Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (08/10/18)

Pertama : Terkait kemenangan yang diraih oleh Tim Bulutangkis Nomor Beregu Putra (SL3-SU5) yang berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia dalam ajang Asian Para Games 2018, Ketua DPR mengucapkan selamat serta mengapresiasi prestasi yang diraih oleh para atlet Tim Bulutangkis Beregu Putra. Diharapkan atlet Indonesia dapat terus berjuang meningkatkan prestasinya dalam cabang olahraga yang digelutinya terutama di event Asian Para Games ini, guna mengharumkan nama bangsa dan negara.

Kedua : Terkait dengan perbedaan jumlah data buruh migran Indonesia antara Migrant Care menyatakan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri berjumlah 2.049.791 (5/9) dan data Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berjumlah 2.025.344 (16/9), Ketua DPR:

1. Mendorong Komisi I DPR, Komisi II DPR, dan Komisi IX DPR meminta Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Migrant Care untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi data dan melakukan pemutakhiran data agar hak buruh migran dalam Pemilu 2019 dapat tersalurkan dengan baik dan untuk ditetapkan sebagai pemilih yang sah oleh KPU;
2. Mendorong Komisi I DPR meminta Pokja Pemilu Luar Negeri berkoordinasi dengan Kedutaan Besar di negara tujuan buruh migran untuk aktif mendata WNI yang tinggal di negara tersebut, serta melakukan sosialisasi dan pembukaan posko yang dapat memberikan informasi dan kemudahan bagi buruh migran agar dapat melaksanakan haknya untuk memilih;
3. Mendorong Komisi II DPR meminta KPU untuk selalu selektif dan teliti dalam perbaikan jumlah data pemilih baik pemilih dalam negeri maupun luar negeri, agar tidak terdapat data pemilih ganda di Pemilu 2019, serta untuk memastikan buruh migran yang memiliki hak pilih tapi belum terdaftar.

Ketiga : Terkait dengan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang belum terdaftar dan tidak melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Indonesia yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan investasi nasional, Ketua DPR:

Mendorong Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjelaskan bahwa kampanye hitam tersebut tidak benar dan melakukan protes terhadap kegiatan LSM asing tanpa izin dalam memberitakan (kampanye hitam) tentang perkelapasawitan di Indonesia;

1. Mendorong Komisi IV DPR untuk mendukung Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan perbaikan tata kelola kebun kelapa sawit dan memberikan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada perusahaan-perusahaan produksi kelapa sawit Indonesia;
2. Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk mengaudit sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan ataupun perkebunan kelapa sawit untuk menertibkan tenaga kerja di bawah umur yang bekerja di perusahaan ataupun di perkebunan;
3. Mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Kementan menjelaskan bahwa dalam pembukaan lahan pertanian dan perkebunan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Keempat : Terkait belum meratanya pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, khususnya di Kelurahan Balaroa yang hanya sekali mendapatkan bantuan paket sembako, Ketua DPR:

1. Mendorong Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk terus berkoordinasi dalam penyaluran bantuan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa, secara proporsional dan tepat sasaran;
2. Mendorong Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Pemda untuk terus mendata bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan ringan sampai parah, dan segera melakukan perbaikan infrastruktur lebih dari 5.000 bangunan termasuk jembatan dan jalan yang rusak sebagai dampak dari gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya;
3. Mendorong Komisi VIII DPR meminta BNPB, BPBD, Kemensos bersama Pemda setempat untuk terus memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan dan memberikan pelayanan terbaik agar kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Palu dan sekitarnya, terutama bahan makanan, termasuk makanan anak dan bayi dapat tersalurkan secara maksimal dan tepat sasaran;
4. Mendorong Komisi I DPR dan Komisi III DPR meminta TNI dan Kepolisian untuk tetap menjaga dan mengamankan jalur distribusi bantuan dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak gempa dan tsunami. (Bamsoet)