Bamsoet Diskusi dengan Akademisi Victoria University of Wellington
IDNTimes.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk membangun dunia yang damai, bebas dari konflik dan permusuhan. Selain, untuk mewujudkan dunia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian.
“Sejarah mencatat bahwa Indonesia selalu menampilkan citra bangsa yang cinta damai. Karena itulah Indonesia selalu bersedia berperan aktif menjaga perdamaian dunia, sejalan dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, “ujar Bamsoet saat berdiskusi dengan para akademisi dari Victoria University of Wellington, di Wellington, Jumat (9/11/18).
- Bentuk nyata kepercayaan komunitas internasional
Dalam acara ini hadir Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Tantowi Yahya, Prof. Dewi Fortuna Anwar, Anggota Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakun dan Ahmadi Noor Supit, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Akbar Faisal, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu serta Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini dan Yorrys Raweyai.
Sementara dari Victoria University of Wellington hadir antara lain Prof. David Capie, Prof. Malcolm McKinnon, Prof. Roberto Rabel, Manjeet Pardesi, Terrence O’Brien, Jim Rolfe, Peter Rider serta Dr. Eva Nisa.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, diangkatnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mewakili wilayah Asia-Pasifik, merupakan bentuk nyata kepercayaan komunitas internasional atas peran Indonesia menjaga perdamaian dunia. Sebelumnya, sudah tiga kali Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Keanggotaan terakhir pada periode tahun 2007-2008.
- Indonesia buktikan sebagai bangsa yang toleran dan penuh kedamaian
“Dipercayanya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu prestasi besar Indonesia di kancah internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menyakinkan kepada negara-negara di dunia, bahwa Indonesia mampu memegang peran penting dalam menjaga perdamaian dunia,” kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Indonesia merupakan negara yang sangat peduli dengan perdamaian. Sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan kepercayaan, Indonesia telah terbukti mampu menjadi bangsa yang toleran dan penuh kedamaian.
“Indonesia yang sangat majemuk dapat tumbuh menjadi negara demokrasi dan terhindar dari perpecahan, karena mempunyai platform bersama yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi payung dalam melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga, kelompok mayoritas dan minoritas dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai,” urai Bamsoet.
Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menuturkan, setelah 20 tahun mengalami reformasi, Indonesia kini tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Indonesia berhasil menyelenggarakan 4 kali pemilu legislatif, tiga kali pemilihan presiden langsung dan ratusan kali pemilihan kepala daerah langsung secara demokratis, damai dan tanpa gejolak yang berarti.
- Kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat
“Dengan pemilu yang demokratis terbentuk pemerintahan yang legitimate dan stabil, sehingga agenda pembangunan dapat dijalankan. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5 persen pertahun, kesejahteraan masyarakat meningkat, jumlah penduduk miskin turun setiap tahun, kini tinggal sekitar 26 juta orang atau 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia,” terang Bamsoet.
Legislator Partai Golkar ini memaparkan, salah satu unsur penting dalam demokrasi, adalah kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat. Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang.
“Pers sebagai pilar keempat demokrasi tumbuh menjadi saluran yang efektif bagi penyampaian kritik kepada pemerintah, lembaga perwakilan dan lembaga-lembaga lainnya. Kelompok-kelompok sipil berkembang pesat dan berperan dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Undang-undang,” ujar Bamsoet.
Tak hanya itu, pengangkatan pejabat publik semuanya dipilih oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia juga terdapat lembaga semi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat. Antara lain, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi Publik, Ombusman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kepolisian sertaq Komisi Kejaksaan.
