Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat 30 April 2021
1. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) belum merekomendasikan digelarnya pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal ini berdasar hasil kajian IDAI yang melihat situasi dan penyebaran Covid-19 di Indonesia meningkat, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk menjadikan rekomendasi dan hasil kajian IDAI tersebut sebagai perhatian, juga sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan, serta menjadikan peringatan supaya pemerintah lebih berhati-hati dalam memulai kembali pembelajaran tatap muka (PTM) agar tidak menimbulkan kluster baru Covid-19 yang berasal dari lingkungan pendidikan. Mengingat, perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional kembali meningkat.
B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan suatu sistem keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual (blended learning) apabila PTM tetap akan dilaksanakan, sehingga dengan adanya metode tersebut anak dan orang tua mempunyai kebebasan memilih metode pembelajaran luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring).
C. Meminta pemerintah daerah agar terlebih dahulu mematangkan persiapan pelaksanaan PTM, termasuk petunjuk SOP pada sekolah di masa pandemi sekaligus memastikan seluruh persyaratan PTM beserta dukungan sarana prasarana protokol kesehatan di lingkungan pendidikan dipenuhi. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan aman dan terhindar dari paparan virus.
D. Meminta pemerintah daerah menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada setiap satuan pendidikan yang menggelar PTM, sekaligus mengevaluasi secara berkala pelaksanaan PTM di tengah pandemi. Mengingat pelaksanaan PTM di tengah meningkatnya penyebaran Covid-19 yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19.
2. Terkait Persoalan gangguan keamanan di Papua belakangan ini, respon Ketua MPR RI:
A. Mendukung pemerintah bersama TNI-Polri dan BIN yang telah mengambil langkah/strategi yang tepat dengan meningkatkan kinerja intelijen agar dapat diketahui teknik dan cara untuk mengatasi secara menyeluruh persoalan gangguan keamanan di Papua tersebut. Disamping memutus rantai penjualan senjata ke kelompok sparatis disana juga mempersempit ruang gerak mereka.
B. Meminta pemerintah dan aparat TNI-Polri komitmen untuk terus memproses atau melakukan penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah ditingkatkan statusnya menjadi sparatis teroris secara tegas, mengingat tindakan mereka sudah menimbulkan keresahan dan rasa takut di masyarakat yang dapat dikategorikan perbuatan teror dan melanggar HAM.
C. Meminta pemerintah tidak perlu ragu melakukan penindakan terhadap KKB sesuai UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme karena pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.
3. Penggabungan Badan Usaha Milik Negara/BUMN bertujuan untuk mengefisienkan rantai pasok agar produk pertanian, peternakan, dan perikanan semakin kompetitif, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah memastikan upaya penggabungan tersebut dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri, terutama petani yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
B. Meminta pemerintah memberikan dukungan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) guna memberi penguatan daya saing produk pertanian dalam negeri, dari mulai proses produksi, pengolahan, hingga distribusi.
C. Berharap agar induk BUMN pangan mendorong produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasaran sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari pasar komersial dan tidak bergantung pada permintaan dari penugasan pemerintah.
D. Menyampaikan kepada BUMN yang akan digabungkan agar perusahaan dapat menerapkan dan memanfaatkan teknologi digital, sehingga memudahkan pemantauan dan pengontrolan hasil produksi, baik mutu, kualitas maupun kuantitasnya.
Terima kasih.
