Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 4 Juni 2020

Pertama : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar Ekraf) perlu mempersiapkan strategi matang untuk mengantisipasi penurunan wisatawan mancanegara (wisman) dengan menyiapkan protokol tatanan hidup baru/new normal di sektor pariwisata, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah (Kemenpar Ekraf), Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha pariwisata dan perhotelan secara bersama merumuskan pedoman untuk meningkatkan bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan situasi dan tatanan kehidupan baru/new normal yang didasari keunggulan daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Mendorong Kemenpar Ekraf agar Pemda melakukan pembenahan sarana dan prasarana pariwisata termasuk membenahi sektor UMKM di bidang pariwisata, agar dapat menarik wisman untuk berkunjung.
3. Mendorong Kemenpar Ekraf agar pelaku usaha pariwisata dan perhotelan dapat meningkatkan kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk melakukan promosi destinasi wisata baik ke dalam maupun ke luar negeri.
4. Mendukung program Cleanliness, Health and Safety (CHS)  Kemenpar Ekraf yang akan diterapkan di berbagai destinasi wisata Tanah Air, dengan tujuan utamanya tidak hanya menyiapkan destinasi yang lebih baik sesuai dengan standardisasi kebutuhan wisatawan dalam kenormalan baru nanti, tetapi juga dalam menerapkan disiplin bagi masyarakat.
5. Mendorong Kemenpar Ekraf untuk melakukan sosialisasi tatanan kehidupan baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat yang peduli pariwisata agar dapat mendukung program yang ditargetkan pemerintah dalam rangka menarik minat wisman mengunjungi destinasi  wisata di Indonesia.

Kedua : Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 ditunggu banyak pihak, sehingga  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu segera merampungkan verifikasi terhadap sejumlah rumah sakit dan unit pelaksana teknis di pusat yang melakukan penanganan Covid-19, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong Kemenkes dan Pemerintah Daerah (Pemda) mempercepat proses verifikasi dan identifikasi tenaga kesehatan baik di pusat maupun daerah agar insentif dapat segera cair dan bisa segera dibagikan kepada para nakes yang berhak mendapat insentif.
2. Mendorong Pemda kabupaten/kota yang belum mengusulkan daftar nama para nakes yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif, perlu dibantu oleh berbagai rumah sakit yang melaksanakan penanganan Covid-19, agar segera memproses dengan mengajukan dan melengkapi dokumen/persyaratan yang telah ditentukan oleh Kemenkes, sehingga daftar nama para nakes dapat segera diproses dan diverifikasi oleh Kemenkes.
3. Mendorong Kemenkes dapat menyederhanakan dan mempermudah proses pencairan insentif bagi nakes yang bertugas menangani pasien Covid-19, mengingat banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi serta prosedur pencairan yang selektif yang membuat proses pencairan menjadi agak terhambat.

Ketiga : Inflasi yang masih lemah pada bulan Mei 2020 dan masih berpotensi terjadi berlanjut sepanjang tahun 2020, beberapa diantaranya disebabkan oleh anjloknya harga minyak dunia dan distorsi pasokan barang akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSSB terkait covid-19, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah agar melakukan upaya-upaya secara bertahap yang dapat meningkatkan kembali daya beli masyarakat, dikarenakan hal tersebut masih menjadi PR bersama, salah satunya guna menjaga stabilnya angka inflasi.
2. Mendukung rencana pemerintah yang akan secara bertahap memulihkan kembali aktivitas perekonomian, akan tetapi memastikan pemerintah untuk tetap mengutamakan kesehatan masyarakat.
3. Mendorong pemerintah agar tidak memberikan stimulus secara berlebihan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di situasi saat ini, dikarenakan situasi pandemi saat ini memang masih belum memungkinkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, disamping produksi juga mengalami penurunan.
4. Mengimbau masyarakat agar memahami bahwa walaupun harga minyak dunia saat ini sedang anjlok, namun harga BBM di Indonesia belum dapat mengalami penurunan dikarenakan volatilitas dan ketidakpastian harga minyak dunia yang cukup tinggi, selain itu perlu juga untuk menjaga keuangan perusahaan domestik yang bergerak di sektor perminyakan. Namun, apabila situasi sudah memungkinkan, pemerintah dapat segera melakukan penyesuaian biaya BBM.

Keempat : Berdasarkan data Global Forest Watch tahun 2019 yaitu Indonesia kehilangan hutan primer yang menempati posisi nomor tiga dunia, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK untuk terus memperkuat upaya perlindungan hutan, guna mencegah terkikisnya hutan primer secara lebih luas.
2. Mendukung pemerintah agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menekan angka deforestasi, dan memastikan walaupun saat ini tengah dalam situasi pandemi covid-19, agar kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi hutan Indonesia.
3. Mendorong pemerintah agar melakukan upaya-upaya perbaikan hutan atau reboisasi terhadap hutan-hutan bekas kebakaran atau hutan-hutan yang masih gundul, sehingga penghijauan kawasan hutan dapat terus ditingkatkan.
4. Mendorong pemerintah mengambil sikap dan langkah tegas dalam menyikapi pihak-pihak yang akan melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan atau menebang pohon-pohon di hutan, dikarenakan hutan harus selalu terjaga, termasuk segala sumber kehidupan yang ada di dalamnya.

Terimakasih.