Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 5 Juli 2021

1. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat se-Jawa dan Bali belum seragam. Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran PPKM di lapangan, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah dapat mengimplementasikan dengan baik ketetapan dari pemerintah mengenai PPKM Darurat, diharapkan agar semua pihak khususnya masyarakat untuk memberikan dukungan penuh melalui kepatuhan terhadap berbagai ketentuan pembatasan PPKM darurat, sebab tanpa adanya dukungan akan sulit bagi pemerintah untuk bisa mengendalikan penularan dan penyebaran Covid-19.

B. Meminta pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dengan petugas agar dalam melakukan pengawasan, penertiban dan imbauan dilakukan secara tegas dan optimal, guna meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat PPKM Darurat diberlakukan.

C. Meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam menentukan ataupun menerapkan kebijakan terkait pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka menekan kasus penyebaran Covid-19, sehingga pemda khususnya di daerah-daerah penyangga dapat berupaya menyesuaikan atau mengondisikan agar mobilitas warga bisa dikendalikan sehingga PPKM Darurat berjalan efektif.

D. Meminta pemerintah dan petugas untuk terus memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat maupun pemilik tempat-tempat usaha agar mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan berlaku, seperti pembatasan mobilitas hingga pembatasan jam operasional selama PPKM Darurat berlangsung.

E. Meminta pemerintah dan petugas untuk terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap berdiam diri dirumah, dan juga pemilik tempat-tempat usaha agar mematuhi kebijakan yang berlaku, seperti pembatasan jam operasional selama PPKM Darurat berlangsung.

2. Sebanyak 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia via Makassar saat Pemerintah baru saja menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengkarantina kedatangan 20 TKA asal China tersebut sekaligus mendeportasi kembali ke China, mengingat PPKM Darurat tidak ada artinya jika tetap memberi izin TKA asing dalam hal ini TKA China masuk ke Indonesia, serta meminta pemerintah menutup sementara jalur penerbangan internasional, termasuk di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, hal ini untuk menambah keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

B. Meminta pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dapat memastikan 20 TKA China tersebut benar-benar telah menjalani masa karantina sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang ketat, serta meminta pemerintah untuk mempertimbamgkan mengembalikan mereka ke negara asal.

C. Meminta pemerintah agar mempertimbangkan penutupan sementara penerbangan baik domestik maupun internasional di setiap bandara internasional selama PPKM Darurat berlangsung. Mengingat, kebijakan PPKM Darurat akan sia-sia jika bandara internasional tidak ditutup.

D. Meminta komitmen pemerintah untuk tetap membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia, serta tetap memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat, sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dan kepercayaan masyarakat.

E. Meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi Covid-19, khususnya ditengah pemberlakukan PPKM Darurat di Jawa-Bali guna efektif memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia.

3. Indonesia perlu memperbaiki sistem sertifikasi halal yang berstandar internasional, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia/MUI memperbaiki sistem sertifikasi halal yang berstandar internasional dengan memperbaiki kualitas laboratorium MUI yang dapat melakukan pemeriksaan secara detail setiap unsur makanan atau minuman ataupun produk lain yang dimohonkan untuk label sertifikasi halal, disamping melalui cara memperkuat intelijen pasar serta pendataan ekspor, sehingga perlahan Indonesia dapat menjadi pengekspor produk halal ke pasar global.

B. Meminta pemerintah melakukan negosiasi ke negara-negara tujuan ekspor produk halal, agar Indonesia mendapat porsi yang baik dalam perdagangan internasional, mengingat selain memiliki potensi ekonomi yang besar, produk halal juga memiliki standar kebersihan dan keamanan yang baik.

C. Meminta pemerintah mengevaluasi sistem ekspor produk halal berstandar internasional yang diterapkan Indonesia, sebab Indonesia yang saat ini menduduki lima besar negara dengan konsumen terbesar produk halal, namun belum termasuk negara pengekspor utama. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat lebih gencar mengejar ketertinggalan tersebut.

D. Meminta pemerintah bersama pelaku industri menetapkan fokus produk-produk halal yang akan dikelola untuk ekspor berstandar Internasional, seperti produk makanan minuman, mode/fashion, kosmetik, sampai produk farmasi, sehingga pemerintah dan pelaku industri dapat fokus menyesuaikan kualitas produk-produk tersebut agar memiliki standar halal internasional.

E. Meminta pemerintah membantu pelaku industri dengan memberikan pendampingan teknologi dalam berproduksi, agar pelaku industri mendapatkan sertifikasi halal Indonesia, dan memperjuangkan sertifikasi halal tersebut agar bisa mendapat pengakuan internasional di berbagai negara, yaitu salah satunya dengan cara mengevaluasi dan mengkaji standar yang telah ditetapkan dari berbagai negera tujuan ekspor agar dapat dipenuhi oleh pelaku industri dalam negeri.

4. Keharusan pelayanan publik tetap terus berjalan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM Darurat, respon Ketua MPR:

A. Meminta pemerintah tetap memperhatikan kesehatan petugas pelayan publik yang tengah bertugas dan memberikan insentif khusus kepada pelayan publik yang diharuskan masih bekerja di tengah pandemi covid-19, seperti memberikan berbagai jenis vitamin yang berguna untuk menambah kekuatan daya tahan tubuh.

B. Meminta pemerintah memastikan pelayanan publik di sektor tertentu tidak serta merta langsung melakukan sistem digitalisasi pelayanan publik, namun terlebih dahulu mempersiapkan sistem yang memadai dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan publik di berbagai sektor, sehingga tidak terjadi digitalisasi yang terkesan dadakan yang dapat memicu kebingungan masyarakat.

C. Meminta pemerintah memastikan penerapan protokol kesehatan/prokes sesuai yang ditetapkan pemerintah di berbagai tempat pelayanan publik, seperti memakai dua masker (masker kesehatan dan masker kain), disamping pembatasan jumlah pengunjung, jam operasional, hingga ketersediaan handsanitizer dan kelengkapan pendukung prokes lainnya.

D. Meminta pemerintah berinisiasi membentuk pelayanan publik di berbagai sektor yang berbasis online, serta mensosialisasikannya secara masif kepada masyarakat, dikarenakan pentingnya proses digitalisasi di tengah situasi pandemi covid-19 yang harus meminimalisir pertemuan tatap muka.

Terima kasih.