1. Prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin gugur diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegunungan. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dimaksud, dan mengutuk keras aksi anarkis KKB tersebut, dan meminta TNI-Polri untuk segera menangkap dan memberikan sanksi tegas terhadap KKB.
B. Meminta pemerintah dan TNI-Polri segera mengevaluasi peristiwa tersebut, guna menentukan strategi dan langkah pendekatan yang tepat dalam menangani dan mencegah berulangnya kembali aksi yang dilakukan KKB, termasuk dalam operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegunungan.
C. Meminta pemerintah dan TNI-Polri memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit yang bertugas dalam dalam operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegunungan, dan memberikan perlindungan kuat yang maksimal dari potensi kelanjutan gangguan dan ancaman dari aksi anarkis KKB.
D. Meminta Panglima TNI dan seluruh jajarannya agar menentukan sikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan kepada KKB, terlebih usai KKB melakukan berbagai tindak anarkis yang mengancam dan membahayakan keselamatan banyak orang, khususnya masyarakat dan aparat yang bertugas di Papua.
2. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes mengungkapkan bahwa ditengah meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, stok vaksin justru mulai terbatas. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk concern terhadap persoalan keterbatasan stok vaksin ditengah meningkatnya kasus Covid-19 saat ini, sehingga perlunya langkah cepat pemerintah dalam menyiapkan upaya pengadaan stok vaksin Covid-19 baik vaksin produk dalam negeri maupun produk impor seperti pfizer dan moderna. Mengingat upaya percepatan vaksinasi penguat mendesak diperlukan sebagai benteng pertahanan imunitas masyarakat ditengah situasi pandemi yang masih tidak menentu.
B. Meminta Kemenkes mendorong pemerintah daerah untuk mendata kembali jumlah stok vaksin Covid-19 yang tersedia di daerahnya, disamping mendata jumlah daerah yang mengalami keterbatasan stok vaksin agar dalam pendistribusiannya nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
C. Meminta komitmen pemerintah termasuk Satgas Penanggulangan Covid-19 untuk terus berupaya mengamankan stok vaksin, guna meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya dosis penguat. Mengingat diketahui cakupan booster masih tergolong rendah, yang berakibat terhadap rendahnya pertahanan imunitas kolektif penduduk Indonesia.
D. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan berpartisipasi dalam program percepatan vaksinasi khususnya dosis booster guna membentuk kekebalan komunitas. Mengingat Covid-19 varian arcturus yang menjadi penyebab peningkatan kasus Covid-19 di tanah air, dapat ditangkal dengan imunitas penduduk yang tinggi.
E. Meminta seluruh pihak agar dapat memahami kondisi pandemi saat ini, khususnya terkait kemunculan subvarian-subvarian baru Covid-19 yang berasal dari negara luar. Sehingga diharapkan masyarakat tetap waspada dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan terutama penggunaan masker dan membatasi aktivitas diluar rumah. Mengingat varian arcturus ini terbukti memiliki daya tular yang cepat sehingga menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah negara.
3. Sehubungan dengan kasus salah seorang tiktoker yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang terkait dengan infrastruktur di daerah tersebut, yang berdampak pada teguran hingga proses hukum. Respon Ketua MPR RI:
A. Menilai seharusnya kasus ini dapat direspon secara bijak oleh pemerintah provinsi Lampung serta tidak perlu sampai membawanya ke ranah hukum. Mengingat, meskipun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritik itu berbasis data dan fakta di lapangan.
B. Meminta kepada Pemprov Lampung untuk lebih mendengar dan menerima kritik yang membangun, sekaligus mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi dan berdialog. Sehingga melalui dialog publik tersebut, masyarakat dapat lebih mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sembari memperbaiki kinerja.
C. Meminta komitmen seluruh pemerintah daerah agar dapat merespon secara baik dan bijak seluruh masukan atau kritikan masyarakat, baik yang terkait dengan pembangunan maupun kebijakan. Disamping mencoba untuk membangun dialog positif lintas generasi yang dapat menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus dapat mengundang perhatian pemerintah pusat dalam membantu persoalan yang ada di daerah.
Terimakasih.