Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (28/01/19)

Pertama : Terkait dengan banjir dan longsor yang melanda sembilan kelurahan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merendam ribuan rumah dan jalur kereta api hingga terdapat jalur kererta yang ambles dan menyebabkan terganggunya jadwal keberangkatan kereta api, Ketua DPR:

1. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan relawan bencana untuk melakukan evakuasi dan pertolongan apabila ada warga yang masih bertahan di rumahnya yang terdampak banjir bandang;
2. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama BPBD untuk segera membuat dapur umum dan mengkoordinasikan bantuan maupun pertolongan ke tempat evakuasi korban banjir dan longsor, serta mengidentifikasi kebutuhan warga yang terdampak bencana;
3. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membuka posko kesehatan di lokasi pengungsian guna memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka ataupun terserang penyakit, serta berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat;
4. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Kepolisian untuk membuka akses jalan guna mengurai kemacetan yang terjadi di Jalur Pantai Utara (Pantura) Batang akibat banjir;
5. Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki peralatan early warning system (EWS) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami, mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat peralatan EWS;
6. Mendorong Kepolisian bersama Pemerintah Daerah setempat untuk meningkatkan dan menjaga keamanan di lingkungan terjadinya bencana banjir dan longsor tersebut.

Kedua : Terkait sepanjang tahun 2018 Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua menyebutkan terdapat 1.321 kasus gizi buruk dari sejumlah puskesmas dan sepanjang Januari 2019 hingga saat ini tercatat 17 kasus gizi buruk di Jayapura, serta Indonesia yang masih berada di peringkat tinggi untuk gizi buruk (data Global Nutrition Report 2018 dari Unicef), Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinkes setempat untuk rutin melakukan pengecekan terhadap seluruh puskesmas maupun layanan kesehatan yang ada, guna mengetahui data riil jumlah kasus gizi buruk;
2. Mendorong Kemenkes bersama Dinkes setempat untuk memberikan penyuluhan kepada setiap tenaga medis untuk meningkatkan kesadaran dalam melaporkan temuan gizi buruk dan aktif untuk turun langsung ke lapangan memantau kondisi anak;
3. Mendorong Kemenkes bersama Dinkes setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola makan yang sehat empat sehat lima sempurna, makanan bergizi bagi ibu hamil, pentingnya memeriksakan anak secara rutin ke Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), pola hidup yang bersih dan sehat, pelayanan kesehatan yang tersedia, serta dampak dari gizi buruk terutama kepada anak-anak, mengingat kekurangan gizi pada anak berusia 0-24 bulan, akan berpengaruh menetap dan berpotensi menimbulkan penyakit degeneratif, seperti hipertensi, penyakit jantung, atau stroke;
4. Mendorong Kemenkes untuk segera mengirimkan bantuan kesehatan, baik obat-obatan maupun tenaga medis, terutama ke daerah-daerah yang masih sulit terjangkau;
5. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kemenkes untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki kasus gizi buruk, agar dapat mempermudah pengiriman bantuan, baik berupa kebutuhan pokok dan susu bagi penderita gizi buruk, agar kebutuhannya dapat terpenuhi;
6. Mendorong Kemenkes untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan gizi, mengingat hingga saat ini pembangunan gizi masih belum optimal karena baru 32 persen puskesmas yang memiliki tenaga gizi, serta mengoptimalkan gerakan Posyandu seperti dalam memonitor tumbuh kembang anak dan pemberian makanan bergizi (susu dan bubur kacang hijau) kepada balita;
7. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memastikan ketersediaan air bersih di seluruh Indonesia, agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di daerah yang masih sulit terjangkau, mengingat mengonsumsi air bersih merupakan salah satu faktor dalam pola hidup sehat dan sebagai salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya gizi buruk.

Ketiga : Terkait penerapan sistem resi gudang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk stabilisasi harga ikan, Ketua DPR:

1. Mendorong KKP untuk mengkaji lebih jauh kajian resi gudang mengenai standar operasional gudang, standar mutu ikan yang bisa diserap, serta standar harga ikan di setiap wilayah;
2. Mendorong KKP untuk segera menetapkan lembaga atau unit pelaksana dari sistem resi gudang, agar dalam menjalankan sistem resi gudang mendapat dukungan dana untuk infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik. (Bamsoet)