RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023
- Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi di sejumlah wilayah dikarenakan turunnya produksi beras, tingginya harga gabah dan beras, sumber-sumber utama air irigasi mendekati titik kritis, serta mundurnya musim tanam. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah gencar dalam melakukan upaya antisipasi menghadapi darurat stok dan harga beras di Tanah Air, yakni dengan meredam kenaikan harga beras, diantaranya dengan mendistribusikan cadangan beras pemerintah/CBP ke Pasar Induk Beras dan pasar-pasar tradisional.
B. Meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menambahkan bantuan beras tahap II guna menambah pasokan beras di pasar induk beras ataupun pasar tradisional.
C. Meminta pemerintah mengoptimalkan food estate atau lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan, yakni dengan melancarkan sistem pengairan atau irigasi, dan menjamin ketersediaan alat dan mesin pertanian, seperti traktor roda empat maupun traktor tangan, agar petani dapat terus menyiapkan lahan untuk tiap musim tanam berikutnya.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan dan Badan Pangan Nasional/Bapanas mencanangkan upaya jangka panjang untuk mencegah terjadinya darurat stok dan harga beras, diantaranya dengan meningkatkan produksi beras dan memperkuat CBP.
E. Meminta pemerintah segera mengatasi tingginya harga gabah di tingkat petani agar kembali stabil, dikarenakan tingginya harga gabah di tingkat petani dapat menghambat penyerapan Badan Urusan Logistik/Bulog.
- Polusi udara terjadi hampir di semua kota di Indonesia, yakni dengan tingkat polusi PM 2,5, yang berarti sudah melebihi ambang batas sehat sebagaimana ambang batas sehat yang telah ditentukan oleh World Health Organization/WHO. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, dan pemerintah daerah mengklasifikasikan sumber-sumber polusi, yakni kendaraan, alat berat, pembakaran hutan, dan kegiatan pembakaran lain, guna diketahui sumber polusi terbanyak agar dapat dilakukan langkah penanganan lebih lanjut.
B. Meminta pemerintah mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi dan mengurangi polusi udara, yakni pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Polusi Pencemaran Udara KLHK, razia uji emisi, work from home/WFH, penyemprotan jalan, hujan buatan, dan penutupan sejumlah pabrik yang tersinyalir menjadi penyumbang polusi yang cukup besar.
C. Meminta pemerintah secara komprehensif dan serius mengatasi permasalahan polusi atau pencemaran udara ini, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah ekstrem untuk mengurangi polusi udara dengan melibatkan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah hingga masyarakat.
D. Mengingatkan penurunan polusi udara tidak akan terjadi apabila tidak disertai dengan andil dan kerjasama dari seluruh pihak, serta harus dilakukan secara masif, dari mulai mengubah cara bertransportasi, produksi energi, dan tata kelola industri.
- Hasil penelitian Universitas Papua yang didukung Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, mengungkap ada ratusan anak usia SD hingga SMA yang putus sekolah akibat minimnya dukungan orangtua serta keterbatasan jumlah guru. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama pemerintah daerah setempat untuk menyoroti dan concern menangani permasalahan tersebut, dimulai dengan melakukan pendataan ulang terhadap jumlah anak di Papua yang mengalami putus sekolah dan ketimpangan jumlah guru/tenaga pengajar, serta mengevaluasi hal-hal yang menjadi penyebab besarnya anak putus sekolah di Papua. Mengingat, pemerintah perlu memastikan data anak Papua yang tidak bersekolah sehingga kebijakan yang akan diambil berdasar petunjuk Otsus bisa terakomodasi secara baik dan maksimal.
B. Meminta Kemendikbud Ristek dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan upaya konkret dalam menangani besarnya angka anak putus sekolah di Papua, diantaranya dengan menerapkan SPP gratis bagi anak Papua hingga mengakomodir seluruh kebutuhan anak didik di Papua. Sehingga diharapkan, dengan adanya upaya ini angka anak putus sekolah di Papua bisa terminimalisir dan terakomodasi dengan baik sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Sorong menjadi lebih baik.
C. Meminta pemda setempat bersama pemangku kepentingan lainnya seperti guru sekolah, pakar pendidikan dan praktisi, masyarakat, komunitas yang berkepentingan agar berupaya mendorong partisipasi orang tua untuk lebih peduli dan terlibat dalam pendidikan anak. Mengingat dengan keterlibatan orangtua dapat meningkatkan harapan pendidikan, mengurangi tingkat ketidakhadiran siswa di sekolah, juga meningkatkan prestasi anak.
D. Mengingatkan dengan berbagai latar belakang masalah pendidikan di Papua terutama di daerah pedalaman, menandakan bahwa dunia pendidikan di wilayah tersebut masih dalam keadaan tidak baik dan sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah seperti di Papua. Sehingga perlunya mencari dan menyiapkan berbagai macam solusi agar daerah tersebut dapat mengikuti perkembangan di daerah lainnya dengan memperhatikan segala aspek yang ada di Papua agar tidak menghilangkan ciri khas Papua dan tidak menimbulkan masalah.
Terimakasih.
