RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO RABU, 18 SEPTEMBER 2024

1. Gempa berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bandung pagi ini (18/9) dan mengakibatkan sejumlah bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi. Sekaligus meminta pemerintah untuk menginstruksikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim relawan untuk terus memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak gempa, disamping terus melakukan penyisiran ke wilayah yang terdampak gempa guna memberikan bantuan evakuasi terhadap korban gempa serta menghitung dampak kerugian materil.

B. Meminta Pemda bersama BPBD untuk terus melakukan penanganan dan pendataan terhadap masyarakat korban gempa, untuk memudahkan koordinasi serta mendata secara keseluruhan kerugian material yang terjadi, baik kerusakan rumah tinggal maupun bangunan gedung agar dapat diperhitungkan besaran kerugian yang ditimbulkan akibat gempa. Sehingga pemerintah dapat segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan seluruh bangunan terdampak gempa baik rumah maupun fasilitas umum lainnya.

C. Meminta pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu kebutuhan masyarakat terdampak gempa, mulai dengan membangun shelter atau tempat pengungsian yang aman, bersih, dan layak, dan memprioritaskan masyarakat lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, disabilitas, serta kelompok prioritas lainnya.

D. Meminta Pemda setempat mengimbau warga yang berdekatan dengan wilayah gempa bumi agar segera melaporkan jika merasakan kembali getaran gempa bumi atau ada kerusakan bangunan akibat gempa.

2. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia masih melakukan impor beras yang mencapai 3,05 juta ton pada periode Januari hingga Agustus 2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah secara terbuka untuk menjelaskan mengenai urgensi impor beras, utamanya ketika masa panen petani tiba, dan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya impor beras tersebut. MPR mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan impor beras tersebut agar tidak menimbulkan keresahan bagi petani dan juga masyarakat.

B. Meminta pemerintah dapat menjamin dan memastikan petani tidak mengalami kerugian akibat kebijakan impor beras tersebut, dan meminta pemerintah berkomitmen tetap mengutamakan produksi beras dalam negeri terlebih dahulu ketimbang impor.

C. Meminta pemerintah melaksanakan program rencana jangka panjang untuk menekan dan membatasi impor beras, seperti meningkatkan produksi beras berkualitas dari dalam negeri dengan memberikan arahan dan dukungan inovasi kepada petani untuk bisa meningkatkan produksi beras dalam negeri, serta melakukan berbagai upaya agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan.

D. Meminta pemerintah menjelaskan secara detail terhadap alokasi beras impor tersebut, sehingga beras impor benar-benar dipastikan hanya berfungsi untuk menutup kekurangan kebutuhan beras dalam negeri, bukan sebagai prioritas utama, dan mengawasi agar pendistribusian beras tersebut tepat sasaran.

E. Meminta pemerintah memastikan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak yang dengan sengaja memainkan harga beras di luar harga eceran tertinggi dan kepada pihak yang dengan sengaja melakukan penimbunan beras, dan meningkatkan pengawasan agar mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan stok dan memainkan harga beras.

3. Warga Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), dihebohkan dengan beredarnya pesan berantai yang disebut dikirim oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), berisi imbauan agar warga waspada terhadap terhadap potensi tsunami. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta masyarakat khususnya warga Kota Batam, untuk tidak panik dan tetap tenang serta diimbau untuk tidak dengan mudah mempercayai informasi yang tidak valid atau tidak berdasarkan dari website resmi BMKG. Pasalnya, Prakirawan BMKG Hang Nadim Batam menyebut pihaknya tidak pernah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami.

B. Meminta pemerintah daerah untuk lebih update terhadap informasi terkait kondisi cuaca ataupun info tentang potensi kebencanaan yang disampaikan oleh BMKG. Sehingga apabila beredar isu ataupun kabar yang tidak valid, pemda setempat dapat segera meng_counter_ isu-isu tersebut guna mencegah meluasnya kabar yang tidak benar, yang dapat menimbulkan kekhawatiran hingga kepanikan warga.

C. Meminta BMKG untuk dapat memberikan pemahaman atau edukasi mengenai informasi cuaca dan potensi kebencanaan kepada masyarakat luas. Khususnya terkait sumber hingga media yang valid yang digunakan BMKG dalam menyebarkan informasi.

D. Mengimbau masyarakat untuk mengenali ciri-ciri berita hoaks dan secara cermat dalam menerima serta mempercayai informasi yang beredar. MPR pun berharap, masyarakat bisa menjadi agen pemutus hoaks, terutama soal bencana. Pasalnya, kabar bohong atau hoaks di media sosial yang kerap bersliweran, menambah beban para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.

Terimakasih