RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 11 JANUARI 2024

1. Ratusan barang bukti kendaraan curian alias bodong ditemukan di gudang pengembalian akhir atau balkir Pusat Zeni Angkatan Darat, di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah dipesan dan akan dikirim ke Timor Leste. Penggelapan kendaraan itu disebut bisa berjalan mulus karena ada keterlibatan oknum anggota TNI. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah melalui Panglima TNI untuk meminta penjelasan Panglima Daerah Militer (Pangdam) V Brawijaya terkait temuan tersebut, mengingat adanya dugaan oknum TNI yang terlibat dalam penggelapan kendaraan bodong ke Timor Leste, serta meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku dibalik penggelapan ratusan kendaraan bermotor seperti keterlibatan oknum TNI. MPR meminta, hasil dari pendalaman atau investigasi yang dilakukan dapat disampaikan kepada publik secara transparan.

B. Meminta pimpinan TNI agar dapat mengambil sikap tegas khususnya terhadap prajurit TNI yang terlibat kasus ini, yakni dengan memberikan
sanksi atau hukuman maksimal sesuai aturan perundangan yang berlaku.

C. Meminta aparat penyidik kepolisian untuk terus menggali informasi, mulai dari para oknum yang terlibat hingga aktivitas transaksi keuangan dari para pelaku yang telah diamankan. Sehingga diharapkan seluruh oknum maupun jaringan yang turut terlibat dapat diketahui dan segera diusut.

D. Mendorong pimpinan TNI untuk lebih mendisiplinkan para prajuritnya, disamping memberikan kesejahteraan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh prajurit agar para prajurit tidak tergoda untuk berbuat melanggar hukum.

2. Memasuki tahun 2024, deretan bencana alam telah terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Salah satunya diawali dengan gempa bumi berkekuatan 4,8 M yang melanda Sumedang, Jawa Barat pada pergantian tahun lalu. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah khususnya Lembaga terkait seperti Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sudah menyusun program untuk mengantisipasi datangnya bencana, sehingga pemerintah sudah siap memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak bencana, mengingat Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana kedua di dunia. Karenanya, pemerintah perlu melakukan upaya/langkah yang riil dalam menjalankan manajemen risiko termasuk mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.

B. Mendorong unsur terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Tim SAR, BMKG dan PVMBG juga para peneliti agar secara berkala melakukan evaluasi hingga melakukan diskusi publik kajian risiko bencana, sehingga upaya mitigasi hingga penanggulangan pasca bencana dapat benar-benar disusun sebaik mungkin guna meminimalisasi risiko bencana maupun dampaknya baik kerugian materil ataupun korban jiwa.

C. Meminta pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah utamanya pemda yang masuk dalam wilayah rawan bencana agar segera melakukan mitigasi struktural dan non struktural berupa peningkatan infrastruktur dan menyiapkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana.

D. MPR menilai, pemerintah perlu membentuk kelompok masyarakat peduli bencana sebagai peran serta dalam membangun lingkungan yang baik, dengan bimbingan berbagai ahli, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan dan daerah rawan bencana. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang kebencanaan.

3. Hasil kajian Pusat Riset Kesehatan Lingkungan dan Okupasi Indonesian Medical Education and Research Institute Universitas Indonesia atau IMERI UI bersama dengan Yayasan Pure Earth Indonesia menyebutkan bahwa 89 persen dari 564 anak memiliki kadar timbal pada darah yang melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh World Health Organization/WHO, yakni sebesar 5 mikrogram per desiliter, bahkan 4 persen memiliki kadar timbal darah yang harus mendapatkan terapi, yakni lebih dari 45 mikrogram per desiliter. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah bersama peneliti dan tenaga ahli kesehatan untuk mengkaji dan mencari penyebab tingginya kadar timbal darah pada anak tersebut, dan segera menyusun upaya untuk membuat formula yang dapat mengatasi permasalahan tersebut guna mencegah berkembang menjadi isu kesehatan yang serius.

B. Meminta pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia/IDI untuk memberikan keterangan baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat ataupun lewat selebaran yang memuat apa yang mesti dilakukan dan mana yang tidak pada anak, guna membenahi pemicu tingginya kadar timbal pada darah, seperti yang berasal dan ditemukan di udara, tanah, ataupun air, dan berhati-hati dalam proses terkontaminasinya timbal dalam darah melalui berbagai unsur tersebut.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes turut memperhatikan hal tersebut secara seksama, dan mempersiapkan sistem kesehatan yang mumpuni untuk mengatasi dampak kesehatan dari paparan timbal yang tinggi dalam darah.

D. Meminta pemerintah melalui Kemenkes memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mengedukasi masyarakat agar terhindar dari paparan timbal dalam darah, serta menyosialisasikan agar masyarakat mengetahui pertolongan pertama apabila ada indikasi diri atau kerabat yang terpapar timbal dalam darah.

Terimakasih.