpiji 3 kg di sejumlah wilayah dapat segera teratasi, yakni dengan dilakukannya pemetaan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan elpiji 3 kg, faktor-faktor penyebab, hingga upaya untuk mendistribusikan elpiji 3 kg tambahan ke tiap wilayah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
B. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendata kebutuhan masyarakat di tiap wilayah terhadap elpiji 3 kg, agar jumlah elpiji 3 kg di tiap daerah dapat benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
C. Meminta PT. Pertamina memastikan distribusi gas elpiji 3 kg sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan, mengingat makin mahal dan makin langkanya elpiji 3 kg di tiap daerah harus segera diatasi, terlebih sejumlah daerah yang mengalami kelangkaan tersebut merupakan wilayah penghasil gas, seperti di Kalimantan Timur.
D. Meminta PT. Pertamina dan pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kg di tiap daerah, baik ke agen-agen ataupun ke warung kecil, mengingat banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya, serta memastikan gas elpiji 3 kg tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak di luar target yang telah ditentukan.
E. Meminta aparat keamanan memberikan sikap tegas dalam proses hukum dan pemberian sanksi kepada pihak atau oknum yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap gas elpiji 3 kg.
F. Meminta pemerintah ke depannya berkomitmen dalam menjamin bahwa peruntukkan gas elpiji 3 kg sesuai dengan target penerima manfaat dan memiliki harga terjangkau, serta memastikan tidak ada penimbunan atau kecurangan dalam penyaluran maupun pendistribusian LPG 3 kg.
- Banjir dan tanah longsor melanda Korea Selatan, dan berdampak paling parah di beberapa kota di Provinsi North Gyeongsang, North Chungcheong, dan South Jeolla. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, memastikan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban bencana banjir di Korea Selatan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta KBRI terus mengupdate kondisi WNI di Korea Selatan pasca situasi dan kondisi banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, dan memastikan seluruh WNI yang berada di wilayah terjadinya bencana sudah terdata secara menyeluruh guna mempermudah dilakukannya evakuasi.
B. Meminta Kementerian Luar Negeri/Kemenlu mendorong KBRI untuk memastikan WNI terdampak mendapatkan perlindungan, bantuan, dan kebutuhan yang memadai selama berada di tempat evakuasi.
C. Meminta Kemenlu mendorong KBRI di Seoul agar terus melakukan pendataan dan koordinasi dengan otoritas lokal dan kelompok komunitas Indonesia melalui Tim Gerak Cepat yang tersebar di berbagai wilayah tempat tinggal WNI di Korea Selatan, guna memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban atas terjadinya bencana tersebut.
D. Meminta KBRI Seoul untuk memberikan arahan, pendampingan, dan imbauan kepada WNI di Korea Selatan agar meningkatkan kewaspadaan, selalu mengikuti perkembangan situasi melalui informasi resmi dari otoritas setempat dan media, dan segera menghubungi hotline KBRI Seoul jika menghadapi situasi darurat atau memerlukan bantuan secara urgen.
- Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat 25,9 juta orang miskin di Indonesia per Maret 2023 yang didominasi tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memetakan faktor-faktor yang menyebabkan mayoritas penduduk miskin di Indonesia tersebar di wilayah Jawa dan Sumatra, dan segera menyusun solusi, baik perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemberdayaan masyarakat melalui usaha padat karya, sebagai salah satu langkah untuk menekan jumlah penduduk miskin, agar jumlah penduduk miskin bisa terus dikurangi.
B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengevaluasi kinerja program-program penuntasan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini, agar program pengentasan kemiskinan di tahun 2023 dan seterusnya bisa berjalan secara optimal dan tepat sasaran, guna menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
C. Meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyusun skema atau logical framework terkait pengentasan kemiskinan secara komprehensif, agar seluruh daerah memiliki visi, misi, dan target yang terintegrasi terkait pengentasan kemiskinan.
D. Meminta pemerintah mengoptimalkan realisasi anggaran yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, diantaranya dengan berfokus dalam merealisasikan anggaran pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga program-program yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan benar-benar berdampak signifikan pada penuntasan kemiskinan.
- Tahun Baru Islam 2023 atau 1 Muharram 1445 H diperingati pada tanggal 19 Juli 2023 yang juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan selamat memperingati Tahun Baru Islam 2023 atau 1 Muharram 1445 H, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah-langkah seluruh umat Muslim di tahun Muharram yang baru.
B. Meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas pada 19 Juli 2023 agar umat Muslim bisa menjalankan ibadah denga naman dan nyaman, mulai dari mengadakan pengajian, hingga beribadah mendekatkan diri pada Allah SWT.
C. Mengajak seluruh umat Muslim di Indonesia untuk terus meningkatkan kecintaan dan ketaqwaan kepada Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peringatan Tahun Baru Islam dari tahun ke tahun dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat keimanan dan ketaqwaan, serta menjadikan diri pribadi yang lebih baik.
D. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung di sejumlah tempat publik, khususnya tempat wisata, mengingat momentum Hari Tahun Baru Islam 2023 juga dijadikan hari libur nasional.
Terimakasih.