RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT, 18 AGUSTUS 2023
- Kekeringan hingga krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan kian meluas, dari mulai wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, bagian selatan Sumatra, Kalimantan, Makasar, dan Papua. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang daerahnya tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih atau yang berpotensi mengalami hal tersebut, untuk segera menyusun langkah penanganan dan pencegahan, sehingga dampak dari kekeringan, salah satunya krisis air bersih, bisa segera diatasi secara maksimal.
B. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah segera memberikan bantuan berupa penyaluran air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan air bersih, mengingat air bersih dibutuhkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri.
C. Meminta pemerintah daerah menyusun upaya untuk dapat menampung dan mempersiapkan cadangan air bersih di tiap wilayah, sehingga ketika musim kemarau berkepanjangan tiba, daerah tetap masih memiliki cadangan air bersih yang mencukupi bagi seluruh penduduknya.
D. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, tidak membuang sampah pada saluran air, menanam pohon atau reboisasi, membuat penampungan air hujan, melakukan konservasi lingkungan di sekitar mata air, menghentikan atau meminimalisir alih fungsi lahan hutan, dan menjaga kebersihan sungai, guna mencegah suatu wilayah dari terjadinya krisis air bersih.
E. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah mempersiapkan langkah-langkah pencegahan yang bersifat jangka panjang yang efektif dan efisien, utamanya yang difokuskan pada penjagaan ketersediaan air bersih.
- Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/RAPBN 2024 didesain guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun perlu diperhatikan beberapa potensi tantangan perekonomian di tahun 2024, diantaranya gejolak perekonomian Cina, dampak Pemilihan Umum atau Pemilu terhadap investasi dan konsumsi masyarakat, hingga tekanan inflasi. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk berkomitmen dalam melakukan berbagai upaya transformasi ekonomi di tahun 2024 nanti, dan mempersiapkan strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah yang ditujukan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
B. Meminta pemerintah memetakan potensi persoalan-persoalan yang dapat menyebabkan terhambatnya tujuan dan target dari RAPBN 2024, agar dapat dilakukan langkah antisipasi dini guna mengatasi persoalan-persoalan tersebut, serta menyesuaikan RAPBN 2024 agar strategi dan realisasi anggaran dapat mengarah pada pemulihan ekonomi nasional.
C. Meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun kebijakan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat dari perubahan iklim maupun gejolak eksternal, yakni dengan mengoptimalkan dan menggencarkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.
D. Mendukung RAPBN 2024 yang dapat menjawab tantangan dan mendukung agenda kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional, percepatan transformasi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan.
E. Meminta pemerintah memastikan ketepatan parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur target dari realisasi APBN 2024, sehingga realisasi dari tiap pos anggaran dalam APBN 2024 dapat benar-benar diukur secara tepat dan efektif, serta digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukkannya.
F. Meminta agar pemerintah meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap realisasi dari tiap pos anggaran dalam APBN 2024, agar tidak ada anggaran yang disalahgunakan atau tidak sesuai peruntukkannya, serta menekan untuk serius dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan realisasi anggaran APBN 2024 secara berkala.
- Aksi pembakaran Al-quran yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan Denmark sudah terjadi sebanyak tujuh kali dan telah memantik kecaman dunia internasional, terutama negara-negara Muslim. Respon Ketua MPR RI:
A. Sangat menyayangkan sekaligus mengecam keras aksi yang tidak bermoral tersebut, dan mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk secara serius merespons kejadian itu dengan terus-menerus mengirimkan nota protes kepada pemerintah Denmark hingga benar-benar ditindaklanjuti. Pasalnya hingga kini belum ada sikap maupun tindakan dari pemerintah Denmark dalam merespons ke tujuh nota diplomatik yang terus dilayangkan oleh negara-negara anggota OKI termasuk Indonesia setiap kali terjadi pembakaran Alquran.
B. Mendorong pemerintah Indonesia bersama anggota OKI di setiap negara agar mendesak pemerintah Denmark untuk mengambil tindakan secepat mungkin untuk menghentikan aksi pembakaran kitab suci Alquran tersebut yang kerap dilakukan di depan Kedubes negara-negara anggota OKI.
C. Meminta Kemenlu RI untuk mengajak seluruh negara-negara Muslim di dunia, agar bersama menyampaikan tuntutan baik melalui penolakan hingga kecaman keras atas setiap aksi pembakaran kitab suci Alquran yang tidak boleh ditoleransi oleh pihak manapun. Disamping terus mengawal upaya/sikap pemerintah Denmark yang telah menjanjikan akan merancang dan membuat produk hukum untuk bisa melarang, menghentikan atau menangkap pelaku pembakaran Alquran. Mengingat tanpa ada aturan terkait, aksi pembakaran Alquran berpotensi terus berulang.
- Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga pertengahan Juli 2023, dilaporkan mencapai 44 ribu kasus. Angka tersebut berpotensi meningkat karena DBD merupakan penyakit endemis dan menjadi public concern setiap tahun lantaran berbagai daerah terjadi kejadian luar biasa (KLB). Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk menjadikan tingginya kasus DBD yang terjadi tiap tahunnya ini sebagai salah satu fokus utama di sektor kesehatan karena telah menjadi salah satu masalah kesehatan utama di negara ini selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, perlu langkah konkret serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi kesehatan dalam mengatasi persoalan tingginya kasus DBD tiap tahunnya, mulai dari upaya pencegahan, deteksi kasus, hingga pengobatan juga perawatan penyakit demam berdarah.
B. Meminta pemerintah dan unsur terkait untuk juga fokus menggencarkan edukasi dan sosialisasi mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit demam berdarah, mulai dari pentingnya upaya menjaga kebersihan lingkungan, menghilangkan tempat penampungan air yang potensial menjadi sarang nyamuk, dan mengenali gejala awal demam berdarah. Sehingga dengan pemahaman yang baik juga kesadaran bersama dari masyarakat, diharapkan kasus DBD ini dapat ditekan dan tidak terus terjadi lonjakan tiap tahunnya.
C. Meminta komitmen pemerintah bersama Dinas Kesehatan untuk terus memonitor perkembangan kasus DBD dan mengupdate data sebaran kasusnya di seluruh daerah, disamping terus berupaya memperkuat layanan kesehatan beserta SDM nya di seluruh wilayah utamanya di wilayah yang rentan terjadinya kasus DBD. Sehingga diharapkan penanganan terhadap pasien suspek DBD dapat lebih baik, juga angka kematian akibat DBD dapat ditekan.
Terimakasih.
