RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT, 12 JANUARI 2024

1. Maraknya modus penipuan berkedok kiriman file aplikasi (APK) melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA) yang jika diunduh kemudian diinstal bisa mengambil data pribadi dan menguras rekening korban. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemenkominfo bekerjasama dengan kepolisian melalui tim siber polri untuk menindaklanjuti modus penipuan berkedok kiriman file APK tersebut, yakni mulai dari menelusuri jaringan, modus operandinya, bahkan teknik informasi yang digunakan, hingga melakukan pemblokiran nomor-nomor yang teridentifikasi melakukan penipuan melalui modus aplikasi pesan singkat/WA.

B. Meminta kepolisian agar memanfaatkan teknologi informasi yang canggih dalam menangani laporan penipuan dari masyarakat untuk segera ditindak lanjuti, dengan begitu laporan yang masuk dapat kemudian dilakukan penyelidikan serta pendalaman kasus sehingga oknum ataupun jaringan/sindikat modus penipuan berkedok file APK dapat diungkap juga ditindak. Karena, modus penipuan ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

C. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo bekerjasama dengan BSSN untuk terus berupaya meningkatkan keamanan dalam sistem online, sekaligus melakukan langkah inovasi digital guna meminimalisir terjadinya penipuan online dengan berbagai modus.

D. Meminta pemerintah dan aparat berwajib untuk segera mengambil sikap tegas jika mengetahui dan menerima laporan adanya penipuan online, disamping memberikan sanksi maksimal sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

2. Harga beras masih tinggi, sementara pengadaan impor juga terus berlanjut. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan, untuk dapat menampung produksi gabah dari petani, disamping memberikan bimbingan teknologi kepada petani untuk meningkatkan dan memulihkan kembali produksi gabah dalam negeri, termasuk memperhatikan masa panen, dikarenakan sebagian dari wilayah Jawa masa tanamnya mundur. Sehingga Indonesia tidak tergantung dengan kebijakan impor beras.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan bersama pemangku kepentingan lainnya, untuk menghitung secara cermat kebutuhan beras dalam negeri dan mengawasi secara ketat pendistribusian beras dan harga beras di pasaran, dan mendorong Bulog untuk menstabilkan harga beras dipasaran dengan melakukan operasi pasar, dan mendorong pemerintah untuk menurunkan biaya produksi. Mengingat biaya input produksi yang masih mahal seperti biaya pupuk.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, memperhatikan kebijakan menyangkut pengadaan beras dalam negeri, dikarenakan pasar global juga ikut terimbas untuk menaikkan harga akibat isu pangan global.

D. Meminta pemerintah memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab masih tingginya harga beras di Indonesia, dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar harga beras kembali stabil sesuai ketetapan harga eceran tertinggi.

3. Fenomena perubahan iklim memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Seperti terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan langkah mitigasi dan antisipasi guna menghadapi dampak dari fenomena perubahan iklim, agar dapat meminimalisir ancaman yang berpotensi terjadi.

B. Meminta pemerintah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap berbagai dampak perubahan iklim, untuk memperkecil risiko terjadinya bencana yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat. MPR juga mengimbau agar masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, dikarenakan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan juga menjadi salah satu penyebab pemicu bencana alam.

C. Meminta pemerintah menyusun program rencana jangka panjang untuk mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen, utamanya di daerah-daerah yang terindikasi rawan terkena dampak perubahan iklim.

D. Meminta pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi infrastruktur penunjang mitigasi bencana, seperti sistem drainase, peresapan air, hingga penampungan air.

Terimakasih.