Pertama : Terkait potensi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Indonesia, seperti banjir yang terjadi di Aceh (26/11) dan Bali (28/11), serta longsor di Jakarta dan Purwakarta (27/11), yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan bangunan, Ketua DPR:
- Menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa banjir dan longsor yang terjadi tersebut;
- Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bersama Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kementerian Sosial (Kemensos) untuk terus melakukan pencarian korban longsor di Purwakarta, yang masih belum ditemukan;
- Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah evakuasi/penyelamatan diri jika terjadi bencana di lingkungannya seperti memperbanyak simulasi evakuasi bencana;
- Mendorong Kemendagri melalui Pemda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), untuk bersinergi dalam upaya penanggulangan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Mendorong BMKG untuk terus memberikan informasi mengenai kondisi cuaca dan alam Indonesia secara cepat dan akurat melalui media cetak, siber, dan siaran, maupun melalui SMS broadcast, guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, serta aktif memberikan informasi tersebut kepada lembaga transportasi darat, laut/sungai/danau, dan udara;
- Mendorong Kementerian PUPR bersama para pakar untuk meningkatkan proses pembangunan dan penataan ruang di daerah rawan gempa, rawan banjir, dan rawan longsor sehingga kesiapan menghadapi bencana dapat lebih matang serta memperkecil risiko jumlah korban jiwa dan kerugian materi;
- Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengkaji pentingnya mengenalkan bencana apa saja yang berpotensi terjadi di Indonesia dan mengajarkan tindakan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana kepada masyarakat, terutama anak-anak di Indonesia sejak dini;
- Mendorong masyarakat untuk siaga dan tanggap pada bencana, dan bersama-sama menjaga lingkungan sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menebang pohon tanpa izin, sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana di wilayah masing-masing;
- Mendorong BNPP, BNPB, dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana longsor dan banjir;
- Mendorong BMKG dan BNPB untuk segera melengkapi dan memperbaiki peralatan early warning system (EWS) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami, mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat peralatan EWS;
- Mendorong BMKG dan BPBD bersama dengan masyarakat untuk melakukan perawatan terhadap peralatan early warning system agar alat tetap dapat berfungsi dengan baik untuk jangka waktu yang lama.
Kedua : Terkait dengan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan ke sungai yang berdampak pada pencemaran laut, mengingat berdasarkan catatan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampah yang berasal dari rumah tangga lebih dari 50 persen produksi sampah nasional, yang mengakibatkan tercemarnya ekosistem laut, Ketua DPR:
- Mendorong KLHK bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) membuat inovasi program pengelolaan sampah serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan fasilitas pengelolaan sampah;
- Mendorong KLHK bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerjasama dalam menjaga kelestarian dan kebersihan laut Indonesia, guna mencegah rusaknya ekosistem laut;
- Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi soal kebersihan sejak dini, sehingga moral masyarakat terutama kesadaran diri akan nilai kebersihan menjadi baik;
- Mendorong KLHK, Pemda, bersama komunitas pecinta lingkungan untuk berperan dalam mengurangi dan menurunkan produksi sampah, di darat maupun di laut, dengan melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan penanganan sampah hingga pengawasan implementasi kebijakan tersebut, khususnya sampah plastik.
Ketiga : Terkait Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati pada tanggal 28 November setiap tahunnya, Ketua DPR:
- Mendukung gerakan Pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 yang menetapkan tanggal 28 November sebagai HMPI dan bulan Desember sebagai bulan menanam Nasional, serta berharap peringatan ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya menanam pohon sebagai upaya melestarikan lingkungan yang nantinya juga bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan dimasa depan;
- Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tokoh ataupun komunitas penggiat lingkungan hidup untuk dapat mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan peringatan ini sebagai momentum strategis bangsa Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi, dan deforestasi hutan dan lahan dengan cara merehabilitasi kembali hutan rusak dan lahan kritis melalui kegiatan menanam pohon secara masal;
- Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan setiap lahan yang dimiliki untuk ditanami pohon sebagai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. (Bamsoet)