RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS, 7 DESEMBER 2023
- Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan permasalahan signifikan pada 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dalam kurun waktu 2017-2022. Seperti pengadaan atau perjanjian jual beli barang tidak didukung dengan mitigasi risiko dan jaminan memadai sehingga berpotensi menyebabkan kerugian bahkan melanggar ketentuan hukum. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan meminta pertanggung jawaban kepada 11 BUMN maupun anak perusahaannya, terutama untuk perjanjian jual beli yang tidak didukung dengan mitigasi resiko dan jaminan yang memadai. MPR menyarankan agar Kementerian BUMN melakukan pembenahan pada tata kelola yang baik (good corporate governance) terhadap BUMN, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan operasional dari BUMN bersangkutan.
B. Meminta Kementerian BUMN harus meningkatkan kinerja pada satuan kerja pengawasan internal di masing-masing perusahaan BUMN untuk bekerja secara optimal guna mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran hukum ataupun menyebabkan kerugian perusahaan atau kerugian negara.
C. Meminta Kementerian BUMN untuk melakukan reformasi BUMN secara bertahap dan berkelanjutan guna menyelaraskan secara optimal pada kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta menganalisis permintaan pasar dimana beroperasinya perusahaan dalam rangka revitalisasi BUMN.
D. Meminta Kementerian BUMN melakukan sosialisasi tentang program privatisasi (penjualan saham persero) BUMN yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Dengan demikian maka program privatisasi akan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara dibanding hanya sekedar pemenuhan kewajiban setoran ke APBN.
- Momen libur Natal dan tahun baru (Nataru) mendatang diprediksi akan ada lonjakan arus lalu lintas. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan sejumlah ruas jalan tol fungsional di wilayah Jawa dan Sumatera untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait agar mempersiapkan sejumlah ruas tol fungsional di wilayah Jawa dan Sumatera sebagai sarana pendukung kelancaran arus mudik dan arus balik saat libur Nataru mendatang. MPR menyarankan kepada pemerintah, yakni Kementerian perhubungan, Kementerian PUPR melalui BPJT, Korlantas untuk mengatur lalu lintas dan juga melengkapi rambu-rambu hingga fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) utamanya di setiap jalan tol baru yang akan dioperasikan nanti.
B. Meminta pemerintah untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai jalur mudik/balik yang aman serta daftar lima tol fungsional yang akan dioperasikan untuk libur Nataru, agar masyarakat mengetahui dan bisa mulai mengatur/menyusun rute perjalanan mereka dengan baik.
C. Meminta komitmen Kemen PUPR bersama pihak-pihak terkait untuk secara rutin melakukan pengecekan kesiapan infrastruktur sejumlah ruas jalan tol baru tersebut, guna memastikan keamanan dan kenyamanan jalan tol yang akan dioperasikan saat libur Nataru benar-benar siap juga layak untuk digunakan oleh masyarakat.
D. Meminta pemerintah bersama Korlantas Polri dan pengelola jalan tol agar menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk momen libur Nataru, sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan libur Nataru dengan nyaman dan mengikuti saran ataupun petunjuk yang telah ditetapkan oleh pihak terkait yang ditujukan untuk mengeliminasi potensi ke kemacetan serta keselamatan berkendara.
E. Meminta Kemen PUPR untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Kementerian/Lembaga lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang telah disiapkan demi kelancaran arus lalu lintas Nataru.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini gelombang tinggi di 32 wilayah perairan Indonesia yang berlaku pada tanggal 7-8 Desember 2023. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta BMKG untuk segera merilis atau menginformasikan kepada masyarakat baik lewat media resmi BMKG, ataupun media siar dan media sosial tentang 32 wilayah yang diprediksi akan mengalami gelombang tinggi, agar masyarakat utamanya yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi prediksi dari BMKG tersebut. Mengingat informasi resmi yang disertai peringatan dini sangat penting guna meminimalisir hingga mencegah adanya korban jiwa.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar menyikapi kondisi tersebut dengan mengatur operasional moda transportasi laut, sehingga tidak terjebak gelombang tinggi di 32 wilayah tersebut. Oleh karenanya, Kemenhub melalui Dinas Perhubungan segera menetapkan kebijakan agar tidak membahayakan keselamatan nelayan, awak kapal hingga penumpang kapal.
C. Meminta BMKG berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait baik dalam menyampaikan informasi, imbauan ataupun peringatan dini kepada masyarakat setempat, utamanya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Disamping itu meminta BMKG bersama pihak-pihak terkait untuk terus melakukan upaya mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi dini dalam menghadapi potensi bahaya gelombang tinggi yang kerap terjadi tiap tahunnya. Salah satunya dengan mengecek dan memastikan alat pendeteksi gelombang (buoy) apakah masih berfungsi dengan baik.
Terimakasih.
