Terima Pengurus Pusat KBPP Polri, Bamsoet Ajak Masifkan Vaksinasi Ideologi Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, selain menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial, pandemi Covid-19 juga menyebabkan krisis ideologi. Karenanya MPR RI bersama Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) akan terus bersinergi memasifkan ‘vaksinasi ideologi’ dalam bentuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, menyebarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, untuk memutus mata rantai penyebaran virus radikalisme dan ekstrimisme. Melengkapi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan guna memutus penyebaran virus Covid-19.
“Tantangan menghadapi paham radikalisme di Indonesia bukanlah persoalan gampang. Tekanan dan beban kehidupan yang dirasakan semakin sulit dan berat, terutama di saat pandemi saat ini, berpotensi mendorong tumbuh suburnya radikalisme sebagai solusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan hidup. Ditambah fakta sosiologis bahwa kita ditakdirkan menjadi bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat KBPP Polri, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/9/21).
Jajaran KBPP Polri yang hadir antara lain, Ketua Umum Evita Nursanty, Sekretaris Jenderal Brigjen Pol (Purn) Siswandi, Bendahara Umum Arinta, Ketua Politik dan Hubungan Antar Lembaga Rapsel Ali, Ketua BUMN, Koperasi, UKM dan Kewirausahaan Deddy Y.H. Sitorus serta Ketua OKK Enita Adyalaksmita.
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri ini menjelaskan, secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terpisah oleh lautan. Secara sosio-kultural, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Ditambah dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, dan posisi geografis yang strategis dalam lalu lintas kemaritiman, menempatkan Indonesia sebagai magnet bagi berbagai kepentingan global.
“Mengelola kemajemukan bagi negara yang penuh keberagaman seperti Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Ketidakmampuan mengelola kemajemukan, dan ketidaksiapan sebagian masyarakat menerima kemajemukan tersebut, berpotensi menimbulkan berbagai gejolak yang dapat mengancam ikatan kebangsaan,” jelas Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menyatakan, fenomena tersebut akan dihadapi dalam bentuk, motif, dan gerakan yang berbeda-beda. Misalnya, implementasi dan praktik kehidupan beragama sebagai salah satu jenis identitas yang sifatnya majemuk di Indonesia, pada beberapa kasus turut melahirkan berbagai gejolak tersebut, bahkan di antaranya cenderung bersifat radikal.
“Wawasan kebangsaan tidak serta merta lahir dan dimiliki secara alamiah. Harus ditanamkan, dijaga, dirawat, agar dapat terus tumbuh, berkembang dan lestari sebagai sebuah sistem nilai. Membangun wawasan kebangsaan harus menjadi proses yang berkesinambungan agar mengakar kuat dan tidak lekang oleh dinamika zaman. Serta dilakukan secara masif agar menyentuh seluruh elemen masyarakat. Karena itulah MPR RI konsisten melaksanakan vaksinasi ideologi berupa Sosialisasi Empat Pilar, sebagai pembangunan karakter bangsa,” pungkas Bamsoet. (*)
