RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 3 AGUSTUS 2023

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat sejak Januari hingga Agustus 2023, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terjadi di 12 kabupaten/kota dengan luas lahan yang terbakar sekitar 990,59 hektare dan sebanyak 1.173 total hotspot dengan 360 titik fire spot yang tersebar. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pihak/satgas terkait untuk lebih serius dalam menangani kasus karhutla yang terus berulang khususnya di provinsi Riau, dengan menyusun langkah mitigasi jangka panjang serta intervensi yang lebih kuat dalam mengatasi persoalan karhutla tersebut. Disamping, mendorong pemerintah bersama aparat kepolisian untuk dapat menyelidiki sekaligus menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar atau disengaja.

B. Meminta tim satgas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, BPBD dan masyarakat peduli api untuk terus bersiaga mencegah dan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi Riau, dengan tetap memprioritaskan wilayah yang paling banyak terjadi karhutla.

C. Meminta kepolisian daerah untuk lebih menggencarkan patroli khususnya di daerah/wilayah rawan terjadinya karhutla seperti di Riau, disamping terus meninjau dan memantau titik-titik rawan terjadinya karhutla. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir hingga menekan tingginya kasus karhutla di wilayah-wilayah tertentu.

D. Meminta pemerintah daerah bersama masyarakat peduli api untuk kembali dan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla, sehingga diharapkan seluruh pihak termasuk masyarakat turut serta mencegah dan menanggulangi karhutla. Mengingat, mengatasi karhutla bukan hanya tugas aparat tetapi tanggung jawab bersama termasuk masyarakat.

2. Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan kasus mafia IMEI ilegal. Dalam pengungkapan IMEI bodong tersebut, setidaknya 191 ribu ponsel terancam bakal di-shutdown dengan potensi kerugian negara yang hilang akibat tidak adanya pemasukan pendaftaran IMEI mencapai Rp 353 miliar. Respon Ketua MPR RI:

A. Mengapresiasi upaya dan kinerja Bareskrim Polri yang berhasil membongkar sekaligus mengungkap jaringan mafia IMEI ilegal tersebut, pasalnya kasus ini sudah berjalan lama dan baru berhasil dibongkar.

B. Meminta kepolisian untuk terus mendalami dan mengusut tuntas kasus IMEI ilegal ini hingga ke akar-akarnya, agar aparat dapat mengungkap lebih luas jaringan yang terlibat. Mengingat kasus ini telah merugikan negara sangat besar dalam waktu yang singkat.

C. Meminta komitmen Bareskrim Polri untuk terus berupaya membasmi/memberantas mafia-mafia ilegal yang merugikan keuangan negara, dan tetap mengungkap temuan hingga tindakan yang diambil secara transparan kepada publik.

3. Vaksin human papillomavirus atau HPV Nusagard produksi PT Bio Farma/Persero secara resmi diluncurkan, dan vaksin ini menambah jenis produk bioteknologi farmasi yang berhasil diproduksi di dalam negeri. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah memastikan distribusi vaksin HPV tepat sasaran, dikarenakan vaksin tersebut untuk memenuhi kebutuhan program imunisasi nasional, khususnya imunisasi HPV yang tahun 2023 ini akan diberikan untuk 2,9 juta anak perempuan usia sekolah dasar kelas lima dan enam.

B. Meminta pemerintah memastikan Vaksin HPV Nusagard dapat memenuhi kebutuhan vaksin yang dibutuhkan dalam program pemerintah sekaligus untuk mendukung tercapainya eliminasi atau pengurangan kasus kanker serviks pada tahun 2030 nanti.

C. Meminta pemerintah menyosialisasikan secara masif mengenai vaksin HPV Nusagard yang diproduksi untuk keperluan program vaksin nasional, sehingga banyak masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran untuk diberikan vaksin HPV, dikarenakan jumlah insidensi dan kematian akibat kanker serviks merupakan tertinggi kedua di Indonesia.

D. Mendukung seluruh upaya pemerintah dalam memperkuat pengendalian kanker serviks di Indonesia, khususnya melalui produksi vaksin mandiri dalam negeri, serta meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes serius dalam melakukan upaya pencegahan dengan program imunisasi HPV secara nasional untuk anak perempuan, penapisan kanker serviks untuk perempuan usia 30-50 tahun, serta memastikan perempuan yang teridentifikasi kanker serviks bisa mendapatkan pengobatan yang optimal.

Terimakasih.