RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU 15 MARET 2023

1. Musim haji Tahun 1444 H/2023 M ini terdapat kurang lebih 62 ribu jamaah haji lansia berusia lebih dari 65 tahun yang harus difasilitasi dan dilayani dari aspek ibadah maupun layanan lainnya. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk benar-benar melaksanakan visi yang diusung yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, dengan mulai mempersiapkan berbagai hal terkait mitigasi layanan lansia dengan standar khusus dan melibatkan ahli, mulai dari aspek ibadah, aspek kesehatan maupun layanan umum lainnya.

B. Meminta Kemenag, PPIH dan pihak-pihak terkait secara bersama menyusun sistem standardisasi pelayanan khusus jamaah lansia, sebagai salah satu acuan bagi panitia maupun petugas haji dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi jamaah lansia.

C. Meminta Kemenag untuk memberikan wawasan khusus penanganan jamaah lansia melalui pelatihan kepada para petugas haji dibawah bimbingan ahli geriatri, agar dapat dipastikan petugas yang terpilih mulai dari PPIH, baik PPIH Kloter, PPIH Non Kloter, maupun Petugas Haji Daerah (PHD) nantinya mereka bisa mengetahui karakteristik lansia dan mempunyai kemampuan yang baik dalam melayani jamaah lansia.

D. Meminta Kemenag untuk menggencarkan sosialisasi regulasi baru terkait prioritas percepatan keberangkatan jamaah lansia, yang mana bertujuan agar jamaah lansia khususnya yang berusia minimal 75 tahun mendapat prioritas mengingat kondisi fisik yang lemah.

2. Kembali terjadi peretasan data pribadi masyarakat. Kali ini 19 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan telah diretas dan dijual seharga 10.000 dollar AS dalam bentuk Bitcoin. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta Pemerintah yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo bersama aparat terkait untuk segera menyelidiki dan menginvestigasi kasus kebocoran data tersebut, dikarenakan kasus kebocoran data pribadi masyarakat kali ini bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang, dan diharapkan pemerintah dan aparat segera mengungkap pelaku peretasan tersebut hingga ke jaringan utamanya, agar kasus peretasan data pribadi tidak kembali terulang karena bisa merugikan dan membahayakan bagi masyarakat.

B. Meminta aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus peretasan tersebut memberikan sanksi tegas kepada pelaku peretasan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan diharapkan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek agar tidak terjadi lagi peretasan data pribadi masyarakat.

C. Meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya penegakan hukum dan penyelidikan kasus saja, namun seiring dengan hal tersebut, harus dilakukan upaya pencegahan kebocoran atau peretasan data pribadi masyarakat, yakni dengan memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan siber atau digital di lingkup pemerintahan atau instansi, utamanya terhadap sistem penyimpanan data pribadi masyarakat.

D. Meminta BPJS Ketenagakerjaan segera memvalidasi hal tersebut, dan segera meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data di lembaga, dan bertanggungjawab secara penuh terhadap kasus peretasan data pribadi tersebut.

3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,3-5,7 persen. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah menyusun rencana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 2023 dan 2024 nanti secara riil dan matang dengan mempertimbangkan kondisi perubahan global, dikarenakan target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut mutlak untuk dicapai, namun tetap memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023 nantinya.

B. Meminta pemerintah menyusun target perprogram dan perkegiatan secara detail sesuai dengan target yang telah ditetapkan, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting, sehingga target-target pembangunan, penuntasan kemiskinan, dan hal-hal lain yang terkait pembangunan ekonomi, bisa tercapai tepat sasaran, agar pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa mencapai angka yang telah ditetapkan.

C. Meminta pemerintah mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah/RKP di tahun 2024, guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yakni dalam hal pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan.

D. Meminta pimpinan seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia berkomitmen menyelesaikan seluruh program-program kerja pada tahun 2024 nanti, terutama program penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

Terimakasih.