Respon Isu Aktual Ketua Mpr Ri Bambang Soesatyo, Rabu 29 April 2020

Pertama : Sebagian pemberian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditengarai tidak tepat sasaran yang dipicu oleh tidak akuratnya data penerima bantuan yang dipegang pemerintah, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah (Kementerian Sosial) bersama Dinas Sosial bekerja sama dengan perangkat desa (RT/RW) untuk memperbaiki mekanisme pendataan serta mensinkronisasikan data penerima yang dikerjakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sehingga data penerima bansos dapat dipertanggungjawabkan serta pendistribusian bansos tepat sasaran.
2. Mendorong pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia bagi masyarakat harus sesuai, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomrasi Publik, serta memastikan program bantuan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 berjalan sesuai sistem dan tidak diselewengkan.
3. Mendorong pemerintah (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) menjamin SDM yang melaksanakan tugas menyalurkan bansos berintegritas tinggi sehingga dapat menekan penyimpangan bantuan di lapangan, sehingga masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan bantuan secara utuh.
4. Mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersinergi dengan Satgas Kampung Siaga Covid-19 di setiap wilayah untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian bansos di masing-masing wilayah, sehingga pendistribusian bansos merata, tepat sasaran serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
5. Mendorong pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos, serta meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) apabila terjadi pungutan liar saat pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, sebagai upaya mencegah terjadinya pungli pada saat pendistribusiannya.

Kedua : Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan jumlah pasien penderita virus Covid-19 yang dirawat saat ini mengalami penurunan, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah dalam memberikan informasi atau update data mengenai perkembangan jumlah warga baik yang positif, yang sembuh dan yang meninggal akibat Covid-19 diinformasikan secara jujur dan akurat serta meminta pemerintah untuk tetap berfokus pada tujuan utama dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19, memastikan tiadanya stigma bagi penderita, dan mempertahankan tingkat kesehatan populasi semaksimal mungkin.
2. Mendorong pemerintah bersinergi dan melakukan aksi bersama antar lembaga pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat sipil dalam membuat strategi berkelanjutan, yang matang dan tepat dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi setelah pandemi berakhir.
3. Mendorong pemerintah untuk terus menginformasikan dan memublikasikan seluruh data pasien, baik yang positif maupun yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) serta pasien dalam pengawasan (PDP) secara riil dan transparan, dengan begitu publik dapat menerima informasi yang benar-benar komprehensif.
4. Mendorong pemerintah terus menyerukan imbauan kepada masyarakat untuk disiplin melakukan physical distancing selama masa pandemi serta tetap menjaga imunitas dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Ketiga : 10 sektor industri yang terdampak virus corona atau mewakili 60 persen dari total industri di Indonesia, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong Pemerintah memiliki data yang valid terhadap pekerja industri yang terdampak corona, baik yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan maupun yang terkena PHK, sehingga dapat diberikan bantuan sosial maupun bantuan tunai kepada mereka, mengingat sejumlah kontrak industri mengalami penundaan pembayaran hingga pembatalan pesanan akibat pandemi, juga penurunan utilisasi karena jatuhnya permintaan produk industry.
2. Mendorong Pemerintah memberikan bantuan keringanan biaya kepada industri yang harus mendapatkan bahan baku dari luar, dikarenakan harga bahan baku yang mengalami kenaikan dan  keterbatasan akses kepada negara importir.
3. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk membantu industri yang mengalami kesulitan mendapatkan transportasi logistik akibat berkurangnya moda.
4. Mendorong Pemerintah dapat melakukan penghitungan terhadap pengaruh tekanan industri kepada Pertumbuhan Domestik Bruto/PDB, dikarenakan kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah juga berpengaruh terhadap industri dalam negeri.
5. Mendukung Pemerintah dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran bagi sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka/IKMA dengan nilai yang mencapai Rp59,91 miliar. MPR berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan seutuhnya untuk memberikan bantuan pada IKMA, dikarenakan sulitnya IKMA untuk bersaing dengan industri besar di tengah situasi pandemik saat ini.
6. Mendorong Pemerintah untuk juga memperhatikan industri yang masih harus bekerja saat ini, dengan memastikan setiap pekerja mendapatkan alat pelindung diri, alat kesehatan, masker, dan sarung tangan, sesuai protokol kerja covid-19, agar dapat menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja industri.

Keempat : Sehubungan dengan proses produksi vaksin untuk mengatasi penyebaran virus corona yang masih berada di tahap awal, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong Pemerintah untuk selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan peneliti, perguruan tinggi, atau lembaga terkait yang lainnya, baik dalam pemberian fasilitas, sarana, dan prasarana, maupun dukungan anggaran dalam menemukan vaksin corona dalam negeri, sehingga vaksin terhadap virus tersebut dapat segera ditemukan.
2. Mendorong peneliti, perguruan tinggi, maupun lembaga yang sedang memproses produksi vaksin untuk tidak segan belajar dari negara lain, namun tetap membuat vaksin yang ampuh dan sesuai terhadap virus corona yang berkembang di Indonesia.
3. Mendorong peneliti dan ahli farmasi untuk memastikan kandungan vaksin yang dibuat aman dan mempunyai daya sembuh yang tinggi serta tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi penggunanya.
4. Mendorong Pemerintah mengedepankan ketahanan nasional dan menghindari ketergantungan impor vaksin untuk penanganan covid-19 dari negara lain.

Terimakasih.