RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO JUMAT 7 JUNI 2024

1. Baru-baru beredar isu Bali ‘dijajah’ turis asing yang diungkap warga lokal karena mulai banyaknya WNA yang memulai bisnis dan bekerja dengan visa turis. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar ekraf) bersama Kementerian luar negeri untuk memperketat pemberian izin tinggal untuk wisata, dan meminta pihak Imigrasi untuk melakukan penelusuran dan membuktikan isu tersebut, jika terbukti agar pihak Imigrasi dapat memanggil oknum yang terlibat untuk dimintai keterangan. Jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif maka terhadap oknum tersebut dapat dikenakan tindakan hukum yang terukur.

B. Meminta Kemenpar ekraf dan pemprov Bali untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk dari warga Bali, utamanya menyoroti beberapa indikasi oknum turis asing yang melakukan usaha secara illegal yang akan menyebabkan kebocoran pendapatan di pemerintah daerah, untuk dilakukan pembenahan, dan memperketat izin usaha bagi turis asing yang akan berbisnis dengan memenuhi persyaratan tertentu.

C. Meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan/peraturan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan izin tinggal WNA. Disamping, meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap izin-izin usaha atau bisnis di Bali. Dengan begitu dapat diketahui dan dipastikan, semua usaha yang didirikan dan dijalankan utamanya oleh turis asing benar-benar sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Mengingat, permasalahan utama yang menyebabkan turis asing bisa membuka usaha di Pulau Dewata adalah izin dan masih kurangnya pengawasan dari pemerintah.

D. Meminta komitmen pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat selalu bersinergi untuk menjaga ajeg bali, termasuk usaha warga lokal, kearifan dan budayanya. Jangan sampai warga lokal menjadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri.

2. Kembali terjadinya baku tembak antar aparat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan yang mengakibatkan satu anggota kepolisian terluka imbas insiden itu. Respon Ketua MPR RI:

A. Mengecam aksi penembakan KKB tersebut, dan meminta aparat Kepolisian yang dibantu Satuan TNI untuk segera melakukan pengejaran dan mempersempit ruang gerak para pelaku penembakan serta melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap KKB.

B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersikap tegas dalam menghadapi permasalahan KKB yang terus mengulangi aksinya yang menimbulkan korban, dan meresahkan serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat.

C. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan dan mengkaji secara mendalam penyebab konflik di Papua, agar akar permasalahan dapat dibenahi dan ditemukan solusi penyelesaian yang tepat dari hulu ke hilir.

D. Meminta semua pemangku kepentingan secara bersama menyusun langkah perubahan yang strategi dalam menghadapi KKB di Papua, baik melalui pendekatan kolaboratif maupun holistik, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

3. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga tiket pesawat domestik, terutama saat musim puncak liburan. Seperti banyaknya unggahan yang membandingkan tarif tiket perjalanan domestik yang lebih mahal ketimbang penerbangan internasional. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf bersama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk memanggil perusahaan penerbangan untuk membahas tingginya harga tiket penerbangan domistik serta dapat menentukan harga tiket yang sesuai sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tingginya harga tiket domestik tersebut, utamanya ketika puncak liburan tiba. MPR mengharapkan pemerintah dapat memetakan faktor-faktor penyebabnya tingginya harga tiket domistik dari hulu ke hilir dan segera memperbaikinya sebagai jalan keluar atau solusi yang tepat.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf dan Kemenhub, dapat menemukan solusi yang tidak merugikan pihak maskapai manapun ketika nantinya memastikan harga tiket pesawat domestik tidak terlampau tinggi dan masih sesuai dengan daya beli masyarakat, dikarenakan banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan penerbangan ke luar negeri ketimbang ke dalam negeri akibat mahalnya harga tiket.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf dan Kemenhub, untuk mengkaji secara mendalam rencana maskapai asing yang akan didorong bekerja sama dengan perusahaan lokal, agar bisa menambah penerbangan pada rute-rute yang harga tiketnya tergolong tinggi, guna memastikan hal tersebut merupakan win-win solution bagi masalah yang ada saat ini.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, berkomitmen untuk memberikan harga tiket penerbangan yang terjangkau bagi masyarakat dengan pelayanan yang juga baik, khususnya bagi penerbangan untuk rute domestik, dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk berpariwisata ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya ke Indonesia Timur, namun masih terkendala oleh tingginya harga tiket pesawat dibandingkan ke luar negeri.

4. Hari Laut sedunia 2024 diperingati pada tanggal 8 Juni tiap tahunnya dan pada tahun 2024 peringatan bertemakan “Awaken New Depth atau Memperbarui Tindakan Secara Mendalam”. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja kementeriannya dengan semangat peringatan Hari laut tersebut, dan mengajak masyarakat, khususnya bagi yang bekerja atau banyak beraktivitas di sektor kelautan, untuk menjadikan momentum Hari Laut Sedunia ini untuk terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi dan menjaga laut sebagai bagian dari kehidupan.

B. Meminta pemerintah, melalui KKP, untuk memperhatikan kesejahteraan nelayan yang banyak berperan untuk memenuhi kebutuhan pangan laut bagi masyarakat Indonesia, baik pendapatan yang diterima nelayan, perizinan melaut dipermudah, kelaikan sarana dan prasarana yang digunakan nelayan untuk melaut, hingga kecukupan ekonomi nelayan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Meminta DPR RI bersama pemerintah secara bersama menyepakati untuk Revisi Undang-Undang Kelautan, agar dapat memenuhi tuntutan saat ini seperti tata kelola kelautan di Indonesia dapat ditingkatkan dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya, mengingat perlunya pengaturan mengenai wilayah perbatasan laut dengan negara lain.

D. Meminta pemerintah menyusun program-program yang dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya konkret dalam melindungi dan melestarikan lautan, dikarenakan selain laut menjadi salah satu peran penting sebagai paru-paru bumi, lautan juga menghasilkan sebagian besar oksigen yang dihirup manusia di seluruh dunia, menjadi sumber makanan dan obat-obatan, dan menjadi bagian penting dari biosfer.

Terimakasih.