1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Dirjen Kemenhub) memprediksi jumlah penumpang jalur udara yakni pengguna pesawat udara pada mudik Idul Fitri 1445 H atau 2024 mencapai 4,44 juta orang. Angka ini naik 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah lewat Kemenhub untuk mengantisipasi kondisi lonjakan penumpang jalur udara tersebut, dengan memperkirakan puncak arus mudik lebaran dan kesiapan dari maskapai penerbangan dengan menambah jumlah pesawat.
B. Mendorong para pemangku kepentingan untuk memastikan fasilitas dan layanan operasi di Bandara siap untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, mengingat tingginya permintaan penerbangan pada periode mudik lebaran.
C. Meminta pihak maskapai agar juga memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang, disamping tetap memberikan pelayanan dengan permintaan rute terbanyak. Sehingga diharapkan, pihak maskapai dapat melakukan penambahan rute sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Hal tersebut penting sebagai salah satu upaya antisipasi sekaligus sebagai bentuk perhatian pihak maskapai dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang moda transportasi udara.
D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui pihak otoritas bandara untuk siaga memantau pergerakan mobilitas penumpang pesawat di Bandara utamanya saat terjadinya peningkatan jumlah penumpang. Hal ini guna memastikan pengguna pesawat atau penumpang benar-benar memahami serta mematuhi aturan/ketentuan yang diberlakukan khusus bagi para pengguna moda transportasi udara.
2. Badan Pangan Nasional/Bapanas menyampaikan bahwa pemerintah mengimpor sebanyak 22.500 ton beras dari Kamboja. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah secara terbuka untuk menjelaskan mengenai urgensi impor beras di tengah masa panen petani saat ini, disamping pemerintah harus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya impor beras tersebut, MPR mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan impor beras tersebut agar tidak menimbulkan keresahan bagi petani.
B. Meminta pemerintah dapat menjamin dan memastikan petani tidak mengalami kerugian akibat kebijakan impor beras tersebut, dan meminta pemerintah berkomitmen tetap mengutamakan produksi beras dalam negeri terlebih dahulu ketimbang impor.
C. Meminta pemerintah melaksanakan program rencana jangka panjang untuk menekan dan membatasi impor beras, seperti meningkatkan produksi beras berkualitas dari dalam negeri, dan melakukan berbagai upaya agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan.
D. Meminta pemerintah menjelaskan secara detail, alokasi beras impor tersebut, sehingga beras impor benar-benar dipastikan hanya berfungsi untuk menutup kekurangan kebutuhan beras dalam negeri.
3. Ditengarai terjadi dugaan korupsi senilai Rp2,5 triliun yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dan melakukan investigasi terhadap LPEI atas dugaan korupsi senilai Rp2,5 triliun tersebut secara transparan, dan berkomitmen menindaklanjuti kasus tersebut sampai tuntas.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini KPK berdasarkan hasil investasi yang dilakukan untuk mencermati celah yang berpotensi menjadi tempat dilakukannya korupsi oleh LPEI tersebut, dan melanjutkan kasus korupsi tersebut ke tahap pengadilan agar ke depannya, hal serupa tidak kembali terjadi, dikarenakan korupsi tersebut diduga sudah dilakukan sejak tahun 2019.
C. Meminta aparat penyidik berkomitmen memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi oleh LPEI tersebut.
D. Meminta aparat penyidik memastikan LPEI bertanggungjawab atas dana yang telah dikorupsi tersebut, dan apabila terbukti, mendesak LPEI mengembalikan dana yang dikorupsi tersebut agar dana dapat direalisasikan sesuai peruntukkannya.
Terimakasih.