Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Selasa (29/01/19)

Pertama : Terkait pernyataan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa ada potensi terjadinya hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor, seperti tenggelamnya kapal muatan semen di Perairan Tanjung Jati, Bengkalis, Riau (27/1) akibat tingginya gelombang laut yang menimbulkan satu orang meninggal dunia dam satu orang lagi masih belum ditemukan, serta beberapa daerah di Jawa Tengah (Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Batang, dan Pekalongan) yang terendam banjir, Ketua DPR:

1. Mendorong Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk segera melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan tersebut, dengan tetap memastikan keadaan cuaca dan gelombang laut, agar tim yang bertugas melakukan penyelamatan juga dapat terjamin keamanannya;
2. Mendorong Syahbandar untuk memberikan imbauan kepada nelayan dan nakhoda kapal agar menunggu informasi dari BMKG sebelum melakukan kegiatan melaut, serta memastikan tidak ada nelayan yang melaut selama cuaca dan gelombang laut masih tinggi dan tidak aman;
3. Mendorong BNPP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan relawan bencana untuk memastikan ketersediaan bantuan bahan pokok dan melakukan evakuasi dan pertolongan kepada masyarakat terdampak banjir;
4. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama BPBD untuk segera membuat dapur umum dan mengkoordinasikan bantuan maupun pertolongan ke tempat evakuasi korban banjir, serta mengidentifikasi kebutuhan warga yang terdampak banjir;
5. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membuka posko kesehatan di lokasi pengungsian guna memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka ataupun terserang penyakit, serta berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat;
6. Mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bersama Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan kajian mengenai inovasi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya banjir di sejumlah daerah yang rawan terjadinya banjir, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir secara berulang;
7. Mendorong Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, bersama Pemda untuk menginformasikan kepada masyarakat hasil pemetaan terhadap wilayah-wilayah di Indonesia yang rawan bencana, serta memberikan solusi kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini;
8. Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi dan mitigasi bencana secara komprehensif kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat yang berada di wilayah terjangkau, namun sampai kepada masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau dan rawan bencana;
9. Mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi dan mitigasi bencana kepada masyarakat Indonesia hingga sampai ke daerah yang wilayahnya yang sulit terjangkau dan rawan bencana, serta mengalokasikan anggaran untuk penghijauan kembali (reboisasi) terhadap wilayah-wilayah yang gersang, guna menghindari terjadinya bencana banjir dan longsor;
10. Mendorong BNPP, BNPB, dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di musim hujan yang dapat berpotensi menyebabkan sejumlah bencana, seperti banjir, gelombang tinggi, maupun longsor;
11. Mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan membuat saluran, agar dapat meminimalisir terjadinya banjir, serta untuk tidak panik dan tetap tenang dengan berpedoman dari informasi badan resmi seperti BMKG, PVMBG, dan Pemda, serta memperhatikan rambu-rambu evakuasi dalam penyelamatan diri.

Kedua : Terkait dengan 124 dari 514 Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), sementara pemutakhiran data dilakukan setiap enam bulan sekali, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Dinas Sosial Daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera melakukan pemuktahiran data dengan mengoptimalkan peran kelurahan dan perangkat desa (Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW), agar data yang dihasilkan valid dan menjamin seluruh keluarga yang belum sejahtera untuk mendapat bantuan;
2. Mendorong Kemensos meminta Dinas Sosial Daerah untuk melakukan validasi dan verifikasi data, agar tidak ada data yang ganda ataupun hilang;
3. Mendorong Kemensos untuk memastikan setiap penyaluran BPNT diterima oleh keluarga yang berhak, sesuai dengan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemda agar KPM sebagai tujuan adanya BPNT dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Ketiga : Terkait blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El) yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah Indonesia, seperti yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengenai alokasi blangko KTP-El dari pusat yang jauh jumlahnya dari kebutuhan masyarakat di Karawang, Jawa Barat, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pendataan secara riil kepada Disdukcapil setiap daerah mengenai kebutuhan blangko KPT-El, agar kebutuhan blangko KTP-El dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah;
2. Mendorong Kemendagri untuk melakukan optimalisasi kinerja dalam memperbaiki sistem, pendistribusian, ataupun sarana dan prasarana perekaman KTP-el, agar perekaman KTP-el di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
3. Mendorong Disdukcapil untuk segera melakukan perekaman data terhadap pemilih pemula dan masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-El, agar mereka dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu di bulan April 2019 mendatang.

Keempat  : Terkait dengan meninggalnya Anggota TNI Yonif 751 Raider Prajurit Kepala Nazarudin yang ditembak saat bertugas mengamankan lapangan terbang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua (28/1), Ketua DPR:

1. Menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan, serta menghargai dan mengapresiasi Anggota TNI yang bertugas mempertahankan NKRI dengan mengorbankan jiwanya;
2. Mendorong TNI bersama Kepolisian untuk segera memberantas KKB yang keberadaanya sudah sangat meresahkan, guna menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia;
3. Mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera mengungkap keberadaan KKB dengan memberikan informasi yang akurat kepada TNI dan Polri, agar dapat dilakukan tindakan tegas baik pengejaran maupun penumpasan KKB;
4. Mendorong TNI bekerja sama dengan Kepolisian untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan baik di obyek vital maupun di lingkungan penduduk guna memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. (Bamsoet)