Respon Isu Atual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 28 Desember 2020

1. Berkaca dari libur panjang sebelumnya, maka pemerintah perlu untuk terus melakukan upaya-upaya dalam mencegah kerumunan massa pada perayaan Tahun Baru 2021, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memberlakukan pembatasan sosial lebih ketat dan meluas, terutama menjelang libur Tahun Baru yang dikhawatirkan bakal memperparah tingkat penularan Covid-19, salah satunya dengan meniadakan acara malam menyambut Tahun Baru serta memberlakukan jam malam, sebagai upaya agar tidak terjadi kluster yang disebabkan libur akhir tahun 2020.

B. Mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan melalui operasi yustisi, khususnya menjelang malam Tahun Baru 2021 guna mencegah potensi kerumunan dan kegiatan perayaan Tahun Baru 2021.

C. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus memberikan imbauan kepada masyarakat luas agar mengurangi aktivitas menjelang Tahun Baru dan pada saat malam Tahun Baru 2021 disertai sosialisasi terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, guna menekan potensi peningkatan kasus Covid-19. Mengingat, rasio kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan jauh diatas anjuran WHO.

2. Pandemi Covid-19 memunculkan kerentanan dalam pendidikan yang berpotensi membalikkan kemajuan yang telah dicapai, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta komitmen semua pemangku kepentingan dunia pendidikan untuk mencegah generasi yang hilang, dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidik yang memberikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi para siswa didik yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19.

B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara berkala mengevaluasi pelaksanaan PJJ dan melakukan inovasi teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia, mengingat belum meratanya akses ke teknologi digital dan internet di sejumlah daerah khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang membuat kualitas pembelajaran kurang maksimal maupun ketidaksetaraan pendidikan.

C. Meminta pemerintah untuk terus berupaya mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mampu menekan angka penularan Covid-19 hingga zero case agar sistem pembelajaran tatap muka dapat kembali dibuka, mengingat dengan membuka kembali sekolah dinilai dapat mencegah dampak krisis akses dan krisis kualitas semakin besar.

3. Rencana pemerintah melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah mulai tahun 2021, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kepada pemerintah agar kegiatan belajar tatap muka pada tahun 2021 tersebut sudah melalui pertimbangan yang mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan siswa, guru, dan pihak sekolah terkait lainnya.

B. Meminta pemerintah bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI, bidang pendidikan, agar memperhatikan situasi dan perkembangan pandemi covid-19 di wilayah sekitar, kondisi kesehatan anak, dan kemampuan anak murid dalam beradaptasi, sehingga tidak terjadi kluster baru covid-19 yang berada di lingkungan sekolah.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud mencari solusi dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam sistem pembelajaran daring, mengingat belum 100% kegiatan belajar tatap muka dapat dilakukan.

D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud dan Dinas Pendidikan, memastikan sekolah yang akan dibuka sudah membuat kebijakan yang telah disesuaikan dengan keadaan pandemi covid-19, oleh karena itu pentingnya sosialisasi kepada orang tua dan peran orang tua dalam mempersiapkan anaknya untuk kembali bersekolah tatap muka, seperti edukasi penerapan protokol kesehatan dan juga persiapkan bekal/makanan untuk makan anak di sekolah, karena kantin sekolah tidak diperbolehkan untuk beroperasi, serta menyarankan kepada anaknya untuk tidak bermain secara berkelompok.

E. Mendorong pemerintah memastikan kurikulum pendidikan yang diajarkan telah disesuaikan dengan pandemi covid-19, baik secara tatap muka ataupun yang masih menggunakan sistem daring, agar tidak terjadi ketimpangan antara murid yang bersekolah secara tatap muka dengan murid yang bersekolah secara daring, mengingat masih akan ada sistem rotasi atau pergantian, karena pihak sekolah harus membatasi kuota kelas yang tidak bisa 100% full.

4. Adanya virus Corona jenis baru asal Inggris yang berpotensi menular 70 persen lebih cepat antar manusia, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 segera melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menerapkan karantina wilayah secara parsial, apabila menemukan indikasi virus corona mutasi dari Inggris tersebut masuk ke wilayah Indonesia.

B. Meminta pemerintah mempertimbangkan untuk melarang sementara atau memperketat pemberian visa masuk ke Indonesia terutama untuk kunjungan wisata bagi turis asing ke Indonesia, khususnya turis asal Inggris maupun turis yang memiliki riwayat bepergian dari Inggris dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, dan turis dari negara-negara yang sudah mengonfirmasi adanya virus corona mutasi asal Inggris, seperti Irlandia, Italia, Denmark, Israel, Belanda, serta Australia, serta mempertimbangkan untuk memberikan travel warning, guna mencegah masuknya virus corona baru tersebut ke Indonesia.

C. Mendorong pemerintah agar melarang sementara atau memperketat prosedur bagi Warga Negara Indonesia/WNI dari Inggris dan negara lain yang ingin pulang ke Indonesia, guna mencegah virus baru corona tersebut masuk ke Indonesia. Pemerintah harus belajar dari pengalaman awal masuknya virus corona ke Indonesia.

D. Mendorong pemerintah bekerjasama dengan peneliti ahli virus di Inggris dan pihak-pihak terkait lainnya agar mempercepat penelitian terhadap mutasi baru virus corona tersebut, serta mempercepat penelitian vaksin covid-19 untuk populasi dengan temuan varian mutasi baru, agar dapat diketahui dampaknya, tingkat keamanan, kehalalan, dan efikasinya.

E. Mendorong agar pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI di Inggris maupun di negara-negara lainnya terhadap ancaman dari bahaya covid-19 maupun dari virus corona varian/ jenis baru tersebut.

Terimakasih.