RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 8 MEI 2023
- Lonjakan kasus campak di Indonesia tengah menjadi sorotan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pasalnya sejak 2022, tercatat kasus campak yang dilaporkan di Indonesia jumlahnya meningkat ketimbang tahun sebelumnya. Yakni total terlapor sebanyak 2.161 suspek campak per tanggal 1 Januari-3 April 2023. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk benar-benar concern terhadap kasus campak di Indonesia yang mengalami lonjakan. Serta segera melakukan pemetaan daerah dengan kasus campak yang tinggi, agar dapat dilakukan imunisasi tambahan vaksin campak (MCV) yang menyasar kelompok usia 9 bulan hingga 15 tahun. Upaya ini diharapkan dapat membentuk antibodi dan proteksi diri bagi kelompok usia anak dari penyakit atau virus campak yang kembali meningkat. Mengingat vaksinasi masih menjadi upaya pencegahan terbaik untuk virus termasuk virus campak ini.
B. Meminta Kemenkes bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Dinas Kesehatan untuk kembali mengupayakan program dan menggencarkan kampanye pencegahan dan introduksi imunisasi tambahan vaksin campak, sehingga diharapkan para orang tua lebih aware terhadap virus campak serta memahami pentingnya imunisasi anak secara lengkap. Mengingat diantara kasus yang dikonfirmasi, 75 persen diketahui belum menerima vaksinasi MCV apapun.
C. Meminta Dinas Kesehatan untuk terus memantau persebaran kasus campak di seluruh wilayah, sehingga dapat dipetakan daerah/wilayah mana saja yang perlu diprioritaskan dan digencarkan dalam hal kegiatan kampanye hingga pemberian imunisasi atau MCV.
D. Meminta pemerintah untuk menyiapkan dukungan anggaran dalam APBN untuk kesiapan fasilitas layanan kesehatan hingga pengadaan obat-obatan dan MCV, disamping memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai virus campak mulai dari ciri-cirinya hingga cara pencegahannya.
E. Meminta komitmen pemerintah untuk terus fokus melaksanakan program kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok usia anak dikarenakan aspek kesehatan dan pencegahan penyakit sejak dini merupakan salah satu aset penting untuk menunjang masa depan anak bangsa yang lebih baik.
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama lima organisasi profesi menggelar aksi unjuk rasa hari ini (8/5). Demonstrasi ini bertujuan mendesak pemerintah menghentikan pembahasan RUU Kesehatan. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah untuk memperhatikan isi tuntutan dan menghargai masukan dari aksi unjuk rasa PB IDI tersebut, disamping meminta Kepala Dinas Kesehatan Darah membuka ruang dialog dengan perwakilan organisasi profesi kesehatan serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam rangka penyampaian aspirasi. Harapannya, dengan ruang dialog tersebut dapat menghasilkan penyamaan pandangan atas pembahasan RUU Kesehatan.
B. Meminta seluruh kepala daerah agar memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat di setiap fasilitas kesehatan, tidak ikut terganggu akibat aksi unjuk rasa hari ini. Mengingat para tenaga kesehatan tetap harus mengedepankan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagaimana sesuai dengan sumpah dokter untuk membaktikan hidup guna kepentingan peri kemanusiaan dan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien.
C. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk juga membuka ruang dialog bagi PB IDI dan organisasi profesi kesehatan, guna menyerap segala aspirasi, masukkan maupun tuntutan terkait pembahasan RUU Kesehatan yang dinilai berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat. Disamping, dinilai pula berpotensi memicu kriminalisasi kepada dokter dan tenaga kesehatan.
- Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization/WHO memutuskan situasi penularan covid-19 bukan lagi sebagai status kedaruratan kesehatan global. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes harus menindaklanjuti keputusan WHO tersebut dengan mempersiapkan diri dan siaga dalam mengendalikan kasus covid-19 di Indonesia dikarenakan diketahui tren kasus covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan di tengah keputusan WHO.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, tetap melaksanakan program vaksin covid di Indonesia guna meningkatkan kekebalan komunitas atau herd community atas penularan covid-19, sehingga terus menekan kasus dan angka. kematian akibat covid-19.
C. Mendorong pemerintah dan mengingatkan seluruh masyarakat, meskipun kondisi covid-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global, bukan berarti covid-19 berakhir sebagai ancaman kesehatan nasional maupun global. Oleh karena itu, MPR meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes tetap berkoordinasi dengan WHO dalam memantau perkembangan termasuk varian baru covid-19 yang bisa menyebabkan terjadinya kembali lonjakan kasus dan kematian akibat covid-19.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, menyiapkan peta jalan nasional dalam upaya pengendalian Covid-19 untuk jangka panjang, dikarenakan penanganan kasus covid-19 perlu dilakukan sesuai situasi yang berkembang di masing-masing negara. MPR menyampaikan harapan agar, penanganan kasus covid-19 di Indonesia tetap terkendali dan seluruh upaya penanganan covid-19, seperti testing, tracing, dan treatmen, serta vaksinasi tetap dilaksanakan.
- Pertumbuhan produk domestik bruto/PDB pada industri pengolahan di triwulan I-2023 melambat dibandingkan dengan kurun waktu pada triwulan IV-2022 ataupun dengan periode yang sama di tahun 2022, dikarenakan melemahnya permintaan pasar domestik dan global karena tekanan ekonomi global. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya industri pengolahan sebagai jawaban terhadap situasi global 2023 yang memiliki potensi tinggi dalam laju inflasi, pengetatan keuangan, dan tingginya risiko krisis ekonomi, dikarenakan faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan permintaan pasar dalam dan luar negeri relatif lebih lambat dibanding tahun 2022.
B. Meminta pemerintah memberikan dukungan dan melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan PDB di industri pengolahan pada triwulan-triwulan berikutnya di tahun 2023, dikarenakan berdasarkan data lapangan usaha, industri pengolahan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahunan pada triwulan I-2023 dengan capaian sebanyak 18,57 persen.
C. Meminta pemerintah mendorong pengusaha di bidang manufaktur untuk meningkatkan daya saing produk manufaktur secara signifikan, khususnya di pasar ekspor, meningkatkan rantai pasok industri, dan memperhatikan langkah strategis yang berpotensi mendongkrak kinerja di sektor industri.
D. Meminta pemerintah memback-up upaya dalam menjalankan perluasan akses kredit usaha dan pembiayaan perdagangan yang terjangkau dan bersaing, dan memperhatikan momen-momen yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB di industri pengolahan.
Terimakasih.
