RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU 5 JULI 2023

1. Anggota Timwas Haji DPR mengatakan rasio jumlah antara tenaga kesehatan yang bekerja sebagai dokter, apoteker dan perawat masih belum optimal jila dibandingkan dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai 229.000 orang. Hal tersebut juga turut didukung dengan kondisi Nakes di Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang mengalami kewalahan dalam menangani pasien jemaah haji yang sakit, utamanya lansia. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) agar menindaklanjuti permasalahan tersebut, yakni dengan mengevaluasi rasio jumlah nakes termasuk dokter dan perawat yang ditugaskan mendampingi jemaah ke Tanah Suci pada tahun ini, sehingga dapat diketahui penyebab pasti banyaknya nakes yang kewalahan yang juga berdampak terhadap penanganan pasien (jemaah).

B. Meminta komitmen Kemenkes dan Kemenag untuk terus dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan tenaga kesehatan dan SDM yang ditugaskan khususnya saat musim haji berikutnya, dengan tetap disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan jumlah jemaah haji. Dengan begitu diharapkan, rasio jumlah nakes dapat sebanding dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan. Pasalnya, ketersediaan dan kesiapan nakes dalam pelaksanaan ibadah haji termasuk hal yang krusial dalam menyukseskan penyelenggaraan haji utamanya dari sisi pelayanan kesehatan haji.

C. Meminta Kemenkes untuk terus fokus dalam menyiapkan petugas kesehatan haji yang cekatan dan terampil dalam memberikan layanan kesehatan, terutama pada kelompok yang berisiko tinggi seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta, melalui kompetensi serta bimbingan/pelatihan terbaik. Mengingat, para petugas haji mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia untuk menjaga kesehatan jemaah dengan harapan mampu menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci.

2. Kapolda Kalimantan Selatan menyebut adanya perusahaan di Kota Banjarbaru yang melakukan pembiaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga menyebabkan seluas 30 hektare lahan terbakar. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kepolisian bersama pihak terkait untuk terus mendalami penyebab dugaan terjadinya karhutla di Kota Banjarbaru tersebut, dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan guna didapat bukti yang cukup sehingga pelaku baik individu maupun pihak perusahaan dapat segera dijerat ke proses hukum.

B. Meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengoptimalkan bantuan penanggulangan karhutla di wilayah tersebut, yakni dengan segera mengirimkan helikopter water bombing atau pengebom air guna menanggulangi karhutla di wilayah yang sulit dijangkau tim satgas darat. Pasalnya, terbakarnya lahan gambut yang terjadi saat ini kerap berulang dan lokasinya tidak bisa ditembus untuk pemadaman oleh petugas di lapangan.

C. Meminta aparat kepolisian yang juga tergabung kedalam polisi hutan untuk terus menjaga komitmennya dalam menindak tegas pelaku pembakar lahan ataupun yang secara sengaja membiarkan karhutla terjadi bahkan hingga meluas. Disamping memastikan apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka harus dikenai sanksi tegas.

D. Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama kepolisian/Polhut, BNPB dan BPBD untuk secara berkala duduk bersama dalam menyusun langkah antisipatif dan penanganan karhutla, dengan mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan. Sehingga diharapkan, permasalahan karhutla ini tidak terus berulang.

3. Ditemukan Covid-19 varian baru EU.1.1 di Eropa yang berpotensi mengkhawatirkan, bahkan diketahui EU.1.1 yang merupakan turunan lebih kompleks dari Omicron. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, untuk mengantisipasi secara ketat agar varian tersebut tidak masuk ke Indonesia, dikarenakan masih adanya potensi virus corona terus bermutasi hingga menghasilkan varian baru.

B. Meminta pemerintah mempertimbangkan kembali untuk memperketat screening kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang berasal dari Eropa, guna mencegah masuknya varian baru EU.1.1 ke wilayah Indonesia.

C. Meminta pemerintah terus menggenjot program vaksinasi covid di Indonesia, agar masyarakat memiliki daya tahan tubuh dan imun yang baik dalam menangkal dampak negatif dari virus corona maupun variannya.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, berkoordinasi terus dengan World Health Organization/WHO guna mengupdate perkembangan varian baru virus corona, utamanya EU 1.1 secara global, agar dapat dilakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengantisipasi dampak buruk dari varian virus corona tersebut.

Terimakasih.