RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 16 MARET 2023
1. Terjadi upaya penipuan atau pencurian data melalui nomor Whatsapp yang berisi link update SATUSEHAT mobile yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Respon Pimpinan MPR RI:
A. Meminta aparat kepolisian melalui tim siber polri untuk segera menindaklanjuti upaya pencurian data melalui pesan singkat yang beredar di masyarakat, dengan menelusuri dan menginvestigasi serta menindak tegas oknum yang terlibat.
B. Meminta Kemenkes untuk terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar mewaspadai pencurian data pribadi dari pesan singkat berkedok SATUSEHAT, ataupun pesan lainnya yang mengatasnamakan Kemenkes. Sebab, secara prosedural Kemenkes tidak pernah mengirimkan link update SATUSEHAT secara personal melalui Whatsapp.
C. Meminta Kemenkes untuk lebih menyosialisasikan layanan aduan resmi Kemenkes kepada masyarakat yang bisa diakses melalui Whatsapp, email, hingga direct message di media sosial SATUSEHAT, sebagai sarana laporan atau aduan masyarakat apabila terjadi kendala maupun apabila adanya laporan tindak kejahatan seperti upaya penipuan atau pencurian data.
D. Meminta Kemenkes untuk terus berupaya memonitor penggunaan data individu di aplikasi, sekaligus menjamin keamanan data pengguna aplikasi SATUSEHAT, melalui peningkatan sistem yang memiliki tingkat keamanan tinggi.
2. Dalam beberapa bulan terakhir turis asing atau warga negara asing (WNA) di Bali yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, salah satunya membuat KTP dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Meminta pemerintah terkait bersama aparat untuk mengamati persoalan ini secara serius, dengan mendalami berbagai permasalahan yang ada khususnya yang terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan kepemilikan KTP dan izin tinggal WNA. Pasalnya, banyaknya permasalahan turis asing di Bali yang belum terselesaikan, bisa berdampak terhadap minat turis dari negara lainnya yang benar-benar ingin berkunjung ke Indonesia. Oleh karenanya, perlu penguatan upaya penindakan serta upaya hukum yang tegas dari pemerintah setempat dan aparat.
B. Meminta pemerintah daerah setempat segera membentuk satuan tugas khusus yang meliputi unsur kepolisian dan imigrasi, yang nantinya akan mengawasi, membenahi turis asing hingga menindak WNA yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat setempat.
C. Meminta pemerintah provinsi Bali untuk melakukan update data turis asing yang berkunjung ke Bali secara berkala, sekaligus mengecek identitas serta izin tinggal sehinga WNA yang terdata dapat dengan mudah di tracing dan dipastikan legalitas identitas dan kepemilikan izin tinggalnya.
D. Meminta komitmen pemerintah untuk tidak segan menindak tegas hingga mendeportasi para turis asing yang melanggar aturan keimigrasian.
3. Terjadinya kembali kasus pekerja migran ilegal. Kali ini Polisi menyelamatkan 10 calon pekerja migran ilegal dari Indonesia yang akan diberangkatkan dari Batam, Kepulauan Riau, ke Kamboja melalui Malaysia, yang dijanjikan pekerjaan sebagai staf admin salah satu situs judi online yang ada di Kamboja. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Mengapresiasi Kepolisian yang telah berhasil menggagalkan keberangkatan pekerja migran ilegal tersebut, dan meminta Kepolisian dan aparat terkait, terus berkomitmen mencegah keberangkatan pekerja migran ilegal asal Indonesia ke luar negeri dengan tujuan apapun.
B. Meminta pemerintah berkoordinasi dengan aparat Kepolisian mempelajari modus-modus yang dilakukan oleh jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO, agar dapat dilakukan upaya preventif yang tepat untuk mencegah adanya pekerja migran ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri, seperti dalam kasus ini pelaku menggunakan modus tour dan travel agar pekerja migran ilegal bisa lolos dari pemeriksaan imigrasi.
C. Meminta aparat Kepolisian memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal, dan terus mengusut pelaku sampai ke seluruh jaringan yang diduga terlibat dalam TPPO, agar kasus serupa tidak terulang.
D. Mengingatkan masyarakat selalu berhati-hati terhadap modus penipuan yang dilakukan oleh sindikat pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal, dan meminta pemerintah terus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai prosedur keberangkatan pekerja migran yang legal atau resmi, termasuk sosialisasi agen-agen resmi keberangkatan pekerja migrab, sehingga tidak ada lagi korban yang mengalami kerugian materi hingga fisik akibat menjadi korban dalam TPPO.
Terimakasih.
