RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT, 4 AGUSTUS 2023

1. Penyaluran bantuan untuk 10.000 warga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, masih terkendala akses transportasi dan cuaca. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah memaksimalkan upaya penyaluran bantuan kepada korban bencana alam kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dikarenakan saat ini bantuan tersebut urgen dibutuhkan oleh korban bencana, dan mendorong pemerintah daerah memastikan bantuan kepada korban bencana tersampaikan tepat waktu dan tepat sasaran, dan segera menentukan langkah atau opsi-opsi agar penyaluran bantuan bisa segera terdistribusikan dan tidak membuat masyarakat menderita berkepanjangan.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan setempat untuk membangun posko kesehatan di sekitar wilayah terdampak bencana, guna memberikan bantuan di sektor kesehatan terhadap korban bencana.

C. Meminta pemerintah memastikan wilayah di sekitar korban bencana ini merupakan tempat yang aman, termasuk dari ancaman kelompok kriminal bersenjata/KKB, dan terus mengupdate perkembangan dan situasi terkini dari kondisi masyarakat maupun kondisi wilayah, seiring dengan optimalisasi upaya pengiriman bantuan kebutuhan pokok.

D. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengantisipasi kasus kelaparan yang kerap kali dialami masyarakat setempat ketika terjadi cuaca ekstrem, agar ke depannya dampak dari bencana kekeringan tersebut bisa dicegah dan diminimalisir.

2. Perbandingan jumlah insinyur terhadap penduduk di Indonesia diperkirakan lebih rendah 41,11 persen dibandingkan dengan jumlah insinyur di Vietnam yang menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan insinyur. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mengevaluasi hal tersebut, dan memperhatikan kebutuhan insinyur di Indonesia, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas insinyur di Indonesia.

B. Meminta pemerintah menggenjot jumlah insinyur di Tanah Air, mengingat bertambahnya jumlah insinyur yang berkualitas dapat berdampak pada laju pembangunan perekonomian nasional.

C. Meminta pemerintah memetakan inovasi-inovasi yang perlu dilakukan di Indonesia dan menyusun roadmap dalam program-program pembangunan nasional, guna ditentukan langkah dan upaya yang tepat untuk meningkatkan jumlah insinyur di Tanah Air.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek, untuk menyusun kurikulum-kurikulum pendidikan, utamanya dalam perguruan tinggi, untuk mengarahkan peningkatan jumlah insinyur yang berkualitas di masa mendatang.

3. Seorang siswa SMA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menikam temannya di ruang kelas gara-gara kerap menjadi korban perundungan (bullying). Respon Ketua MPR RI:

A. Sangat menyayangkan peristiwa kekerasan kembali terjadi di lingkungan pendidikan, MPR pun mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan pihak sekolah untuk benar-benar menyoroti serta mendalami kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan tersebut dengan tetap mengedepankan perspektif anak sebagai korban.

B. Mengingatkan kasus bullying di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan perlu upaya yang holistik dan integratif dalam pencegahan bullying. Karenanya, perlu upaya nyata untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas yakni dengan melibatkan seluruh sektor seperti orang tua sebagai pendidik utama, pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, dan masyarakat pada umumnya dalam memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu arti kekerasan, pemenuhan hak anak dan intervensi yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan dan bullying dan upaya pencegahannya.

C. Mendorong Kemendikbud Ristek meminta kepada seluruh pihak sekolah untuk lebih concern terhadap psikologis anak/siswa, salah satunya dengan mengaktifkan kembali layanan bimbingan konseling (BK) di satuan pendidikan sehingga diharapkan dapat mengakomodasi peserta didik untuk mampu memahami dan menerima diri sendiri serta lingkungannya, termasuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah hingga di lingkup sosial/pertemanan.

D. Meminta pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat agar tetap berkomitmen mengedepankan prinsip 7K dalam pencegahan dan penanganan kekerasan (bullying) yaitu kesadaran, kesediaan, komitmen, konsistensi, kerjasama dan keterbukaan. Mengingat, segala hal tindak kekerasan bullying di sekolah merupakan masalah yang harus segera ditangani secara tuntas.

Terimakasih.