Terima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Bamsoet Dorong Optimalisasi BUMDes
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan masa depan Indonesia tidak lagi berada di perkotaan. Melainkan di pedesaan sebagai penyedia utama lumbung pangan dengan keberadaan 26 juta keluarga petani dan nelayan. Serta sentra perekonomian rakyat karena menjadi ruang hidup bagi sekitar 1,5 juta pelaku UMKM.
“Ironisnya, saat ini jumlah penduduk miskin di pedesaan justru sangat banyak. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020 menyebutkan, pada September 2019 penduduk miskin pedesaan mencapai 14,93 juta orang, sedangkan di perkotaan hanya 9,86 juta orang. Menunjukan masih besarnya potensi desa yang belum tergarap dengan maksimal. Diperlukan peran dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga demokrasi di tingkat desa,” ujar Bamsoet usai menerima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), di Jakarta, Rabu (3/3/21).
Pengurus ABPEDNAS yang hadir antara lain Ketua Umum Deden Samsudin, Sekretaris Jenderal Indra Utama, Wakil Sekretaris Jenderal Afrinal Desi, dan Bendahara Ella Nurlaela.
Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat saat ini sudah ada sekitar 30 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Total omzetnya mencapai Rp 2,1 triliun.
“Keberadaan BUMDes merupakan representasi model ekonomi padat karya. Mampu membawa dampak penyerapan tenaga kerja tinggi dan menggerakkan sektor riil di akar rumput,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).
“Jika satu desa minimal bisa membentuk satu BUMDes, kita masih kekurangan sekitar 50 ribu lebih BUMDes. Tugas berat BPD untuk memastikan setiap desanya agar bisa segera memiliki minimal satu BUMDes. Sehingga masyarakat desa bisa semakin maju dan sejahtera,” pungkas Bamsoet. (*)
