Dewan Pembina Harus Turun Tangan Selesaikan Persoalan Partai Golkar

JAKARTA – Fungsionaris Partai Golkar Junaidi Elvis menegaskan sudah waktunya Dewan Pembina DPP Partai Golkar turun tangan menyelesaikan berbagai peristiwa yang menimpa Partai Golkar akhir-akhir ini. Dari mulai ketidakmampuan Ketua Umum menyelenggarakan rapat pleno, ditutupnya akses sejumlah pengurus DPP masuk ke kantor DPP Partai Golkar, hingga adanya larangan terhadap pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk masuk ke kantor DPP Partai Golkar guna menyampaikan aspirasi. 

“Karena kecintaan pengurus dan anggota AMPG kepada Partai Golkar, kemarin malam (22/8/19) mereka sampai menginap di pinggir jalan di depan kantor DPP Partai Golkar. Mereka sudah sangat sabar dan dengan itikad baik datang ke kantor DPP Partai Golkar untuk menyampaikan aspirasi. Namun dijegal dan tidak diterima masuk. Ini sungguh memilukan karena pengurus dan kader AMPG tak bisa datang dan pulang ke rumah sendiri,” tegasnya di Jakarta, Jumat (23/08/19).

Tak hanya itu, Elvis menilai Ketua Umum DPP Partai Golkar sudah mencemarkan nama baik AMPG karena menggunakan preman berseragam yang notabene bukan kader dan pengurus AMPG untuk menjaga kantor DPP Partai Golkar. Upaya tersebut tidak ubahnya strategi adu domba, mirip cara-cara kolonial penjajah.

“Ketum sepertinya berharap pengurus dan kader AMPG yang datang dengan baik-baik tersebut terpancing emosinya sehingga beradu jotos dengan preman berseragam AMPG yang mereka tempatkan di kantor DPP Partai Golkar. Cara seperti itu sangat memalukan. Pengurus dan kader AMPG sejati adalah kaum intelektual yang mengedepanan kecerdasan otak, hati, dan jiwa. Bukan sekumpulan preman,” tuturnya.

Kejadian tersebut bagi Elvis menjadi pertanda kuat bahwa Ketua Umum Partai Golkar sudah tidak layak memimpin roda organisasi. Sikap arogansi lebih dikedepankan dibanding sikap musyarawah.

“Padahal Ketua Umum DPP Partai Golkar bisa saja menerima langsung atau mendelegasikan kepada orang kepercayaannya untuk menerima aspirasi dari pengurus dan kader AMPG di dalam kantor DPP Partai Golkar. Toh, DPP juga rumah mereka juga. Sayangnya Ketum malah melarang masuk tanpa ada alasan yang jelas,” tandasnya.

Kejadian tersebut, lanjut Elvis semakin menegaskan bahwa rapat pleno Partai Golkar harus segera dilakukan. Terlebih, sudah delapan bulan DPP tidak mengadakan rapat pleno. Padahal, sesuai AD/ART rapat pleno harus dilakukan minimal sekali dalam dua bulan.

“Banyak yang harus dibahas dalam rapat pleno. Utamanya, evaluasi pasca Pileg dan Pilpres. Selain, membuat program-program guna mendukung pemerintahan Presiden Jokowi – Maruf Amin ke depan. Seluruh kader menginginkan Partai Golkar bisa memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Namun, jika Partai Golkar masih dipimpin oleh orang yang rela mengorbankan kadernya sendiri demi ambisi kekuasaannya, sulit rasanya bagi Partai Golkar bisa berkontribusi maksimal dalam pemerintahan Presiden Jokowi,” tandasnya.