DPR Angkat Suara soal Semua Pendeteksi Tsunami Tak Berfungsi

Cnnindonesia.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah melalui Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengajukan anggaran pengadaan alat deteksi gelombang pasang dan tsunami atau buoy. Sebab perangkat itu banyak yang sudah tidak berfungsi, bahkan raib dicuri.

“Melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana yang tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya, Senin (1/10).

Menurut Bambang, pengadaan buoy sebagai alat deteksi tsunami sudah mendesak dilakukan. Sebab, lanjutnya, 22 buoy yang dimiliki Indonesia sejak 2012 sudah tidak berfungsi.

“Buoy merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Buoy merupakan salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia,” ujarnya.

Selain itu DPR, kata Bambang juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini.

“Modelling tsunami ini berguna dalam mensupport BNPB agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami,” ujarnya.

Gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang kota Palu dan Donggala, pada Jumat (28/9) pekan lalu. Gempa terjadi tepat pukul 17.55 WIB waktu setempat.

Mulanya BMKG menyatakan gempa itu berpotensi tsunami. Namun BMKG kemudian mencabut peringatan tsunami itu padahal diketahui tsunami telah menghantam kawasan pesisir Palu.

Menurut BNPB Indonesia tidak lagi memiliki pelampung deteksi tsunami (buoy) aktif sejak 2012.