RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO KAMIS, 6 JUNI 2024
1. Pelayanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi di Indonesia saat ini diketahui baru mencapai 20 persen. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah lebih meningkatkan capaian layanan penyediaan air bersih/air minum agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan terutama daerah yang sulit air. MPR berharap pemerintah dapat memanfaatkan teknologi tinggi dalam menghadapi kendala kesulitan air, mengingat pentingnya sanitasi dan air bersih/air minum bagi masyarakat untuk menuju Indonesia sehat.
B. Meminta pemerintah dapat mempertimbangkan usulan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi yang mengusulkan untuk adanya regulasi dalam bentuk Undang-undang atau UU, hingga dibentuknya lembaga setingkat Kementerian yang membidangi Air dan Sanitasi.
C. Meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk membuat program jangka panjang dan menengah terkait layanan penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi di seluruh Indonesia.
2. Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP non Aparatur Sipil Negara atau ASN masih terus di bahas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN RB, dimana dalam regulasi tersebut ada pengaturan mengenai tenaga honorer untuk kedepannya di Indonesia. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah khususnya KemenPANRB agar segera menyelesaikan pembahasan RPP non ASN tersebut, agar keberadaan pegawai honorer di Indonesia bisa segera mendapat kejelasan.
B. Meminta pemerintah membuka formasi Calon ASN atau CASN dengan porsi yang cukup besar dan merata, sehingga kesempatan para pegawai honorer untuk menjadi ASN bisa lebih luas.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB, agar dalam melakukan penataan pegawai non ASN di instansi pemerintah, dapat dilakukan secara bijak dan tetap sesuai formasi yang dibutuhkan, dan juga memberikan kesempatan bagi pegawai honorer untuk mengikuti tes agar tidak memberikan kecemburuan sosial.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini KemenpanRB untuk mempertimbangkan memprioritaskan pegawai honorer yang telah lama mengabdi dan memiliki kinerja yang baik di instansi, lembaga, ataupun institusi masing-masing, untuk direkrut menjadi ASN, melalui kemudahan prosedur tes CASN yang nantinya akan dilakukan.
3. Hari ini ribuan buruh akan berunjuk rasa menyampaikan aspirasi menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan dilaksanakan di depan Istana Kepresidenan juga di daerah-daerah lainnya. Respon Ketua MPR RI:
A. MPR mengimbau kepada koordinator lapangan massa aksi unjuk rasa ataupun para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) agar dalam penyampaian seluruh tuntutan/protes atau pendapatnya secara tertib, damai dan tetap disiplin serta tidak bersikap anarkitis. Sehingga diharapkan aksi unjuk rasa ini dapat berjalan kondusif tanpa adanya kericuhan.
B. Mendorong pemerintah agar membuka ruang dialog dengan perwakilan peserta aksi demonstrasi di berbagai tempat dan daerah serta mendengarkan aspirasi yg disampaikan, agar didapat solusi yang baik bagi masyarakat dalam merespon kebijakan terkait Tapera yang dalam penyusunan rancangan PP itu tidak ada keterlibatan rakyat atau masyarakat sipil yang terdampak untuk berdiskusi, padahal Indonesia adalah negara demokratis.
C. Meminta aparat Kepolisian untuk bersikap persuasif dalam melaksanakan tugas pengamanan serta bersiaga di titik lokasi yang akan dipusatkan untuk aksi unjuk rasa, disamping berkomitmen untuk menghindari sikap arogansi aparat yang dapat memicu keributan atau bentrok.
D. Meminta komitmen pemerintah agar terus membuka ruang dialog seluas-luasnya dalam agenda penyelenggaraan tabungan perumahan untuk rakyat dengan metode dialog secara demokratis, partisipatif, transparan dan inklusif.
Terimakasih.
