Bamsoet: Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Harus Dievaluasi

Tribunnews.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai bahwa akar permasalahan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi adalah sistem politik yang berbiaya mahal.

Pernyataan Bamsoet tersebut merespon terjaringnya Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadi Sastra dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam dugaan kasus suap jual beli jabatan.

“Ya menurut saya yang harus dievaluasi sistem demokrasi kita. Sebagaimana semangat kawan-kawan semangat kami sebenernya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (25/10/2018).

Menurut Bamsoet berdasarkan sejumlah kajian internal DPR dan ahli bahwa sistem politik yang mahal tersebut karena pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

“Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai,” katanya.

Oleh karena itu Bamsoet berharap bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dievaluasi dan dikembalikan kepada DPRD. Sehingga politik tidak transaksional dan pragmatis.

“Karena di diskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukam money politic yang begitu tinggi dan rentan dan potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan,” pungkasnya.