- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat per minggu ke-15 tahun 2024, tercatat 62 ribu kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Dari kasus tersebut, terdapat 475 pasien di antaranya yang meninggal dunia. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk benar-benar menyoroti tren peningkatan kasus DBD tersebut, dan terus melakukan berbagai upaya/langkah dalam mencegah lonjakan kasus demam dengue, seperti dengan menginstruksikan pemerintah daerah agar mengeluarkan surat edaran perihal kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD utamanya di wilayah dengan kasus yang tinggi, disamping terus meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian demam berdarah dengue.
B. Meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan untuk concern dalam melakukan penanganan hingga pengendalian kasus demam dengue, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah dengan kasus DBD yang tinggi.
C. Meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan untuk mulai menyosialisasikan pemberian vaksin dengue kepada masyarakat, dengan sasaran kelompok usia 6-45 tahun baik yang belum pernah terinfeksi maupun yang sudah pernah terinfeksi. Mengingat, vaksin menjadi langkah preventif sebaran virus dengue yang paling disarankan oleh IDAI dan PAPDI.
D. Mendorong Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan IDI untuk terus memasifkan sosialisasi serta edukasi pencegahan penularan demam dengue, salah satunya dengan menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, utamanya di lingkungan yang padat penduduk. Mengingat program kegiatan tersebut dinilai efektif dalam menekan kasus demam berdarah dengue di lingkungan rumah tangga.
E. Mengingatkan masyarakat meskipun DBD dapat disembuhkan namun masyarakat tetap perlu mewaspadai komplikasi DBD yang bisa memicu kematian yakni Dengue Shock Syndrome (DSS) karena terlambat mendapatkan penanganan, termasuk kurangnya kewaspadaan terhadap tanda-tanda syok dini.
F. Meminta komitmen pemerintah agar secara berkala mengevaluasi berbagai upaya pengendalian kejadian demam berdarah dengue yang dinilai masih belum efektif, dengan begitu hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah dalam menyusun program perencanaan pencegahan serta penanggulangan kasus demam berdarah dengue yang lebih baik lagi.
- Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengatakan sejumlah evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan arus mudik dan balik pada lebaran 2024, yakni terkait infrastruktur, seperti tol, pelabuhan penyebrangan, hingga armada kereta dan pesawat. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, memastikan rencana operasional dan langkah-langkah yang telah disusun guna kelancaran arus balik Lebaran masih terus dilakukan hingga arus mudik dipastikan benar-benar selesai, meskipun puncaknya diperkirakan telah terjadi pada tanggal 13 dan 14 April 2024 lalu.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub memetakan wilayah-wilayah yang banyak mengalami kemacetan atau titik-titik kecelakaan, guna dilakukan langkah evaluasi sehingga di tahun 2025, arus mudik Lebaran bisa lebih aman dan nyaman bagi para pemudik.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, juga turut mengevaluasi perilaku pemudik yang tidak disiplin, mengingat hal tersebut juga turut berdampak pada kelancaran arus mudik, agar ke depannya dapat disusun regulasi atau peraturan yang lebih baik, demi kelancaran arus mudik dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, terus memantau selama beberapa hari ke depan, baik jalur darat, laut, maupun udara, kondisi arus mudik yang masih berpotensi terjadi, sehingga faktor-faktor yang menghambat kelancaran arus mudik dapat segera ditangani.
- Mayoritas bahan pangan terpantau masih mengalami tren kenaikan harga usai libur Lebaran, seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, telur, daging ayam, gula, minyak goreng kemasan sederhana, terigu dan jagung. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk melakukan operasi pasar pasca Lebaran secara berkala guna menstabilkan kembali harga sejumlah bahan pangan tersebut, agar tetap sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi/HET yang berlaku.
B. Meminta pemerintah memetakan faktor-faktor yang menyebabkan harga bahan pangan tersebut masih mengalami kenaikan, dan segera memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kenaikan harga tersebut, agar stok pangan dan harga pangan tetap stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat.
C. Meminta pemerintah mengklasifikasikan daerah-daerah yang masih memiliki harga pangan yang tinggi, agar pemerintah pusat dapat mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah untuk terus memantau harga sejumlah komoditas pangan tersebut di pasaran, dan memberikan tindak tegas kepada pihak yang dengan sengaja menaikkan harga pangan untuk keuntungan pribadi.
D. Meminta pemerintah meningkatkan efektifitas produksi sejumlah komoditas pangan tersebut di dalam negeri, sehingga stok pangan tetap terjamin sesuai kebutuhan masyarakat dan harga pangan tetap stabil.
Terimakasih.