RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS, 2 NOVEMBER 2023

1. Indonesia disebut bakal memperoleh tambahan kuota jemaah haji dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah untuk penyelenggaraan Haji 2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyambut baik tambahan kuota haji tersebut, dan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, mengingat Kemenag sebagai pihak yang memiliki wewenang menetapkan kebijakan dalam pendistribusian format kuota haji, dapat secara optimal memanfaatkan penambahan kuota haji ini utamanya diprioritaskan bagi jemaah yang masuk kedalam kategori risiko tinggi/risti seperti lanjut usia atau yang memiliki penyakit komorbid. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi daftar antrian haji Indonesia yang terbilang cukup panjang dan lama.

B. Meminta Kemenag dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar dengan adanya penambahan kuota haji ini, sebaiknya diiringi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik dan optimal bagi jemaah haji, sehingga meskipun nantinya terjadi lonjakan keberangkatan jemaah untuk ibadah haji karena penambahan kuota tersebut, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 bisa tetap berjalan lancar dan sukses tanpa adanya kendala ataupun permasalahan yang berarti.

C. Mendorong Kemenag bersama jajarannya agar terus melakukan hubungan baik dengan Arab Saudi guna mengupayakan penambahan kuota jemaah haji Indonesia untuk periode haji berikutnya. Sehingga diharapkan pemerintah dapat secara merata dan proporsional membagi atau mendistribusikan kuota haji bagi seluruh calon jemaah dari tiap-tiap daerah.

2. Kenaikan harga komoditas pangan dan jasa transportasi akan memberikan andil terhadap tingkat inflasi jelang akhir tahun 2023. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah segera melakukan terobosan untuk mengatasi inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. mengingat adanya potensi mobilitas tinggi dalam rangka menyambut momentum hari raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, dan memastikan tingkat inflasi hingga akhir tahun tetap berada dalam target pemerintah.

B. Meminta pemerintah menetapkan langkah strategi yang tepat untuk sektor-sektor yang berpotensi mempengaruhi tingkat inflasi, utamanya sektor pangan dan sektor transportasi, sehingga tidak mempengaruhi tingkat inflasi.

C. Meminta pemerintah dan Bank Indonesia menyusun langkah preventif atau pencegahan untuk mencegah angka inflasi keluar dari batas yang ditetapkan pemerintah.

D. Meminta pemerintah berhati-hati terhadap efek pelemahan nilai tukar rupiah, dikarenakan bisa berdampak terhadap kenaikan harga komoditas yang mengandung komponen impor, seperti komoditas hasil industri pengolahan. Oleh karena itu, MPR meminta pemerintah mengoptimalkan kebijakan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen, guna mengerem sisi permintaan pada komoditas-komoditas atau sektor dengan komponen impor yang signifikan.

3. Saat ini belum adanya terobosan maritim Indonesia. Bahkan capaian sektor kelautan dan perikanan masih dinilai tergerus oleh kebijakan yang membuka privatisasi laut. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP, segera melakukan terobosan untuk memperbaiki/merevisi program kerja kementerian termasuk menunda kebijakan yang membuka privatisasi laut, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi laut yang besar utamanya dalam mencapai target di sektor kelautan dan perikanan.

B. Meminta pemerintah mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia/KKI, dan melaksanakan tujuh isu strategis yang digulirkan dalam KKI, diantaranya pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut.

C. Meminta komitmen pemerintah, dalam hal ini KKP, untuk membenahi tata kelola laut dan sumber daya ikan agar bisa memulihkan dan meningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menunda berbagai kebijakan maupun program yang mengarah pada privatisasi sumber daya ikan.

D. Meminta pemerintah memperbaiki tingkat kemiskinan masyarakat pesisir sebagai mana data yang menyatakan bahwa masyarakat pesisir menyumbang 68 persen dari total angka kemiskinan Indonesia, diantaranya dengan meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan penangkapan terukur yang menunjukkan keberpihakan pada nelayan dan masyarakat lokal.

Terimakasih.