RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 21 NOVEMBER 2023
1. Kenaikan upah minimum provinsi/UMP 2024 paling lambat diumumkan dan dilaksanakan pada 21 November 2023. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemnaker berkoordinasi dengan gubernur di semua provinsi untuk mempertimbangkan aspirasi buruh serta menetapkan dan mengumumkan UMP 2024 tingkat provinsi paling lambat hari ini, yaitu 21 November 2023.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemnaker, memastikan kepada setiap gubernur untuk menetetapan UMP sesuai dengan Peraturan Pemerintah/PP No. 51 tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemnaker, mengajak gubernur, bupati/walikota, Kapolda, Kabinda dan para Kadisnaker, serta Dewan Pengupahan Daerah untuk terus mendukung dan bekerja keras dalam mengawal dan menyukseskan penetapan UMP 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemnaker, meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam menerapkan besaran UMP di tiap daerah, agar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan/Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi/BKT, diprediksi sebanyak 107,63 juta orang akan melakukan perjalanan pada masa libur Natal dan tahun baru 2023/2024. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, sudah menyusun strategi menghadapi kondisi padatnya kendaraan pada masa libur natal dan tahun baru 2023/2024, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang menimbulkan kemacetan.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, mengantisipasi potensi banyaknya moda transportasi pribadi yang akan digunakan masyarakat pada saat libur natal dan tahun baru 2023/2024, dengan menetapkan H-7 sampai H+7 kendaraan besar (truk-truk bertonase lebih dari 500 ton) dilarang lewat.
C. Meminta Kepolisian, mengerahkan personelnya untuk memastikan rambu-rambu jalan jelas terlihat pengendara, keamanan bagi penendara dan ketertiban lalu lintas di tiap titik yang ramai kendaraan, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, menyiapkan posko-posko kesehatan guna mengantisipasi kondisi kesehatan tertentu yang dialami oleh masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur natal dan tahun baru 2023/2024.
3. Kementerian Kesehatan/Kemenkes menyebar nyamuk Wolbachia di lima kota Indonesia, mulai dari Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, dan Kupang sebagaimana aturan yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341 tentang Penyelenggaraan Pilot project Implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan demam berdarah dengue/DBD. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai apa itu nyamuk Wolbachia dan tujuan disebarnya nyamuk tersebut, serta efeknya ke manusia jika tergigit nyamuk Wolbachia, dan cara kerja nyamuk Wolbachia, termasuk menjelaskan detailnya akibat yang ditimbulkan dari penyebaran nyamuk Wolbachia terhadap lingkungan.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, dapat menjelaskan bahwa setelah dilakukan kajian yang mendalam bahwa nyamuk Wolbachia dapat membuat nyamuk aedes aegypti menjadi mandul dan tidak menularkan penyakit DBD, sehingga orang yang terjangkit DBD nantinya dapat lebih ditekan.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, sudah mempelajari metode/tata csra penyebaran nyamuk Wolbachia yang telah berhasil dilakukan di negara lain, yakni Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Meksico, Kiribati, Kaledonia Baru, dan Sri Lanka, agar penerapan teknologi Wolbachia di Indonesia dapat optimal untuk menurunkan penyebaran DBD.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, dapat lebih fokus memperhatikan dampak nyamuk Wolbachia terhadap kesehatan masyarakat, dan memastikan penyebaran nyamuk Wolbachia tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
Terimakasih.
