RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN, 6 NOVEMBER 2023

A. Mengimbau utamanya orang tua/keluarga selalu mengontrol pergaulan anak agar tidak menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Disamping itu meminta pihak kepolisian dapat bertindak tegas sebelum adanya laporan masyarakat jika diduga adanya pelaku peredaran narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bagi pengguna diberikan sanksi rehabilitasi, serta memastikan pengguna miras di bawah usia juga diberikan tindakan pembinaan dan disiplin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. Meminta Kepolisian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menghentikan sementara beroperasinya tempat hiburan malam tersebut jika kedapatan menjual miras tanpa izin, dan memberikan peringatan keras, untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang membawa narkotika atau tidak termasuk jika adanya anak di bawah usia.

C. Meminta Kepolisian, Badan Narkotika Nasional/BNN, dan Pemda di tiap daerah untuk memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat atau sarang peredaran dan penggunaan narkotika, tidak hanya di tempat hiburan malam saja, namun di tempat-tempat yang berpotensi lainnya, guna meminimalisir dan mengurangi celah pemasaran ataupun penggunaan narkotika dan miras, utamanya pengguna yang masih di bawah usia. MPR meminta agar razia ke sejumlah titik rawan tersebut dilakukan secara berkala.

D. Meminta Kepolisian, BNN, bersama Pemerintah Daerah meningkatkan pengawasan guna mencegah masuknya narkotika ke Indonesia, utamanya di jalur-jalur tikus, agar penyebaran narkotika bisa ditekan dan tidak terus meluas.

2. Penyelewengan bahan bakar minyak/BBM bersubsidi masih kerap terjadi. Seperti penyelewengan solar yang terjadi di Sidoarjo pada 2 November 2023. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pengawasan utamanya disetiap SPBU atau pendistribusian lebih ditingkatkan lagi baik oleh pemerintah, maupun pihak pertamina sendiri, serta pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM, bersama pihak kepolisian tidak ragu dalam metindak tegas pelaku dan memberikan sanksi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelewengan BBM subsidi tersebut, termasuk oknum operator SPBU. Mengingat penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa merugikan masyarakat sebab berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat atau target pengguna.

B. Meminta pemerintah, melalui Kementerian ESDM bersama PT. Pertamina agar melaksanakan strategi yang efektif dan optimal guna dapat mencegah terjadinya penyelewengan BBM subsidi di masa mendatang, dan menegakkan komitmen agar ke depannya tidak ada lagi penyelewengan BBM subsidi.

C. Meminta pemerintah, yaitu Kementerian ESDM bersama PT. Pertamina agar mengkaji dan mengevaluasi kenapa terjadinya penyelewengan BBM subsidi yang saat ini kerap masih terjadi, serta mencarikan solusi atau terobosan untuk tidak terjadinya lagi celah yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyelewengan tersebut, dan menetapkan kebijakan maupun regulasi yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM agar lebih memperketat pengawasan terhadap PT. Pertamina baik pendistribusian dan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, serta terus berupaya melakukan pemberantasan mafia BBM bersubsidi, dan bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam pengungkapan kasus penyelewengan BBM tersebut.

3. Pentingnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas melalui sejumlah program-program pemerintah, seperti yang dilakukan oleh PT. Pertamina yang telah memberdayakan 500 penyandang disabilitas agar mereka bisa semakin percaya diri, berdaya guna, dan mandiri, melalui pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam industri fashion, makanan, serta kerajinan. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong kementerian atau lembaga negara yang telah mengagendakan dan melakukan program-program pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, sesuai dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang pemberdayaan disabilitas, seperti yang dilakukan oleh PT. Pertamina, untuk menjadikan contoh bagi lembaga lainnya, agar makin banyak kementerian, lembaga, maupun institusi yang melakukan agenda maupun program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas.

B. Meminta pemerintah untuk memberikan dukungan maupun bantuan anggaran kepada seluruh kementerian dan lembaga yang ingin melakukan program pemberdayaan penyandang disabilitas, agar program tersebut bisa berjalan maksimal dan mencapai tujuan, yakni menyejahterakan para penyandang disabilitas.

C. Meminta pemerintah turut membantu memasarkan jasa maupun produk yang dibuat atau dihasilkan dari para penyandang disabilitas, seperti memasarkan produk mereka di bazar-bazar atau pameran nasional maupun internasional, serta menyebarluaskan informasi jasa atau produk para penyandang disabilitas melalui media sosial maupun website, sehingga para penyandang disabilitas bisa mendapatkan nilai manfaat dari daya guna yang mereka lakukan.

D. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengedepankan aspek inklusif dalam merunut kebijakan maupun agenda untuk penyandang disabilitas di Indonesia, agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan, pendanaan, serta pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM, sehingga membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri dan terus berkarya.

4. Memasuki musim penghujan masyarakat harus menghadapi sejumlah penyakit yang biasa mengancam seperti demam berdarah dengue (DBD). Hal ini didukung oleh data Direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa sampai bulan November 2023, tercatat ada 70.600 kasus DBD di seluruh Indonesia dan mengakibatkan sekitar 506 kematian. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan untuk menjadikan data yang didapat dari direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai dasar untuk melakukan langkah antisipasi dalam mencegah merebak atau meluasnya penyakit DBD ke berbagai wilayah di Indonesia, utamanya saat memasuki musim penghujan, yakni mulai dengan mengeluarkan surat edaran perihal kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD, menyiapkan atau menyiagakan fasilitas kesehatan di seluruh daerah hingga meningkatkan kembali surveilans kasus dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian Demam Berdarah Dengue.

B. Meminta Dinas Kesehatan untuk kembali menggencarkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai program kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Mengingat program kegiatan tersebut masih dinilai efektif dan efisien dalam upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue, utamanya di lingkungan rumah tangga.

C. Meminta pemerintah untuk dapat menyusun program perencanaan pencegahan serta penanggulangan kasus demam berdarah dengue, salah satunya dengan penguatan sistem fasilitas kesehatan hingga memaksimalkan upaya mengendalikan populasi nyamuk, yang seluruh biayanya dibebankan dalam APBN.

1. Penggunaan narkotika dan minuman keras (miras) untuk anak di bawah umur masih kerap kali terjadi yang menunjukkan masih lengahnya pengawasan pemerintah dan aparat. Seperti kasus di Surabaya, yaitu tujuh orang yang ditangkap karena positif narkotika dan tiga anak di bawah umur kedapatan membeli miras di tempat hiburan malam. Respon Ketua MPR RI:

D. Mendorong pemda untuk terus memberikan imbauan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat, untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit DBD antara lain dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan merutinkan kegiatan PSN utamanya saat musim penghujan seperti sekarang ini. Mengingat perlunya komitmen dan upaya nyata dari seluruh pihak juga lintas sektor untuk bisa bersama-sama dalam melakukan langkah-langkah pencegahan penularan penyakit demam berdarah dengue.

Terimakasih