- Terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia, diantaranya di Kota Jambi dan Palembang, berdampak pada terganggunya kesehatan warga sekitar seperti terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah secara serius menekankan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi karhutla serta dampaknya, mulai dari terus melakukan upaya pemadaman di setiap titik api yang ada baik melalui teknik water bombing maupun modifikasi cuaca, hingga mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mencegah meluasnya dampak kabut asap akibat karhutla yang dapat menyerang kesehatan ribuan warga sekitar.
B. Meminta komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan langkah taktis dan strategis guna mempersempit wilayah kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan hayati lainnya yang kerap terpapar kabut asap dalam jangka waktu lama, dengan mengerahkan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada bekerja sama untuk menanggulangi karhutla.
C. Meminta KLHK bersama para pemangku kepentingan terkait untuk secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh untuk mendapatkan langkah tepat dalam menangani lahan gambut yang terbakar, melalui kajian mendalam agar dapat diketahui dan dipetakan wilayah yang memiliki kerawanan yang tinggi terjadinya karhutla sehingga perencanaan pengendalian serta penanganan karhutla dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sedini mungkin.
D. Mengimbau masyarakat utamanya masyarakat yang berada di wilayah rawan karhutla agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apa pun, disamping agar mengurangi kegiatan di luar rumah dan menggunakan penutup wajah/masker terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan orang tua usia lanjut ketika terjadinya karhutla di wilayah sekitar.
- PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM yang mulai berlaku sejak 1/10/2023. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM dan PT. Pertamina sudah memperhitungkan dengan matang kenaikan tersebut serta menyampaikan/menyosialisasikan penyesuaian harga BBM tersebut kepada masyarakat, dan memperhatikan ke depannya terhadap dampak kenaikan harga BBM tersebut secara menyeluruh.
B. Meminta Pertamina mengoptimalkan pendistribusian BBM subsidi di tiap wilayah guna memastikan dan mengawasi pendistribusian BBM subsidi lebih termonitor, guna mencegah potensi penyalahgunaan pembelian atau penyelewengan BBM bersubsidi sebagai salah satu imbas dari kenaikan harga BBM.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menyusun aturan berdasarkan ide dan strategi optimalisasi energi baru terbarukan/EBT, dikarenakan EBT bisa menjadi solusi jangka panjang, baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dari luar.
D. Meminta pemerintah mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi, seiring dengan tetap mempersiapkan BBM yang berkualitas dan terjangkau dengan daya beli masyarakat.
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB mulai beroperasi pada 2/10/2023. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyambut baik telah beroperasinya KCJB tersebut, dan meminta pemerintah menjamin dan memastikan keberadaan KCJB untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan mendukung capaian target jumlah wisatawan tahun 2023.
B. Meminta pemerintah menjadikan KCJB sebagai pilot projek untuk terus dikembangkan hingga sampai ujung Pulau Jawa seperti Surabaya, dan bahkan memperluas jaringan kereta cepat di Sumatra, Sulawesi, atau daerah lain dalam rangka menuju visi Indonesia Emas 2045.
C. Meminta pemerintah memastikan maintenance dan perawatan KCJB sesuai, agar project tersebut
dapat berjangka panjang dan memiliki nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat. MPR juga meminta agar harga KCJB bisa disesuaikan dengan target dan daya beli penumpang.
D. Meminta pemerintah dan PT. KAI mengevaluasi berjalannya KCJB, agar dapat dilakukan perbaikan ke depannya, guna pengembangan KCJB dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dalam memberikan pelayanan di sektor transportasi yang baik bagi masyarakat.
- Ditengah merebaknya virus Nipah di India, wisatawan India disebut menjadi pendatang kedua terbanyak di Pulau Dewata berdasarkan catatan Januari hingga Agustus 2023 yakni 288.873 kunjungan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat untuk terus memonitor kedatangan wisatawan atau pelaku perjalanan utamanya yang berasal dari India, dengan memperketat pemantauan atau skrining awal khususnya dengan riwayat perjalanan ke daerah wabah. Hal ini diperlukan guna mencegah masuknya virus Nipah ke Indonesia akibat minimnya upaya deteksi dini.
B. Meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan Bali agar dapat menyampaikan panduan bagi masyarakat untuk mencegah serta mengobati sakit akibat virus Nipah yang menular dari hewan ke manusia. Yakni mulai dari menghindari mengonsumsi nira atau aren langsung dari pohonnya karena kelelawar dapat mengontaminasi sadapan cairan manis yang diperoleh dari batang tanaman, seperti tebu, sorgum, mapel, atau getah tandan bunga pada malam hari, hingga menghindari kontak dengan hewan ternak, seperti babi, kuda yang kemungkinan terinfeksi virus Nipah. Mengingat, hingga saat ini belum ada pengobatan spesifik untuk penyakit virus Nipah, namun gejalanya sudah bisa dideteksi secara dini.
C. Meminta Kemenkes untuk juga menyiapkan tenaga kesehatan yang telah memahami kasus virus Nipah ini, sehingga upaya penanganannya dapat segera diupayakan sesuai dengan mekanisme pengobatan yang diperlukan, seperti terapi suportif dan simptomatik untuk meredakan gejala yang dialami.
D. Meminta komitmen Kemenkes bersama para pakar virus untuk terus memperkuat surveilans guna menghindari risiko penyebaran virus mematikan dengan angka kematian melampaui 70 persen tersebut. Dengan harapan, virus Nipah tidak masuk dan merebak di Indonesia yang dapat menyebabkan kejadian luar biasa seperti yang terjadi di India.
Terimakasih.