RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYORABU, 20 SEPTEMBER 2023

20
Sep

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU, 20 SEPTEMBER 2023

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU, 20 SEPTEMBER 2023

  1. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan terjadi belakangan ini, seperti bawang merah hingga beras. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, Kementerian Perdagangan/Kemendag bersama pemerintah daerah, melakukan upaya untuk menjaga harga bahan pangan di pasaran kembali stabil dan tidak melebih harga eceran tertinggi/HET yang telah ditetapkan.

B. Meminta pemerintah daerah menggalakkan kembali program gelar pangan murah atau GPM di tiap daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kenaikan harga pangan, dan melakukan gerakan tanam serta panen raya di sejumlah wilayah untuk menahan laju inflasi yang merupakan salah satu imbas dari kenaikan harga pangan.

C. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memonitoring atau melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan harga pangan di seluruh kabupaten dan kota melalui sidak atau operasi pasar, dan juga memperkuat buffer stock pangan.

D. Meminta pemerintah mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pangan di sejumlah wilayah, agar penyebab kenaikan harga pangan bisa teratasi secara keseluruhan, dan ke depan, harga pangan dapat terus dijaga.

  1. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah, seperti DKI Jakarta, Semarang, Bekasi, Bojonegoro, Banyumas, dan daerah lainnya. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menangani krisis air bersih, diantaranya menyuplai air bersih, penggunaan pompa air, hingga pembangunan sumur, dan meminta agar pemerintah daerah mengkoordinasikan ke pemerintah pusat terkait kebutuhan air bersih di tiap daerah.

B. Meminta pemerintah pusat segera mendistribusikan air bersih ke daerah yang saat ini sedang mengalami krisis air bersih, dan segera menyusun strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk mencegah meluasnya krisis air bersih.

C. Meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Bersih, melakukan irigasi bergilir untuk sektor pertanian, dan melakukan pengadaan pipa penyaluran air, sehingga masyarakat di daerah yang mengalami krisis air bersih bisa segera menggunakan air bersih dan terhindar dari berbagai penyakit.

D. Meminta pemerintah pemerintah serius menanggapi krisis air bersih yang saat ini meluas ke berbagai daerah, mengingat mendapatkan air bersih merupakan hak bagi tiap warga negara Indonesia.

  1. Kebijakan wajib registrasi nomor telekomunikasi seluler dengan validasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga belum efektif mengatasi kejahatan penipuan berbasis pesan pendek dan sambungan telepon. Karenanya, pemerintah mewacanakan mekanisme wajib pendaftaran memakai data biometrik. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyambut baik dan mendukung wacana Kominfo tersebut karena dimaksudkan untuk menjamin keamanan data pengguna, juga untuk menekan kejahatan siber yang menggunakan sarana telekomunikasi. Sehingga apabila wacana tersebut terealisasi, diharapkan dapat meminimalisir kasus kejahatan siber yang meliputi penipuan berbasis pesan pendek dan sambungan telepon.

B. Meminta Kominfo agar mendiskusikan rencana tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri dan operator-operator telekomunikasi terkait, guna mematangkan dan menyempurnakan regulasi sehingga rencana dari pemberlakuan verifikasi biometrik berjalan efektif sesuai target pemerintah.

C. Meminta pemerintah untuk juga mempertimbangkan opsi pembatasan jumlah kepemilikan nomor telepon seluler untuk satu nomor induk kependudukan. Pasalnya, masih ditemukan praktik beli kartu perdana yang hanya dipakai sebentar lalu dibuang, yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan dalam pemakaian nomor telepon seluler tersebut.

D. Meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk terus concern mengatasi masalah penipuan berbasis pesan pendek dan sambungan telepon yang kian marak, dengan menyiapkan berbagai rencana atau upaya jangka panjang, diluar dari metode aduan dan pemblokiran yang dinilai masih kurang efektif.

  1. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap 35 Bintang Timur kembali menebar teror dengan membakar pasar dan kios warga di Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kepolisian Daerah Papua bersama unsur TNI untuk segera menyikapi rentetan aksi yang dilakukan KKB tersebut, dengan mengirimkan dan mengerahkan pasukan guna mem-backup pengamanan sekaligus menindak tegas KKB yang melakukan teror atau aksi-aksi kriminal yang meresahkan warga sekitar.

B. Meminta komitmen aparat TNI-Polri untuk terus siaga melakukan penjagaan utamanya di wilayah yang menjadi target teror KKB, guna mencegah adanya warga yang menjadi korban aksi kekerasan hingga mengantisipasi gangguan keamanan lainnya.

C. Meminta pemerintah bersama aparat TNI-Polri di Papua agar terus melakukan penguatan pengamanan serta penjagaan di seluruh wilayah Papua, disamping berupaya melakukan deteksi dini terhadap pergerakan KKB yang ingin mengganggu keamanan di wilayah sekitar.

D. Mendorong aparat agar juga meminta dukungan dari berbagai komponen masyarakat setempat untuk membantu memberikan informasi jika mengetahui adanya pergerakan KKB yang ingin mengganggu situasi keamanan di wilayah Papua.

Terimakasih.

Leave a Reply