Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Rabu (30 Januari 2019)

Pertama : Terkait meningkatnya penderita demam berdarah dengue (DBD) di sejumlah wilayah Indonesia, data Kementerian Kesehatan menyebutkan sejak awal Januari 2019 terdapat 11.224 pasien DBD dan 110 diantaranya meninggal, seperti di wilayah DKI Jakarta yang naik hingga tiga kali lipat (mencapai 613 orang hingga 27 Januari 2019), Sumatera Selatan mencapai 395 orang dan 3 diantaranya meninggal, Sulawesi Utara mencapai 1.052 dan 13 diantaranya meninggal, serta Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 1.063 warga dan 13 diantaranya meninggal, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memfasilitasi pengiriman, baik tenaga medis maupun obat-obatan ke daerah-daerah yang terkena penyakit DBD, guna mempermudah dan mempercepat penanganan terhadap masyarakat yang menderita penyakit DBD;
2. Mendorong kepada Kemenkes melalui Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Kesehatan Daerah secara bersama untuk menangani dan menanggulangi DBD khususnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan NTT;
3. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemda bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah meminta perangkat daerah kecamatan dan kelurahan untuk secara berkala melakukan fogging (pengasapan), memberikan obat pembunuh jentik nyamuk abate kepada masyarakat, dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk secara rutin melakukan kerja bakti guna membersihkan genangan-genangan air sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti;
4. Mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah penyakit DBD dan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan menggiatkan gerakan 3M yaitu menutup, menguras, dan menimbun, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah DBD.

Kedua : Terkait adanya intimidasi yang dilakukan oleh kelompok pembalak liar terhadap Polisi Kehutanan sebagaimana terjadi pada Polisi Kehutanan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah VIII Batutegi, Tanggamus, Lampung, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melengkapi Satuan Polisi Kehutanan yang bertugas dengan sarana dan prasarana yang memadai, agar dalam melakukan tugasnya berpatroli dan menjaga hutan dari perbuatan kelompok pembalak liar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
2. Mendorong KLHK melalui Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan agar dapat mengkoordinasikan kepada Satuan Polisi Kehutanan, kepolisian, dan TNI dalam rangka melakukan penyitaan terhadap kayu-kayu hasil pembalakan, agar kayu sitaan tersebut dapat diamankan di tempatkan di polsek daerah setempat;
3. Mendorong KLHK untuk melakukan pembinaan sikap dan mental terhadap petugas satuan polisi hutan, agar petugas tersebut tetap berkomitmen menjaga kelestarian hutan dan tidak terpengaruh oleh iming-iming yang dijanjikan maupun intimidasi oleh kelompok pembalak liar.

Ketiga : Terkait pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan bahwa masih banyaknya kasus perdagangan anak di bawah umur yang masih belum terungkap di Kepulauan Riau, Ketua DPR:

1. Mendorong Kepolisian untuk segera mengusut tuntas seluruh perdagangan anak, terutama yang ada di Kepulauan Riau, dan melakukan razia ke seluruh tempat yang berpotensi terjadinya perdagangan anak, serta menindak tegas seluruh pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perdagangan anak tersebut sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku;
2. Mendorong pemerintah, terutama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk melakukan upaya-upaya, seperti memberikan penawaran alternatif pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing, agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mengingat ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak;
3. Mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan kepada aparat keamanan setempat jika mengetahui adanya perdagangan anak. (Bamsoet)