Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 6 Mei 2021
1. Tingginya animo masyarakat muslim untuk melaksanakan shalat Idul Fitri 1442 H perlu mendapat perhatian para pihak. Menjaga agar ibadah tidak terganggu namun juga harus aman dalam pelaksanaannya, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pelaksanaan shalat Idul Fitri, agar terlebih dahulu memperhatikan kondisi klasifikasi zona aman suatu daerah dari risiko penularan Covid-19, seperti zona hijau dan area terbuka untuk penyelenggaraan shalat Ied.
B. Meminta Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di tiap daerah, agar membentuk panitia penyelenggaraan shalat Ied yang bertujuan untuk mengawasi serta memastikan protokol pencegahan Covid-19 dilaksanakan dengan baik pada saat pelaksanaan shalat Idul Fitri, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H.
C. Meminta masyarakat di daerah yang akan menyelenggarakan shalat Idul Fitri, agar membentuk satgas pengendalian Covid-19 di level masjid atau mushala untuk menegakkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan dan membuat garis jarak batas yang jelas antar shaf dalam pelaksanaan shalat. Sehingga diharapkan tidak terbentuk kerumunan, dan penularan Covid-19 pada saat pelaksanaan shalat Idul Fitri dapat diminimalisir.
D. Mengimbau masyarakat/umat muslim yang akan melaksanakan shalat Id di masjid atau mushala, agar dapat menjaga sikap dan pengendalian diri agar mampu meminimalisasi kegiatan yang memunculkan kerumunan selama ibadah berlangsung, serta agar tetap mengedepankan protokol kesehatan dan tata cara pelaksanaan shalat ied.
2. Transmisi lokal atas penularan dalam satu populasi tertentu dari varian baru virus Covid-19 hasil mutasi diprediksi tidak banyak terjadi. Namun, tetap perlu diwaspadai bersama agar perkembangan melalui penularan tidak sampai terjadi, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk mengingatkan dan mengedukasi masyarakat bahwa cara pencegahan penularan varian baru virus Covid-19 sama persis dengan varian lama termasuk cara menangkalnya, yakni dengan patuh terhadap protokol kesehatan (prokes), melakukan vaksinasi serta surveilans genom. Mengingat, prokes menjadi cara dibaris pertama yang paling ampuh dan harus dilakukan untuk mencegah masuknya virus.
B. Meminta pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya 3T(testing, tracing dan treatment), khususnya di daerah yang memiliki kasus varian baru virus Covid-19 sebagai upaya deteksi dini dalam mencegah terjadinya transmisi mutasi virus meluas.
C. Mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga sikap dan selalu waspada terhadap pandemi yang masih berlangsung, serta meminta semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus bersinergi untuk melawan Covid-19.
3. Hingga Mei 2021, sejumlah pemerintah daerah/Pemda belum merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD tahun 2021, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mendesak Pemerintah Daerah/Pemda untuk mempercepat realisasi APBD 2021, salah satunya melalui program padat karya yang dibuat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca terdampak pandemi covid-19.
B. Meminta Pemda bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk meningkatkan realisasi APBD pada kuartal kedua (Q2) sehingga tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun. Mengingat realisasi APBD Tahun 2021 merupakan hal penting yang perlu difokuskan, karena akan menjadi landasan pemulihan ekonomi tahun 2022.
C. Meminta pemerintah daerah yang sampai saat ini belum selesai menyusun realisasi APBD, agar melakukan dialog dengan pemerintah pusat jika terdapat kesulitan atau hambatan dalam menyusun laporan realisasi APBD tersebut, agar hambatan dapat segera diselesaikan.
D. Meminta pemerintah pusat agar meminta Pemda membuat tim khusus atau tim teknis untuk penyusunan APBD, sehingga penyusunan laporan APBD dapat lebih detail dan fokus.
E. Meminta Pemda memperhatikan proporsi belanja modal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Terima kasih.
