RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYOJUMAT, 1 MARET 2024

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru untuk kesekian kalinya menjaring lagi sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi sebesar Rp 128.028.500. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya, selanjutnya meminta pertanggung jawaban oknum yang terlibat yang dapat dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku.

B. Meminta BPOM secara berkala untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kadaluarsa.

C. Mendorong masyarakat agar dapat menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan pastikan kemasan dalam kondisi yang baik, dengan membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetika ilegal/tanpa izin edar atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetika sesuai peraturan sangat berisiko bagi kesehatan.

D. Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran.

2. Marak penipuan bermodus pajak yang terjadi di tengah masyarakat. Bentuk penipuannya tidak hanya melalui email, melainkan juga melalui media lain seperti pishing situs resmi DJP, pengiriman file berekstensi apk lewat aplikasi pengiriman pesan (Whatsapp). Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta DJP agar secara serius merespon dan menindaklanjuti kasus penipuan bermodus pajak tersebut, bekerja sama dengan Kemenkominfo dan BSSN dalam menelusuri dan menindak dengan memblokir setiap email maupun nomor yang terindikasi melakukan penipuan atau kejahatan siber. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber.

B. Meminta DJP agar terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, salah satunya dengan melakukan crosscheck apabila menerima pesan terkait perpajakan utamanya pada periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Mengingat peningkatan jumlah penipuan biasa terjadi semasa periode pelaporan SPT Tahunan.

C. Meminta komitmen pemerintah, dalam hal ini BSSN untuk terus berupaya memberantas kejahatan siber di Indonesia, dan meminimalisir celah untuk dilakukannya kejahatan siber yakni diantaranya dengan menciptakan ruang aman siber bagi masyarakat.

D. Meminta pemerintah untuk tidak hanya menyiapkan langkah preventif untuk meminimalisir dan mencegah ruang gerak terjadinya ancaman siber, namun juga menyusun dan menyiapkan langkah penanganan apabila ada masyarakat yang terkena modus kejahatan siber tersebut, guna memastikan data masyarakat tetap aman dan tidak mengalami kerugian utamanya kerugian materiil.

E. Mengimbau masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, agar segera menghubungi saluran resmi pengaduan DJP.

3. Kementerian Perhubungan/Kemenhub bersama pihak PT Kereta Commuter Indonesia masih membahas penyesuaian tarif Kereta Rangkaian Listrik/KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek yang memungkinkan adanya kenaikan tarif pada tahun 2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, mengkaji besaran penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, agar besaran penyesuaian tersebut tetap terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, bersama PT Kereta Commuter Indonesia untuk memastikan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan KRL Jabodetabek yang sesuai dengan besaran penyesuaian tersebut.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, menjamin bahwa KRL Jabodetabek tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan, mengingat KRL memiliki tingkat mobilitas cukup tinggi, dan memerhatikan masyarakat kurang mampu dan miskin yang masih memerlukan subsidi.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, untuk menjelaskan kepada masyarakat faktor yang menyebabkan adanya rencana penyesuaian tarif KRL, sehingga masyarakat, khususnya yang kontra dengan rencana tersebut, dapat memahami, serta pemerintah juga diharapkan mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat.

Terimakasih.